SURAKARTA-Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaran (KPPN) Surakarta gandeng Taspen dan BPJS Kesehatan gelar Sosialisasi dan Sharing Session Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Bagi ASN dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Non Bendahara bertempat di Aula KPPN Surakarta, Kamis (20/6/2024).

Kepala KPPN Surakarta, Eko Budiyanto dalam sambutannya menjelaskan hak dan kewajiban ASN sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial,

"ASN sebagai peserta Program Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan perlu mengetahui dan memahami seperti apa dan bagaimana Program Jaminan Sosial dan Kesehatan tersebut memberikan perlindungan, sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang telah disediakan dan dibiayai oleh negara dapat efektif dan mencapai tujuan." ujar Eko.

"Namun selain perlindungan dalam jaminan sosial dan jaminan kesehatan, ada juga kewajiban dan larangan yang yang berlaku serta konsekuensi apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR)." lanjut Eko.

Selanjutnya Eko berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai jaminan dan perlindungan yang telah disediakan oleh negara bagi para pegawai pemerintah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti oleh seluruh Satker lingkup KPPN Surakarta. Adapun materi yang dipaparkan yaitu Kepesertaan ASN dalam JKN, Program JKK dan JKm ASN, Persiapan Pensiun dan e-SKPP dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).