Sampai dengan awal bulan (Minggu Pertama) bulan Februari 2022, KPPN Pati telah menyalurkan Dana Desa Non BLT dan BLT Desa sebesar Rp 29,3 Milyar pada 101 Desa di Kabupaten Rembang. Dana Desa yang telah disalurkan tersebut terdiri dari alokasi Non BLT sebesar Rp 20.4 Milyar dan BLT Desa sebesar Rp 8,8 Milyar.

Dalam rangka memperingati Hari Bakti perbendaharaan ke-18 tahun 2022 dan untuk mewujudkan semangat  Kemekeu Satu, KPPN Pati bersama KPP Pratama Pati menyelenggarakan sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak di Aula KPPN Pati.

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2021 tentang Tata Cara Pembuatan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan. Penerimaan negara lainnya meliputi penerimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja, penerimaan setoran sisa Uang Persediaan, dan penerimaan setoran sisa hibah langsung.

Untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak Pusat yang dipungut/disetor ke Kas Umum Negara atas Belanja APBD semester II tahun anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, KPPN Pati melaksanakan pertemuan tripartit dengan KPP Pratama Pati dan BPKAD Kabupaten Pati dan Rembang.

“Penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai KPPN Pati atas kinerja dan kontribusi positif sehingga pada tahun 2021 KPPN Pati dapat meningkatkan kinerjanya, yang tercermin melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) serta berbagai prestasi dan penghargaan lainnya”, demikian ungkapan Kepala KPPN Pati pada sesi pengarahan kegiatan Penandatanganan Kontrak Kinerja, Piagam Manajemen Risiko, dan Pakta Integritas seluruh pejabat dan pegawai Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 bertempat di Aula Utama Lt I KPPN Pati.

Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang bebas dari salah saji, tersaji secara lengkap dan informatif, Full Disclousure (pengungkapan yang memadai), dapat ditelusuri dan akuntable, KPPN