Dalam rangka upaya memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 Tentang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang kemudian karena kedudukan dan wewenangnya bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3449230
Intern 5203, 5204
Fax. (021) 3846402
email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id

Strategi dan Kebijakan PPID Ditjen Perbendaharaan

1. Siapa yang dapat mengajukan permohonan informasi publik?
   Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Apakah persyaratan pengajuan permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas tanggapan PPID?
   Melampirkan Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon dari individu atau Akta Pendirian Badan Hukum untuk pemohon dari badan hukum.
3. Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi?
   
   1. Melakukan registrasi pemohon terlebih dahulu pada aplikasi PPID Kementerian Keuangan melalui menu Permohonan Informasi, sub-menu Registrasi Pemohon;
   2. Melengkapi kolom yang telah disediakan dan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
   3. Apabila data pemohon sudah lengkap, pemohon akan menerima email konfirmasi dari PPID, bahwa pemohon sudah terdaftar dan telah bisa mengajukan permohonan informasi.
4. Bagaimana mekanisme pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
   Tanggapan atas permohonan informasi publik akan disampaikan melalui e-mail pemohon informasi yang dipergunakan saat registrasi
5. Berapa lama pemberian tanggapan PPID atas permohonan informasi publik?
   Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya
6. Bagaimana cara pengajuan keberatan atas tanggapan PPID?
   
   1. Melakukan registrasi pada aplikasi layanan PPID Kementerian Keuangan melalui menu Layanan Informasi dan sub-menu Pengajuan Keberatan;
   2. Melengkapi kolom yang telah disediakan;
   3. Melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
7. Berapa biaya untuk memperoleh informasi?
   Layanan informasi ini tidak dipungut biaya / gratis (dokumen akan diberikan dalam format softcopy)
8. Waktu layanan informasi:
   Setiap hari kerja, pukul 08.00 – 15.00

Permohonan Informasi Publik

Pengajuan Permohonan Informasi Publik PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

1. Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat fax, e-mail, telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID Ditjen Perbendaharaan.
2. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri organisasi.
3. Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi.
4. Pemohon Informasi menerima Pemberitahuan Tertulis dari PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik secara lengkap dan dapat diperpanjang 7 hari kerja;
5. Pemohon Informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi dari Petugas Informasi.