Jakarta, DJPb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan peran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu instrumen kunci pemerintah dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penekanan tersebut disampaikan Menteri Purbaya saat membuka acara Townhall DJPb 2025 di Jakarta, Kamis (23/10).
“Kebijakan yang dilaksanakan oleh DJPb memiliki porsi signifikan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, langkah dan keputusan yang diambil sangat menentukan, tidak hanya dalam membalik arah ekonomi, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI, Jika salah langkah, kita bisa hancur” tegas Menteri Purbaya di hadapan jajaran DJPb.
Menteri Purbaya menekankan bahwa ekonomi nasional didorong oleh dua mesin utama, yaitu kebijakan fiskal (di bawah Kemenkeu) dan moneter (bank sentral). Ia secara khusus memuji kebijakan yang telah dijalankan oleh pimpinan DJPb, yang dinilai berhasil turut serta menyelamatkan perekonomian Indonesia belakangan ini.
“…ekonomi kita itu didorong oleh mesin utamanya fiskal dan moneter. Fiskal adalah Kemenkeu sedangkan moneter oleh bank sentral. Jadi kebijakan yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan kemarin adalah yang menyelamatkan ekonomi dua bulan terakhir. Anda mesti bangga." Ungkap Menteri Keuangan yang disambut tepuk tangan meriah oleh peserta yang hadir.
Lebih lanjut lagi Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ke depan, peran DJPb dinilai semakin krusial dalam memastikan belanja di daerah tepat sasaran dan diserap dengan cepat.
"Jadi ke depan, peran Anda di DJPb akan semakin penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pastikan juga bahwa belanja di daerah tepat sasaran.” ungkap Menteri Keuangan yang kali pertama hadir pada acara resmi di Ditjen Perbendaharaan.
Dana Daerah untuk Hilirisasi Komoditas
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga menanggapi pertanyaan spesifik dari peserta terkait bentuk dan mekanisme insentif fiskal yang dapat diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti kratom, sawit, dan bauksit, serta bagaimana mengarahkan penyaluran dana daerah/Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke sektor industri tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa strategi yang akan didorong adalah dengan mengarahkan promosi industri lokal langsung kepada Pemda dan BPD setempat.
Penekanan ini menunjukkan arah kebijakan Kemenkeu untuk memberdayakan desentralisasi fiskal, memastikan dana daerah, dapat menjadi katalisator langsung bagi pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut juga hadir Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, yang memberikan tanggapan terkait pertanyaan tersebut.
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, untuk daerah-daerah yang sukses dalam menekan angka stunting, kemudian yang sukses mengendalikan inflasi, pemerintah pusat bisa memberikan daerah itu dana insentif fiskal tambahan.
Wamenkeu: “Insan Treasury harus meningkatkan Skill Set dan Knowledge yang baru”
Hadir dalam sesi berikutnya adalah Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang memberikan arahan mengenai transformasi tugas DJPb dari sekadar juru bayar menjadi pengelola ekonomi dengan fokus pada pemantauan dampak ekonomi dari kebijakan fiskal. Hal ini diimplementasikan melalui pengawasan strategis terkait penempatan kas di perbankan dan keterlibatan langsung dalam efisiensi APBN 2025.
Lebih lanjut Wamenkeu menyampaikan bahwa DJPb dituntut untuk lebih meningkatkan kapabilitas skill set serta memperluas fungsi pemantauan anggaran hingga tingkat outcome program prioritas, sekaligus memperlakukan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan untuk memastikan efektivitas kehadiran negara.
"DJPb harus terus melakukan perbaikan penguatan atas kompetensi kita. Dan sejak beberapa tahun yang lalu saya mengatakan bahwa untuk melakukan genetik ekonomis kita perlu berbeda, dari sisi skill set. Ya di DJPb skill set-nya perlu kita lengkapi dengan skill-skil yang baru, dan knowledge yang baru." Pesan Wamenkeu.
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Townhall DJPb 2025 ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan menjelang akhir tahun anggaran (sekitar Oktober).
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran BLU, Kepala Kanwil, dan Kepala KPPN ini memiliki tujuan untuk menyampaikan langkah-langkah akhir tahun, serta untuk mengawal pencairan anggaran dapat berjalan tepat guna dan tepat waktu, serta menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal, termasuk menjaga belanja Kementerian/Lembaga (KL) dan memastikan revisi anggaran terkendali. (SW/SZ/DN/AZ/TY/)
