Rabu, 23 Maret 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Treasury Expo - Grand Launching Inovasi Digital Sulawesi Selatan Tahun 2022.
Acara ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan Live melalui Youtube. Dihadiri oleh Dirjen perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto; para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJPb; para Kepala Kanwil DJPb; para Kepala Daerah beserta jajarannya; para Kepala Desa yang diundang; dan seluruh pegawai lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, acara ini berlangsung dengan antusias yang tinggi dari peserta.
Treasury Expo Sulawesi Selatan 2022 direncanakan berlangsung dalam 1 tahun ini dan dimulai pada hari ini dengan diusung Kanwil DJPb Prov. Sulsel yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan angaran K/L, Pembinaan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L serta pemda, pembinaan dan asistensi kemandirian BLU dan BLUD, pengembangan inovasi digital,peningkatan kualitas laporan keuangan pemda, treasury peduli anti penyuapan, treasury goes to campus/school, pengembangan UMKM/ Umi melalui rumah UMKM/UMi, sharing session kiat sukses membangun ZI menuju WBK/WBBM serta kegiatan lainnya.
Pada tanggal 22 Maret 2022 KPPN Makassar II menggelar workshop pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Triwulan I kepada 8 satuan kerja BLU di Ruang Rapat KPPN Makassar II yang diikuti oleh Operator Pelaporan, Komitmen, Pembayaran dan Bendahara Penerimaan Satker BLU diwilayah kerja KPPN Makassar II, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara proaktif berkontribusi dalam melawan penyuapan melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbedanaharaan yang telah berpredikat WBBM sebagai upaya mempertahankan semangat dan kualitas predikat WBBM.
Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, KPPN Makassar II merupakan unit yang senantiasa mendukung pembangunan zona integritas di wilayah kerjanya. Sebagai hasilnya, pada tahun 2019, KPPN Makassar II berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan kemudian ditingkatkan dengan raihan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2021.
Pada Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 KPPN Makassar II bersama dengan Kantor BPS kab. Gowa dan BPS Kab. Takalar menyelenggarakan diskusi Indikator Startegis/ Ekonomi Regional sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tingkat KPPN Makassar II.
