Surakarta – Pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Surakarta menunjukkan kinerja yang semakin solid pada Semester I Tahun 2026. Di tengah penyesuaian pagu anggaran, kualitas pelaksanaan APBN tetap terjaga dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada Tahun Anggaran 2026, KPPN Surakarta mengelola pagu APBN sebesar Rp8,33 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk 107 satuan kerja pada 27 Kementerian/Lembaga serta 3 pemerintah daerah di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Dibandingkan tahun sebelumnya, pagu tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,76 triliun atau 17,5 persen, yang berasal dari penurunan pagu Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp830 miliar dan TKD sebesar Rp940 miliar.
Meskipun demikian, hingga 30 Juni 2026 realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp4,51 triliun atau 54,1 persen dari total pagu. Capaian tersebut menjadi realisasi Semester I tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan mencerminkan semakin baiknya kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra KPPN Surakarta.
Dalam keynote speech pada kegiatan ARJUNA Awards Semester I Tahun 2026, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, satuan kerja dan pemerintah daerah tetap mampu mengelola keuangan negara secara efektif dan tepat sasaran.
"APBN bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi penggerak perekonomian daerah. Setiap rupiah yang dikelola harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah.
Beliau juga menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara satuan kerja, pemerintah daerah, dan KPPN Surakarta sebagai mitra strategis dalam memberikan layanan serta pendampingan pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi tersebut diharapkan terus diperkuat agar APBN semakin mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial menunjukkan kinerja yang baik, masing-masing mencapai 63 persen dan 50 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar 41 persen dan 34 persen, sehingga masih memerlukan percepatan pada Semester II Tahun 2026 agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat.
Pada komponen Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran secara umum telah berjalan sesuai target. Rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dipengaruhi oleh masih terbukanya batas waktu penyampaian kontrak hingga 31 Agustus 2026, sedangkan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) telah mengikuti proporsi maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di mana mayoritas satuan kerja berhasil memperoleh nilai yang memuaskan. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek akurasi Deviasi Halaman III DIPA dan percepatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap menjadi fokus bersama pada Semester II.
Selain mendorong peningkatan kinerja, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan sistem keuangan negara yang semakin terdigitalisasi. Menurutnya, teknologi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas.
"Kuncinya, para operator yang mengelola IT tolong dipilih orang-orang yang punya integritas yang baik," pesan Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan transformasi digital di bidang perbendaharaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh integritas para pengelolanya sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan keamanan pengelolaan keuangan negara.
Sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan anggaran, Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan sekaligus peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya pada Belanja Barang, Belanja Modal, serta penyaluran Transfer ke Daerah.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara KPPN Surakarta, satuan kerja, dan pemerintah daerah, diharapkan kualitas pengelolaan APBN terus meningkat sehingga mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
