Jl. Salak Nomor.52 Taman, Kota Madiun
Profil

 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-58/PB/2025 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Perjanjian Kinerja disusun sebagai dokumen kesepakatan antara pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan pimpinan UPK di atasnya.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, pimpinan unit kerja menerima penugasan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, lengkap dengan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini menjadi penuntun arah sekaligus alat kendali untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja disusun secara berjenjang pada level Kementerian, UPK-One, UPK-Two, hingga UPK-Three. Adapun komponen utama Perjanjian Kinerja paling sedikit mencakup peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, serta Inisiatif Strategis (IS) sebagai komponen pendukung yang bersifat opsional. Seluruh Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan paling lambat pada 31 Januari setiap tahun, sebagai penanda dimulainya siklus kinerja tahunan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Perjanjian Kinerja UPK-Three KPPN Madiun Tahun 2025 dapat diunduh secara lengkap melalui tautan berikut:

Unduh Perjanjian Kinerja UPK-Three KPPN Madiun Tahun 2026 disini

Profil

MAKLUMAT LAYANAN

DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN

  1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
  2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
  3. Apabila tidak menepati janji ini siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

 

  

Motto KPPN Madiun adalah :

SEHATI  (Sistematis, EektifdanEfisien, Harmonis, AkuntabeldanTransparan)

Dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder, KPPN Madiun memberi layanan yang :

Sistematis dalam pengelolaan anggaran yang Efektif dan Efisien, menjalin kemitraan yang Harmonis dengan mitra kerja, memberikan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara Akuntabel dan Transparan serta selalu berInovasi

Sistematis berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,  KPPN Madiun siap menjalankan pelayanan sesuai dengan peraturan-perundangan dan SOP yang berlaku.

Efektif dan Efisien berarti KPPN Madiun selalu menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Harmonis berart ibahwa KPPN Madiun senantiasa menjalin hubungan yang serasi dan selaras dengan mitra kerja.

Akuntabel berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPPN Madiun dapat dipertanggungjawabkan.

Transparan berarti bahwa KPPN Madiun selalu memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada stakeholder atas pelayanan yang diberikan. KPPN Madiun selalu melakukan pekerjaannya didasarkan padaaturan/ketentuan yang berlaku, dengan prosedur, persyaratan, dan jadwal waktu penyelesaian yang jelas dan pasti, serta dapat diketahui/dimonitor prosesnya oleh berbagai pihak, termasuk oleh stakeholder.

Inovatif berarti bahwa KPPN Madiun siap melakukan terobosan untuk layanan yang lebih baik dengan melakukan perbaikan terus-menerus.

 

 

Janji Layanan KPPN Madiun adalah PECEL

(Profesional, Efektif, Cepat,  dan Langsung selesai) 

KPPN Madiun memberilayanan yang Profesional dalam pengelolaan anggaran yang Efektif, memberikan layanan yang Cepat dan ramah terhadap stakeholder dan Selalu memberikan pelayanan yang ramah danLangsungSelesai

Profesional berarti bahwa seluruh Pegawai KPPN Madiun melakukan pekerjaannya dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi untuk mencapa ihasil yang terbaik

Efektif berarti bahwa Pegawai KPPN Madiun selalu menyelenggarakan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu

Cepat berarti bahwa pegawai KPPN Madiun  selalu cepat dan tanggap dalam memberikan layanan.

Langsung Selesai berarti bahwa dalam menyelesaitugasnya, pegawai KPPN Madiun  selalu memberikan pelayanan yang ramah dan Langsung Selesai sesuai dengan norma waktu dan tanpa ditunda-tunda.

 

Profil

 

DAFTAR PRESTASI

   KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  MADIUN
   
 

1.

Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja  Tingkat DJPb Peringkat I  Tahun 2018.

2.

Evaluasi Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh MENPAN dengan predikat Sangat Baik (A-).

3.

Kantor Pelayanan Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018.

4.

Unit Kerja Berpredikat WBK dari Kemenpan RB Tahun 2018.

5.

Peringkat I IKPA  tingkat Kanwil DJpb Provinsi Jawa Timur Triwulan  I  2019.

6.

5 Besar Kantor Pelayanan Terbaik Lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

7.

Piagam Penghargaan dari Dari Dirjen Perbendaharaan kepada KPPN Madiun yang memenuhi Kriteria Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

8.

Piagam Penghargaan Politeknik Negeri Madiun kepada KPPN Madiun atas partisipasi akitf dalam dunia pendidikan dengan penyampaian Kuliah Umum tentang APBN kepada Mahasiswa Baru Tahun ajaran 2017/2018.

9.

Piagam Penghargaan dari RRI Madiun Kepada KPPN Madiun atas partisipasi aktif dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik tentang APBN.

10.

