Surakarta – Bersamaan dengan penyelenggaraan ARJUNA Awards Semester I Tahun 2026, KPPN Surakarta juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelibatan aktif para pemangku kepentingan (meaningful participation). Forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dan para pengguna layanan untuk membangun pelayanan perbendaharaan yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan FKP paling sedikit satu kali dalam setahun. Melalui forum ini, KPPN Surakarta menghimpun berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi dari para pengguna layanan sebagai bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan standar pelayanan. Selain itu, FKP menjadi sarana memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan transparansi dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, adaptif, dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur pemangku kepentingan yang merepresentasikan pengguna layanan KPPN Surakarta, meliputi media massa, organisasi masyarakat, satuan kerja, pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, dan pelaku UMKM. Para peserta yang hadir antara lain Astrid Prihartini Wisnu Dewi (Solo Pos) sebagai perwakilan media massa, Dwi Hermawan, S.Pd., M.Pd. (Mata Garuda) dari unsur organisasi masyarakat, Kapten Chk Danang Setiyadi, S.H., M.H. (Brigif) sebagai perwakilan satuan kerja, Bagus Sigit Setiawan, S.H., M.M. (Kementerian Agama Kota Surakarta) sebagai tokoh agama, Retno Utari, S.STP., M.M. selaku Sekretaris DPMD Kabupaten Wonogiri mewakili pemerintah daerah, Yuliani Setiawati dari D'Broo Kitchen sebagai pelaku UMKM, serta Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai unsur akademisi.
Dalam forum tersebut, pimpinan KPPN Surakarta menerima berbagai identifikasi permasalahan, usulan perbaikan, serta rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan yang disampaikan secara langsung oleh para peserta. Seluruh masukan kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang memuat rekomendasi beserta target waktu penyelesaiannya. Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara KPPN Surakarta dan para pemangku kepentingan untuk terus melakukan perbaikan layanan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, peserta Forum Konsultasi Publik juga akan turut memantau tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang telah disepakati. Mekanisme ini diharapkan mampu memastikan seluruh masukan ditindaklanjuti secara optimal, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di KPPN Surakarta tidak hanya menjadi komitmen, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pengguna layanan.
