Jakarta,perbendaharaan.go.id – Diirektorat jenderal Perbendaharaan bertekad untuk terus menghasilkan karya terbaik yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia namun tetap menjaga dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengusung tema “Berdaya Guna dalam Bekerja, Berkarya Nyata untuk Bangsa” dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) (27/04).
Menteri Keuangan dalam arahannya mengapresiasi semangat Ditjen Perbendaharaan untuk terus meluncurkan karya terbaiknya, antara lain Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), dan Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas prestasi Ditjen Perbendaharaan yang telah me-launching sistem MPN-G2 yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam mendukung strategi penerimaan perpajakan” ungkap Bambang P.S. Brodjonegoro.
Dalam sambutan tersebut, Menteri Keuangan juga mengingatkan fungsi Ditjen Perbendaharaan, terutama terkait implementasi UU Mata Uang, dimana Ditjen Perbendaharaan diminta untuk terus menggiatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai penggunaan uang rupiah dalam transaksi sehari-hari di wilayah NKRI.
Topik bahasan Rapimnas I Ditjen Perbendaharaan 2015 merupakan materi bahasan yang dibangun dari bawah (bottom up) oleh kanwil dan KPPN melalui Rakoreg serta hasil bahasan dari atas (top-down) oleh Steering Committee perwakilan Direktorat di Kantor Pusat. Terdapat benang merah antara hasil Rapimnas dengan rapat pimpinan sebelumnya. Topik bahasan Rapimnas tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) yang diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam satu kawasan regional. Sementara topik bahasan Rakoreg merupakan hasil rumusan dari Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan di awal Maret 2015.
Terdapat 5 komisi dalam Rapimnas I Ditjen Perbendaharaan 2015. Komisi-komisi tersebut dibentuk untuk mempertajam bahasan khusus sehingga dapat menghasilkan action plans yang akan dilaksanakan oleh unit-unit pada Ditjen Perbendaharaan. 5 topik yang jadi bahasan tiap komisi adalah SPAN, akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset strategis, dan Review PMK 169/PMK.01/2012 dalam rangka Penguatan Kantor Vertikal.
Rapimnas kali ini menyelipkan beberapa knowledge sharing session dengan narasumber eksternal terkait topik Transformasi Kelembagaan, Hasil Survei Kepuasan Pelanggan di Ditjen Perbendaharaan oleh IPB, Pengelolaan Aset Strategis dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta diskusi panel yang membahas implementasi Undang Undang Mata Uang. Untuk meningkatkan gairah serta memotivasi para peserta Rapimnas, sebelum pelaksanaan siding komisi, diselenggarakan motivational session “Kunci Sukses Transformasi Organisasi” oleh Hingdranata Nikolay.
Dalam Sidang Pleno Rapimnas, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiyono mengingatkan peserta terkait tantangan perubahan yang akan terus dialami Ditjen Perbendaharaan. “Hilangnya tugas-tugas klerikal akan digantikan tugas-tugas analitikal yang lebih menantang dan membutuhkan kapasitas SDM lebih baik” ungkap Marwanto Harjowiyono. Dirjen Perbendaharaan juga menekankan pentingnya meningkatkan kerjasama di level Kanwil dan KPPN dengan Pemerintah Daerah setempat.
Hasil Rapimnas I Ditjen Perbendaharaan tahun 2015 berupa sebuah deklarasi yang berisi kesepakatan bersama, yang dinamai “Deklarasi Hayam Wuruk”. Deklarasi ini mencerminkan kebulatan tekad seluruh peserta Rapimnas yang ditandatangani oleh seluruh ketua komisi dalam Rapimnas dan diketahui oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
Rangkaian Acara Rapimnas diakhiri dengan malam apresiasi pada tanggal 30 April 2015, yang ditandai dengan pengumuman pemenang lomba penulisan Kajian Fiskal Regional (Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, sebagai juara pertama), Reviu Pelaksanaan Anggaran (Kanwil DJPB D.I. Yogyakarta sebagai juara pertama) dan Hasil Penilaian Laporan Pembinaan dan Supervisi KPPN (Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan).
Oleh : Tim Permata Kontributor Kantor Pusat DJPBN.
