Jakarta, djpbn.kekenkeu.go.id – Menghadapi tantangan untuk menjaga pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara, khususnya dalam menghadapi tutup tahun anggaran 2015, Ditjen Perbendaharaan melakukan koordinasi dan konsolidasi internal melalui forum Rapat Pimpinan Nasional (10/11) yang mengambil tema “Mengawal NawaCita Mewujudkan Indonesia Sejahtera”.
Pada forum ini berkumpul seluruh pimpinan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan termasuk para pimpinan unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah. Rapimnas kedua tahun 2015 ini dibuka oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro. Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan keuangan negara serta kondisi fiskal dan makro ekonomi Indonesia di tahun 2015. “Rapimnas kali ini akan menghasilkan sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan APBN yang berkualitas sebagai bentuk dukungan atas program Nawacita, melalui langkah-langkah solutif dan masif” kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.
Menkeu menyoroti kondisi perekonomian dunia pada kuartal terakhir 2015 yang masih cenderung terpuruk, imbas kebijakan tapering off dari Amerika Serikat serta melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia. “Ini menjadi tantangan tersendiri pula bagi Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola cash flow pemerintah, agar belanja (pemerintah) di tahun 2015 dapat tetap berjalan dengan aman dan terjaga, sehingga mampu menciptakan APBN yang sustainable” kata Menteri Keuangan.
Menkeu juga menyampaikan bahwa 6 (enam) paket kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah dalam jangka pendek telah dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan dunia usaha, seperti insentif pajak, diskon tarif listrik untuk dunia usaha, dan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dinyatakan bahwa pembinaan dan regulasi pelaksanaan KUR telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan sepanjang tahun 2015 ini. 
Akhir tahun anggaran 2015 dua bulan ke depan ini akan menuntut peran penting Ditjen Perbendaharaan, karena di tahun yang sama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya akan menggunakan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh. “Target opini audit BPK atas LKPP tahun 2015, saya harapkan lebih baik, atau minimal mencapai opini yang sama dengan tahun 2014” harap Bambang P.S. Brojonegoro .
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu bersama Dirjen Perbendaharaan juga meluncurkan secara simbolis Kartu Identitas Multifungsi (KIM) berkerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan video tutorial SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) yang merupakan terobosan Ditjen Perbendaharaan dalam peran sertanya membangun cashless society dan memperkuat implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diamanatkan UU Perbendaharaan Negara.
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
