Dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan keuangan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau menggagas pengembangan Website TPAKD Provinsi Kepulauan Riau yang diberi nama Layar Kepri. Inisiatif yang dipimpin oleh OJK Provinsi Kepulauan Riau selaku leading sector TPAKD merupakan bagian dari strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, sejalan dengan target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 93% pada tahun 2029 dan 98% pada tahun 2045. Melalui platform digital yang terintegrasi, Layar Kepri diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi, edukasi, serta akses terhadap berbagai program dan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi risiko bencana melalui implementasi Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi yang pertama kali disusun pada tahun 2018 ini menjadi kerangka komprehensif dalam mengelola risiko bencana melalui bauran instrumen pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan rentan terhadap risiko hidrometeorologi serta perubahan iklim, penguatan strategi ini menjadi semakin penting guna menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan daerah.

Sebagai kawasan pusat industri, perdagangan, dan jasa, Kota Batam memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis dan didominasi aktivitas padat modal. Kondisi ini mendorong kebutuhan akses pembiayaan yang semakin beragam, khususnya bagi UMKM, pelaku usaha sektor produktif, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, otoritas, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Sejalan dengan target inklusi keuangan nasional dalam RPJPN sebesar 98% pada tahun 2045 serta RPJMN sebesar 93% pada tahun 2029, diperlukan inovasi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan informasi keuangan. Menjawab kebutuhan tersebut, TPAKD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pembahasan lanjutan pengembangan Website TPAKD sebagai bagian dari implementasi Layanan Akses Keuangan Masyarakat Kepulauan Riau (Layar Kepri).

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar. Sebagai motor penggerak perekonomian daerah, UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM, khususnya dalam pemanfaatan pemasaran digital melalui platform e-commerce, menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memperkuat edukasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Crash Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2025.

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2025 secara hybrid. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para stakeholders di provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang efektif dan efisien. Melalui forum ini, para peserta memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi fiskal dan ekonomi regional Kepulauan Riau terkini sekaligus berdiskusi mengenai peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan komitmen agar APBN semakin berdampak nyata bagi publik.

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Regional Chief Economist di daerah, memiliki peran strategis dalam menangkap dinamika pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah program KPR Sejahtera FLPP yang merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam mengatasi tantangan backlog perumahan nasional.