JAKARTA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mendorong ratusan pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) untuk melakukan transformasi radikal dalam pola pikir mereka, beralih dari mentalitas birokrat murni menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan pendapatan/PNBP, melainkan demi memberikan dampak layanan yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam seminar bertajuk "Entrepreneurship Seminar bagi Pimpinan Badan Layanan Umum: Business Mindset - Public Impact" yang digelar di Aula Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menyoroti pertumbuhan pesat jumlah BLU yang kini telah mencapai 338 instansi. Jumlah ini melonjak drastis dari masa awal yang berjumlah kurang dari 10. Namun, kuantitas ini membawa tantangan tersendiri yang disebutnya sebagai kondisi "ngeri-ngeri sedap".
“Di satu sisi kita senang karena agensifikasi ini berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain, kita juga agak ngeri karena masih banyak BLU kita yang Rupiah Murni (RM)-nya gede," ujarnya.
Ketergantungan pada RM dari APBN ini menjadi tantangan besar sehingga perlu ditekankan bahwa pola penganggaran harus berubah. Dengan mengadopsi mental bisnis, BLU diharapkan mampu mengoptimalkan aset dan sumber dayanya secara mandiri. Sehingga anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
Urgensi transformasi ini semakin krusial mengingat data Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU menunjukkan bahwa 95% pimpinan BLU saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang birokrat yang belum terbiasa berpikir ala korporasi. Hal ini berdampak pada kinerja inovasi layanan di mana 139 Satker BLU (37%) dinilai belum optimal.
Melalui seminar yang menghadirkan praktik terbaik dari Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), pemerintah ingin menanamkan jiwa BLUpreneur agar setiap satker BLU mampu melihat potensi sumber daya yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi layanan tambahan yang bermanfaat bagi warga.
Seminar ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan praktik terbaik dari leadership dan manajemen Rakhmadi A. Kusumo (Direktur Utama PPK GBK) dan Andre Permana (Plt. Direktur Utama PT PII).
Dirjen Perbendaharaan secara khusus memuji GBK sebagai contoh sukses BLU yang beroperasi penuh menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa suntikan APBN. Fokus utama dari perubahan mindset ini adalah public impact atau dampak bagi masyarakat. Dengan tata kelola aset yang lebih produktif dan efisien, kualitas layanan yang diterima masyarakat otomatis akan meningkat.
"Harusnya kita merubah mindset kita dan juga apa impact-nya buat publik ini bisa lebih baik. Caranya gimana? Ya kita meningkatkan entrepreneurship kita," tegas Bapak Astera.
Melalui strategi BLUpreneur, instansi pemerintah diharapkan tidak lagi kaku dalam melayani warga. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU harus dimanfaatkan untuk menciptakan inovasi layanan ekstra yang berkelanjutan. Di tengah kondisi ekonomi global yang diibaratkan "sebentar mendung, sebentar gelap", kemandirian BLU menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan prima. [NAR]