Piagam Penghargaan dari Dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi JawaTimur kepada KPPN Madiun atas prestasi dalam pengelolaan kinerja tahun 2017 sebagai KPPN terbaik kedua di lingkungan DJPb Provinsi JawaTimur.

11.

Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Madiun atas kerjasama dan pelayanan yang baik dalam pelaksanakan DAK Fisik Tahun 2017

12.

Piagam Penghargaan Pemerintah Kab. Ngawi atas kerjasama dan pelayanan yang baik dalam pelaksanakan DAK FisikTahun 2017.

13.

Terbaik I  Tahun 2017 Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN  se Kanwil DJPb Provinsi Jawatimur.

14.

Peringkat I  IKPA Tahun 2017 Lingkup Kanwil DJPb JawaTimur.

15.

Peraih Nilai Inovasi Tertinggi tingkat Kanwil DJPb Jawa Timur Tahun 2018.

16.

Piagam Penghargaan atas Kinerja Penyaluran DAK FisikTahun 2018 Terbaik II se JawaTimur.

17.

Piagam Penghargaan Peringkat I Implementasi Sertifikasi Bendahara Kategori KPPN Type A1 Non Provinsi  Tahun 2019 Lingkup DPPb

18.

Piagam Penghargaan dari Pemda Kab Magetan Atas Kerja Sama dan Pelayanan Prima dalam Penyaluran DAK FISIK dan DANA DESA DESA Semester I TA 2020 Secara Cepat dan Tepat Waktu.

19.

Piagam Penghargaan dari Pemda Kab Magetan Kepada KPPN Madiuan yang telah melakukan Kegiatan "PEDES MANTUL" (Pembinaan Desa Mandiri Akuntabel, Transparan dan Unggul) dalam Rangka Mewujudkan  Good Goverment dan Clean Governent pada Desa Geni Langit. 

20.

Piagam Penghargaan dari Akademi Perkeretaapian Indonesia Kepada KPPN Madiun Yang telah melakukan Pembinaan Dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Pengelolaan BLU.

21.

Piagam Penghargaan dari Kejaksaan Negeri Ngawi Kepada KPPN Madiun Yang telah melakukan Pembinaan Dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara TA 2019.

22.

Peringkat Ketiga Hasil Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor KEP-5/PB/2024 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2024.

23.

Peringkat Ketiga Penilaian Pembinaan dan Supervisi pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Semester II Tahun 2023 sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-70/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Nilai Hasil Pembinaan Dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Semester II Tahun 2023 tanggal 22 Februari.

24.

Peringkat Pertama Kualitas  Pengelolaan  Kinerja  Berbasis Strategy  Focused Organization (SFO) Pada Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara  Lingkup  Kanwil  DJPb  Provinsi  Jawa  Timur Tahun  2023 sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-71/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization (SFO) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

25.

Peringkat Pertama Dengan Capaian Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 s.d. 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur (Kategori Jumlah Satker Besar) sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-73/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 s.d. 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

26.

Peringkat Kedua hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-74/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Rata-Rata Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

27.

Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-75/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Komunal Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

28.

Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Periode Tahun 2019 s.d. 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-73/WPB.16/2024 Tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 S.D. 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

29.

Peringkat Pertama Hasil Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor KEP-2/PB/2025 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2025.

 30.

Penghargaan Peringkat I dalam Manajemen Kinerja Terbaik KPPN Tipe A1 dari Wakil Menteri Keuangan RI, dalam Kegiatan Townhall Meeting Nasional DJPb Tahun 2025

 31.

Peringkat ke 4 (empat) terbaik hasil penilaian pelaksanaan manajemen kinerja Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2025. sesuai KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-14/PB.1/2026 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025.

32.

Peringkat 3 (tiga) Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan NOMOR ND-1036/WPB.16/2025 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Penyampaian Keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP- 149/WPB.16/2025 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 10 Desember 2025.

33.

Peringkat 2 (dua) Penilaian Manajemen Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-11/WPB.16/2026 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Manajemen Kinerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Jawa Timur Tahun 2025.
   

  

Profil

Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

 

Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

 

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

 

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

 

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa:

KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

a.    pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.    penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

c.    penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

d.    penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

e.    penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

f.     pengiriman dan penerimaan kiriman uang;

g.    penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

h.    penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;

i.      penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;

j.      penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;

k.    pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;

l.      pelaksanaan kehumasan; dan

m.   pelaksanaan administrasi KPPN.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPN

 Berdasarkan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Madiun sebagai KPPN Tipe A1 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

  1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  5. penyusunan laporan pelaksanaan dan belanja negara;
  6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
  7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP;
  8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
  9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
  10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
  11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
  12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
  13. pengelolaan rencana penarikan dana;
  14. pengelolaan rekening pemerintah;
  15. pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
  16. pelaksaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
  17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
  18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
  19. pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
  20. pelaksanaan administrasi KPPN.

