Liputan Kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan Media Lokal di Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- “Sebuah kebijakan yang telah disusun dengan matang dan baik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak difahami dan didukung oleh masyarakat,” demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang juga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Hendro Baskoro. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Temu Wicara Redaktur (Editors Meeting) Kementerian Keuangan dengan para redaktur media lokal/daerah pada hari Kamis (22/11), di Hotel Grand Aston Yogyakarta. Hadir pada kegiatan tersebut 27 redaktur dari 25 media cetak, elektronik dan online baik nasional maupun lokal yang ada di Yogyakarta.

Lebih lanjut Hendro Baskoro menambahkan, “karena itu pemberitaan dan penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat menjadi sangat penting. Dan media massa memegang peranan yang sangat signifikan dalam proses tersebut.”

Forum Temu Wicara Redaktur ini merupakan program Kementerian Keuangan yang digagas Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjen Kemenkeu dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media di daerah, menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dan dilandasi rasa saling percaya dan menghormati antara Kemenkeu dan media massa serta terjadinya pertukaran ide (exchange of idea) mengenai kebijakan yang diambil pemerintah.

Tema pada acara ini adalah “Peranan APBN dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Daerah” dengan narasumber Direktur Penyusunan APBN DJA, Purwiyanto. Narasumber menyampaikan informasi tentang Perkembangan Ekonomi Makro 2012 dan APBN-P 2012, Pokok-pokok APBN 2013, Tantangan dan Upaya Mitigasi Krisis 2013. Materi dikupas secara komprehensif baik dari sisi substansi, kebijakan serta implikasinya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari para redaktur terdapat beberapa masukan dan pertanyaan antara lain tentang pola penyerapan anggaran yang masih menumpuk di Q4, pandangan bahwa penilaian kinerja pemerintah diukur dari penyerapan anggaran sehingga muncul mitos bahwa anggaran itu harus habis, pertanyaan tentang dana keistimewaan DIY dan bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait subsidi.

Melalui materi yang disampaikan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan filtrasi dan verifikasi oleh para redaktur media terhadap setiap pemberitaan yang masuk, sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang valid dan komprehensif khususnya terkait dengan kebijakan APBN.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY