Berdasarkan PMK 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bengkulu, 15/09/2023 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian ke depan yaitu hilirisasi, digitalisasi dan sustainabilitas. Hal ini ia ungkapkan saat berbicara pada saat menjadi panelis di Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang diselenggarakan di Bengkulu, pada Jumat (15/09).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

       Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/perbaikan (continuous improvement), membentuk keselarasan antar unit kerja, mengembangkan semangat kerja tim (teamwork), dan menjadi dasar untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Dalam manajemen kinerja terdapat perencanaan kinerja yang mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang salah satunya adalah perjanjian kinerja dan inisiatif strategis.

Bengkulu, 15/9/2023 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendorong jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk ikut memahami bagaimana gerak ekonomi daerah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut Wamenkeu sampaikan dalam Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Kemenkeu Satu Wilayah Bengkulu dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang diselenggarakan di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu pada Jumat (15/9). 

Bengkulu, 1 Desember 2024 – Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah, didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya, menyerahkan DIPA Kementerian/Lembaga serta Daftar Alokasi TKD di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar TKD tahun 2024 mengalami perubahan format dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya diserahkan dalam bentuk fisik maka mulai tahun 2024 DIPA dan Daftar Alokasi TKD diserahkan dalam bentuk digital.

Jakarta, 05/09/2023 Kemenkeu – Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dengan daerah sangat pentin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI, pada Selasa (05/09) di Jakarta.

Jakarta, 21/09/2023 Kemenkeu - Pemerintah dan Anggota DPR RI memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/9) di Jakarta.

Kondisi ekonomi Indonesia dan global masih menghadapi tantangan, seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat.

Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu kembali menyelenggarakan Konferensi Pers Asset & Liabilities (ALCo) Regional Provinsi Bengkulu, Selasa (29/08). Dalam kegiatan tersebut, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Arif Wibawa menyampaikan kondisi perekonomian dan fiskal nasional per Juli 2023, di mana kinerja APBN terjaga positif walaupun masih diperlukan kewaspadaan pada beberapa sektor yang mengalami perlambatan. Sementara kinerja pendapatan APBN menunjukkan tren yang positif. Di samping itu, kinerja APBD cukup baik diikuti dengan penyaluran TKD yang lebih baik antara lain karena meningkatnya kinerja penyampaian syarat salur DAK Fisik oleh Pemda.