Liputan Penyerahan DIPA TA 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertempat di Bangsal Kepatihan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, DIPA TA 2013 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta diserahterimakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker dan SKPD di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin 17 Desember 2013.

Iringan gamelan (musik tradisional jawa) melengkapi suasana penyerahan DIPA TA 2013 yang dimulai tepat pukul 09.30 WIB. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro, yang melaporkan alokasi dana APBN TA 2013 untuk D.I. Yogyakarta sebesar Rp 14, 74 triliun terdiri dari dana untuk satker Kementerian/Lembaga dan SKPD di D.I. Yogyakarta sebesar Rp 8,37 triliun dan alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kab/Kota sebesar Rp 6,37 triliun.

Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir dan hasil monev yang telah dilakukan terhadap penyerapan anggaran oleh satker K/L maupun SKPD yang melaksanakan kegiatan dalam rangka DK, TP, dan UB menunjukan bahwa penyerapan anggaran di D.I. Yogyakarta masih belum menunjukan hasil optimal. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun. Pola penyerapan anggaran tersebut tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan maupun manajemen kas.

Secara keseluruhan realisasi belanja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp 6,14 triliun atau 69,5 % dari keseluruhan pagu sebesar Rp 8,84 triliun. Dari nilai tersebut realisasi untuk belanja barang sebesar Rp 1,32 triliun atau 47,1 % dari pagu dan belanja modal sebesar Rp 1,32 triliun atau 66,2 % dari pagu.

Penyerahan DIPA TA 2013 dilakukan secara simbolis kepada Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk DIPA DK dan TP, Bupati/Walikota untuk DIPA TP dan UB, serta satker K/L dan SKPD teladan TA 2012. Tidak seperti biasanya penyerahan DIPA kali ini disertai dengan pemberian penghargaan kepada satker K/L dan SKPD teladan dengan kriteria berdasarkan tingkat proporsionalitas penyerapan anggaran disetiap triwulannya dan kualitas laporan keuangannya.

Berikut ini adalah satker dan SKPD yang mendapatkan predikat satker teladan tingkat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta :

Peringkat 5 Besar satker kewenangan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan :
1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Dinas PU, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat 5 Besar satker kewenangan Kantor Pusat / Kantor Daerah :
1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Dalam sambutannya Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa instruksi, antara lain :
• - Kepada semua pemegang anggaran agar penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
• - Hindari penyimpangan, jangan sampai anggaran negara dipakai untuk melakukan celah korupsi, “jika saya temukan indikasinya, saya tidak akan ragu untuk segera menindaknya, baik dengan sanksi administratif maupun menyerahkan kasusnya ke aparat penegak hukum”
• - Seluruh jajaran Bappeda agar melakukan koordinasi sehingga pengentasan kemiskinan pada tahun 2013 nanti bisa berkurang hingga 2%;
• - Untuk pengentasan kemiskinan harus dicari korelasi sinergi antara pertumbuhan ekonomi, penambahan tenaga kerja baru, dan pengurangan kemiskinan. Konsekuensinya pembangunan harus didekatkan pada kantong-kantong kemiskinan yang petanya sudah tersedia;
• - Para pemimpin di semua eselon agar menjadi pemimpin pekerja yang turun ke lapangan, tidak sekedar duduk di meja. “Selama ini kita terlalu percaya pada judul kegiatan dan tidak punya waktu memeriksa kegiatan itu sendiri. Kita butuh birokrat yang berpikir dan bekerja sebagai government entrepeneur di lapangan sehingga peningkatan serapan anggaran dan kualitas laporan keuangan dapat berimbas pada penurunan tingkat kemiskinan”;
• - Jangan lagi ada kemandegan, tidak terlambat, dan lebih dipercepat, tetapi juga penggunaannya harus tepat, transparan dan akuntabel.

Evan Himawan, kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.