GKN I lt.1 - Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90232 

Berita

Seputar KPPN Makassar II

Berita
Dilihat: 1330

Seluruh pejabat dan pegawai KPPN Makassar II melaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2022, di Ruang Rapat KPPN Makassar II Senin (31/1). Sebelumnya di hari Jumat (28/1), penandatanganan Pakta Integritas Internal 2022 telah dilaksanakan.
 
Di tahun 2022 ini, penetapan Kontrak Kinerja menggunakan Digital Signature (DS) oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesanggupan atau janji dari seorang pegawai kepada atasan bahwa akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan dan kesanggupan. Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan kesanggupan untuk dievaluasi capaian kinerjanya. Serta kesanggupan untuk menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja yang dihasilkan sesuai aturan yang berlaku.
 
Dalam kontrak kinerja pemilik peta strategi, pada tahun 2022 ini ditetapkan 9 Sasaran Strategis yang dijabarkan ke 19 IKU (Indikator Kinerja Utama). Setiap indikator memiliki target yang harus dicapai dalam satu tahun ke depan. Target-target tersebut dirinci lebih detil menjadi target individu setiap pegawai. Di tahun 2022 target pencapaian semakin besar dan bahkan ada beberapa IKU yang mengalami perubahan. Untuk itu setiap pegawai mempersiapkan diri memberikan kinerja
terbaik
 

Berita
Dilihat: 626

Gerak laju perekonomian di bulan pertama tahun 2022 masih bergerak lamban. Secara makro ekonomi Bank Dunia Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022 Sebesar 4,1%, bangkit dari pandemi Covid-19.

Realisasi belanja negara sendiri belum menunjukkan tren yang signifikan. Kontrak-kontrak pembangunan maupun pengadaan barang dan jasa di tingkat satker baru dibuat. Hanya belanja pegawai  yang menyumbang realisasi yaitu 5,5%. Sementara itu belum ada transfer ke daerah dan dana desa.

Hingga periode 31 Januari 2022 Kinerja APBN yang dikelola KPPN Makassar II, realisasi belanja negara mencapai 2,31% atau Rp168.436.028.313,- dari pagu Rp7.277.760.621.000,-.

Simak data realisasi belanja yang telah disalurkan KPPN Makassar II melalui infografis dan tabel I-Account yang kami sajikan berikut ini:

Lokasi Foto: Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar

 

Berita
Dilihat: 624

Tema Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022 adalah

“Dengan Semangat DJPb HAnDAL, Perkuat Kemenkeu Satu untuk Pulihkan Ekonomi”.

Tema dimaksud selaras dengan semangat implementasi nilai Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal dalam mewujudkan New DJPb in Town, sebagai andil DJPb dalam memperkuat Kemenkeu Satu untuk pemulihan ekonomi.

Hari Bakti Perbendaharaan merupakan simbol kelahiran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didasarkan pada momentum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mana pada tahun tersebut dimulai era reformasi keuangan negara melalui lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara menggantikan ICW. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan bertujuan untuk penguatan sinergi internal dan kolaborasi eksternal Ditjen Perbendaharaan serta memperkuat komunikasi publik atas peran pemerintah dalam mengelola APBN untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejak terbentuk di tahun 2004, Ditjen Perbendaharaan terus bertransformasi dari sisi organisasi, SDM, dan proses bisnis. Pengelolaan perbendaharaan negara diarahkan lebih efektif dan modern serta adaptif dan responsif terhadap segala tantangan.

Berita
Dilihat: 715

Pada hari Senin, 20 Desember 2021 KPPN Makassar II mengikuti kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas sebagai unit kerja pelayanan yang berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya, KPPN Makassar II telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Sejak tahun 2020, KPPN Makassar II melaksanakan serangkaian kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Selain pemenuhan komponen pengungkit dalam pembangunan ZI, bekerja sama dengan segenap mitra kerja KPPN Makassar II juga mengembangkan beragam inovasi untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan kualitas layanan. KPPN Makassar II memenuhi kriteria untuk diusulkan dan mengikuti peniaian unit yang berpredikat menuju WBBM di tingkat nasional/ TPN berdarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan nomor ND-107/SJ.2/2021.
 
 
 
Capaian ini sebagai hasil dari komitmen jangka panjang segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan KPPN Makassar II untuk memberikan layanan terbaik bagi segenap mitra kerja. 

Berita
Dilihat: 810

Pada hari Jumat, 28 Januari 2022, telah dilakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) kepada pejabat dan pegawai serta PPNPN dan petugas Cleaning Service di lingkungan KPPN Makassar II.
Vaksin booster merupakan vaksin yang diberikan setelah mendapatkan vaksin primer (vaksin 1 dan 2) dosis lengkap.
Pemberian vaksin booster ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan dari COVID-19. Dapat diberikan secara homolog (sama dengan jenis vaksin primernya), ataupun heterolog (berbeda dengan jenis vaksin primernya). 
 
Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan akan terus berkolaborasi untuk belanja bidang kesehatan. 
Presiden juga mendorong untuk mempercepat vaksinasi dan pemberian booster kepada masyarakat. Untuk menghadapi transisi pandemi menuju endemi, seluruh instrumen keuangan termasuk APBN akan menjadi flexibel.
 
Vaksinasi Booster bagi segenap pegawai, PPNPN , dan cleaning service merupakan bagian dari upaya memberi pelayanan terbaik bagi satker mitra KPPN Makassar II. 
Meskipun telah divaksinasi, disiplin menjaga kesehatan dan menerapkan ptotokol kesehatan 5M adalah kunci untuk perlindungan optimal.
 
Salam Sehat!

Berita
Dilihat: 515

Setelah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di tahun 2021, KPPN Makassar II mendapat banyak permintaan pendampingan ZI menuju WBK WBBM, baik kepada satuan kerja mitra KPPN, KPPN lain sejawat, bahkan satuan kerja lintas regional.
Sebagai informasi, untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kppn Makassar II pada tahun 2019 berhasil meraih predikat ZI WBK dan pada tahun 2021 berhasil meraih predikat ZI menuju WBBM berkat sinergi dan partisipasi dari segenap mitra kerjanya.
 
Untuk mengakomodir permintaan satker, Kppn Makassar II pada minggu ke-2 Januari 2022 melaksanakanan kegiatan Benchmarking Pembangunan Zi menuju WBK WBBM dengan Tim dari Balai Diklat Keagamaan Makassar dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang. Masing-masing dilakukan secara daring dan luring. Kppn Makassar II juga menerima kunjungan Tim Media dari Itwasda Polda Sulsel untuk sharing session dokumentasi kegiatan ZI WBK.
 
 
 
 
 Kppn Makassar II aktif berpartisipasi untuk inisiatif dan upaya serupa untuk turut mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi yang berdaya guna.
Semoga sukses kepada rekan-rekan mitra kerja yang saat ini tengah giat mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zi menuju WBK/ WBBM di unit masing-masing.
 
 
 
Berita
Dilihat: 2387

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) KPPN Makassar II Tahun 2021 digelar dengan tema “Perkuat Budaya Anti Korupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh”.Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Ruang Loby KPPN Makassar II dan secara daring melalui Aplikasi ZOOM.
Narasumber kegiatan ini antara lain:
Subhan Djoer, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan; Manggazali, Penyuluh Anti Korupsi pada Komunitas Obat Manjur (“Orang Hebat  Main Jujur”); Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II; dan Ribut Santosa, Kepala Seksi MSKI KPPN Makassar II.
 
 
Acara ini dihadiri oleh para Pejabat Fungsional perwakilan satker dan seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Makassar II.
Keynote Speech disampaikan oleh Kepala KPPN Makassar II, Adi Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan semangat reformasi birokrasi, mewujudkan layanan yang berintegritas, meningkatkan kualitas layanan yang baik serta berorientasi kepada kemanfaatan untuk masyarakat. KPPN Makassar II sangat mendukung upaya penyebaran budaya anti korupsi pada mitra kerja, yang salah satunya diwujudkan dengan sinergi dukungan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh KPPN dengan mitra kerja. Hal tersebut menunjukkan semangat bersama untuk mewujudkan layanan yang bersih. Pada KPPN Makassar II, pemanfaatan teknologi informasi menjadi isu utama yang diupayakan dapat mendukung kinerja layanan. Dengan adanya pengembangan digitaliasasi inovasi, KPPN Makassar II menjadi salah satu unit yang sangat siap mengikuti pola kerja berbasis digital ketika merebaknya pandemi COVID-19, salah satunya optimalisasi pelaksanaan transaksi nontunai. Dikaitkan dengan HAKORDIA, transaksi nontunai ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Sebagai penutup, Adi Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan HAKORDIA KPPN Makassar II Tahun 2021 mengundang narasumber dari pihak eksternal yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan Komunitas Obat Manjur (“Orang Hebat Main Jujur”) dimana diharapkan para peserta dapat memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi agar seluruh pihak dapat meningkatkan integritas dan memberikan layanan yang lebih baik.
 
Setelah penyampaian Keynote Speech, acara dilanjutkan dengan penyematan pin HAKORDIA Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kepala KPPN Makassar II kepada peserta Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) KPPN Makassar II Tahun 2021 yang diwakili oleh Ribut Santosa selaku Kepala Seksi MSKI dan Rusli D. selaku Bendahara KPPN .
Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber pertama yaitu Kepala Seksi MSKI, Ribut Santosa, dengan pokok pembahasan “Sosialisasi Anti Gratifikasi”, yang merupakan refreshment bagi semua pihak.
 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov, Sulsel, Subhan Djoer, menyampaikan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik yang Berkualitas, antara lain bahwa kapasitas yang diperlukan penyedia layanan publik harus memenuhi komponen-komponen yaitu SDM yang profesional, sarana prasarana, SOP dan mekanisme layanan, aksesibilitas, dukungan IT, adaptasi perkembangan, dan inovatif. Selain itu, pelayanan publik harus berorientasi pada aksesibilitas (mudah, murah, merata dan terjangkau), pemenuhan hak warga negara, serta efektif, efisien, kepastian waktu dan biaya, dan kepastian hukum.

 

Selanjutnya Penyuluh Anti Korupsi pada Komunitas Obat Manjur (“Orang Hebat Main Jujur”), Manggazali menyampaikan materi terkait Inisiatif dan Komunikasi Nilai Anti Korupsi di Organisasi dengan tagline "Berjumpa Di Kertas” (Berani,Jujur,Mandiri,Peduli,Adil,Disiplin,Kerja Keras,Tanggung Jawab Dan Sederhana).

Pembagian Pin Hakordia 2021, pemutaran Video dan Quiz, serta diskusi dan tanya jawab turut mengisi acara ini. Atensi yang sangat besar dari seluruh peserta menunjukkan bahwa perhatian terhadap pencegahan antikorupsi menempati prioritas utama bagi kita semua, terkhusus para pengelola keuangan atau di lini pelayanan yang rentan dengan potensi korupsi atau suap.
Terimakasih kepada seluruh satker dan semua pihak yang telah sama-sama meyukseskan acara ini. Semoga dengan penuh integritas semangat anti korupsi tetap menyala.
 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II
Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai 1
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar 90232
Tel/Fax: 0411-457932

 

IKUTI KAMI

 

 PENGADUAN

 

Search