Indonesia memperkuat peran strategisnya dalam kerja sama perbendaharaan kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan aktif pada The 2nd ASEAN Treasury Forum (ATF) Meeting 2025 yang digelar di Putrajaya, Malaysia pada 7 s.d. 8 Agustus 2025. Bertindak sebagai Chair bersama tuan rumah Malaysia, Indonesia memimpin forum yang membahas capaian dan tantangan pengelolaan keuangan publik di kawasan.
Forum yang berlangsung pada 2025 ini membahas isu teknis dalam Technical Level Discussion – Working Group (TLD-WG). Melalui pertukaran pengetahuan dan pemecahan masalah bersama, kelompok kerja Public Expenditure Management (PEM) menyoroti digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan integrasi lintas basis data untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan akuntabilitas.
Government Cash Management (GCM) fokus pada optimalisasi Treasury Single Account (TSA) guna mengurangi idle cash dan meningkatkan transparansi. Government Accounting & Reporting (GAR) membahas peningkatan kualitas laporan keuangan, sedangkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) mengulas upaya digitalisasi dan integrasi data keuangan publik.
Sebagai rangkaian acara, ATF juga menggelar Policy Workshop on Climate Responsive Public Financial Management yang membahas penerapan climate budget tagging, integrasi perencanaan–penganggaran, dan green public procurement dengan target menghasilkan benchmarking report dan panduan fiskal hijau fungsi treasury di ASEAN, serta kajian mobilisasi pembiayaan iklim.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan perwakilan negara-negara ASEAN menyatakan dukungan untuk transformasi sistem fiskal agar lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim, melalui instrumen climate budget tagging dan green bonds.
“Indonesia bersama negara-negara ASEAN berkomitmen melakukan transformasi sistem fiskal agar lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim, antara lain melalui penerapan climate budget tagging dan penerbitan green bonds,” tegasnya.
Di sela agenda, Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra strategis. Pertemuan dengan Malaysia membahas perkembangan ekonomi, regulasi cryptocurrency, perdagangan elektronik, serta potensi kolaborasi. Diskusi dengan Asian Development Bank (ADB) menyoroti integrasi pembiayaan iklim dan harmonisasi regulasi treasury di ASEAN. Bersama Filipina, disepakati pelaksanaan ATF ketiga di Cebu pada Juli 2026 dengan agenda digitalisasi bantuan sosial, TSA, akuntansi akrual, gender budgeting, dan climate tagging. Sementara itu, pembahasan dengan International Monetary Fund (IMF) menekankan kelanjutan program sebelumnya dan eksplorasi peluang kerja sama baru.
Plenary Meeting ATF 2025 menutup rangkaian agenda ATF Meeting 2025 dan menegaskan dukungan terhadap integrasi agenda pembiayaan iklim ke seluruh kelompok kerja, serta mendorong percepatan adopsi ATF Sectoral Plan 2026–2030 yang sejalan dengan AEC Post 2025 Strategic Plan. Adopsi tersebut ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2025 melalui mekanisme intersessional correspondence.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengirimkan beberapa delegasi dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Forum kerja sama perbendaharaan di regional Asia Tenggara tersebut juga dihadiri oleh delegasi dari institusi perbendaharaan negara-negara ASEAN, perwakilan ASEAN Secretariat dan lembaga keuangan internasional (IMF, ADB, Malaysian Institute of Accountants (MIA), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office/AMRO) secara langsung maupun secara daring. [BS/SW]