 

2.1.1       Tugas dan Fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi

  1. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran;
  2. Rekonsiliasi data laporan keuangan;
  3. Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah;
  4. Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran;
  5. Pembinaan pertanggungjawaban bendahara;
  6. Rekonsiliasi data rekening pemerintah;
  7. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah;
  8. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang; dan
  9. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan

2.1.4     Tugas dan Fungsi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

  1. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan perbendaharaan
  2. Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
  3. Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal
  4. Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management)
  5. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative)
  6. Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana
  7. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  8. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis
  9. Koordinasi penyelenggaran manajemen mutu layanan
  10. Fasilitasi sertifikasi bendahara
  11. Fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak lainnya
  12. Monitoring penerimaan dan transfer
  13. Koordinasi pemberian keterangan saksi atau ahli keuangan negara
  14. Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

 

2.1.5      Tugas dan Fungsi Seksi Pencairan Dana

  1. Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM (Surat Perintah Membayar)
  2. Melakukan pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum
  3. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi
  4. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja
  5. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang
  6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan satuan kerja

 

2.1.6     Tugas dan Fungsi Seksi Bank

  1. Penyelesaian transaksi pencairan dana
  2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  3. Fungsi pengelolaan kas (cash management)
  4. Penerbitan Daftar Tagihan
  5. Pengelolaan rekening pemerintah
  6. Penatausahaan penerimaan Negara
  7. Penyelesaian retur
  8. Pengujian permintaan pengembalian penerimaan Negara, konfirmasi, dan koreksi data transaksi penerimaan
  9. Fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara
  10. Monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi
  11. Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)
  12. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  13. Supervise implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada rekening bendahara
  14. Monitoring dan evaluasi kredit program

 

2.1.7      Tugas dan Fungsi Subbagian Umum

  1. Pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), budaya organisasi, dan pengelolaan kinerja
  2. Pengelolaan urusan keuangan
  3. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
  4. Pengelolaan urusan dukungan sarana dan prasarana kerja
  5. Pengelolaan urusan kehumasan, layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan protokoler
  6. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan keuangan
  7. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan analisis beban kerja

 

 

 

   

         

           KPPN Madiun memiliki sejarah cukup panjang, mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi. Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor voor de Comptabiliteit) dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diindonesiakan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor    Pusat    Perbendaharaan    Negara sedangkan  Slank  Kas  menjadi  KKN (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

              Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap Karisedenan terdapat kas  negara, kemudian pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Pada tahun 1974 KBN mengalami perubahan struktur  organisasi  menjadi  3  instansi,  yaitu KPN (Kantor Pelayanan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara) dan Satuan Kerja dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Maret 1983 Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, KBN dipecah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan  Negara  (KPN)  dan  Kantor Kas Negara (KKN). Seiring dengan perkembangan jaman yang mengacu  pada  pola  penyederhanaan organisasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-1077/A/1989     tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara).  Berkenaan dengan tempat kedudukan KPPN Madiun pada saat masih bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) berlokasi di Jalan Pahlawan Madiun. Dikarenakan dilanda bencana banjir besar kantor berpindah ke Jalan Salak Nomor 52 Madiun yang gedungnya diresmikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Mayjen TNI Piet Harjono pada tanggal 30 Juni 1975.         

               Dasar pertimbangan dari penggabungan ini antara lain adalah dalam rangka efisiensi dan mengurangi jalur birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat  yang  semula  dilakukan oleh dua kantor yang berbeda menjadi hanya satu kantor, yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pertimbangan lain penggabungan institusi ini adalah berkurangnya beban kerja Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang disebabkan oleh dialihkannya pembayaran pensiun ke PT. Taspen dan Perum Asabri dan dialihkannya pembayaran secara tunai pada Kantor Kas Negara (KKN) menjadi pembayaran secara giral pada Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk.

           Hal ini diiringi pula dengan perubahan mekanisme pembayaran dalam  pelaksanaan  APBN  diantaranya giralisasi dan perubahan sistem UUDP menjadi UYHD yang semakin mempermudah masyarakat  dalam rangka pengelolaan dana APBN. Begitu pula halnya perubahan KPKN yang cukup mendasar, diantaranya  peran selaku Ordonatur yang memiliki kewenangan di bidang ordonansering yaitu melakukan pengujian atas permintaan pembayaran oleh  instansi/satuan kerja   atau   pihak-pihak yang memiliki hak tagihan pada negara beralih kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini adalah   pimpinan satuan kerja/instansi. Sementara KPKN melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comptabel). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis.

          Selanjutnya pada tahun 2004, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004 KPKN Madiun berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun tipe A. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipa A mengalami perubahan tipe termasuk KPPN Madiun yang menjadi Tipe A1. Pada tanggal 2 Oktober 2012 melalui softlaunching KPPN Percontohan tahap VI, KPPN Madiun ditetapkan menjadi KPPN Percontohan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-163/PB/2012.

 

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search