Jayapura, Senin (30/09). Kemenkeu Satu Papua melalui Kanwil DJPb Provinsi Papua menggelar Konferensi Pers dengan mengundang Media dan Pers Lokal dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih serta Tokoh Masyarakat setempat.
Konferensi Pers dimaksudkan untuk transfer Knowledge dan bentuk transparansi Kemenkeu terhadap Kinerja APBN di Papua Triwulan III s.d 31 Agustus 2024 yang di laporkan langsung secara bergiliran oleh Pimpinan Kantor Kemenkeu Satu Papua yakni oleh Kristijanindyati Puspitasari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Dudi Efendi Karnawidjaya Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Moudy Hermawan Kepala Kanwil DJPb Papua, dan Samuel J.M Siahainenia Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPP Bea dan Cukai.
Selain Konferensi Pers, pada akhir kegiatan juga diadakan Sosialisasi ‘Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal’ dibawakan oleh Sigit Poernomo Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Papua, yang secara antusias diikut oleh mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Jayapura.
Berikut Press Release kegiatan tersebut:
Pendapatan Negara masih tumbuh positif dengan kontribusi terbesar dari sektor pajak perdagangan internasional yang tumbuh fantastis di angka 929,41 persen (yoy).
Pendapatan negara di Papua tercatat sebesar Rp11,58 triliun atau telah mencapai 94,94% dari target APBN 2024. Angka tersebut tumbuh 87,94% secara tahunan. Seluruh komponen pendapatan negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Internasional, dan PNBP tercatat mengami pertumbuhan positif hingga pertengahan tahun 2024.
Hingga akhir Agustus 2024, penerimaan pajak dalam negeri masih tumbuh positif di angka Rp5,37 triliun atau 58,08% dari target, tumbuh 16% (yoy). Kontribusi tertinggi berasal dari PPn Non Migas yang mencapai Rp3,09 triliun atau 57,46% dari total Penerimaan pajak, sedangkan PBB dan BPHTB mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 37,82% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan jenis pajak, PPh Pasal 21 menyumbang 41,82% terhadap total pajak dalam negeri atau secara kumulatif tumbuh 13,67%. PPh Pasal 21 tumbuh sebagai dampak dari kenaikan gaji pegawai dan penerapan aturan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
Penerimaan kepabeanan dan cukai di Papua telah melampaui target, yakni mencapai 230,22% dari target, atau tumbuh 1114,45% (yoy) sebagai akibat extra effort, kurs dolar yang meningkat dibandingkan tahun lalu dan kinerja impor yang masih konsisten tumbuh. Sementara itu, bea keluar tumbuh sangat fantastis, yakni mencapai 1.721,03%, yang disebabkan oleh relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang diberikan pemerintah melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 31 Mei 2024.
Kinerja PNBP hingga akhir Agustus 2024 telah melampaui target atau mencapai 123,35%. Capain positif tersebut didorong oleh realisasi penerimaan PNBP bukan pajak lainnya sebesar Rp460,60 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp187,37 miliar. Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada pendapatan PNBP bukan pajak lainnya sebagai akibat dari adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara.
Kinerja Belanja Negara ditopang oleh Pertumbuhan Positif pada komponen Transfer ke Daerah
Hingga 31 Agustus 2024, belanja negara di Papua telah terealisasi sebesar Rp36,03 triliun atau mencapai 56,04% dari pagu. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 59,96% dari pagu yang ditopang oleh peningkatan belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar 69,06% dan belanja bansos yang berada di angka 76,86% dari pagu. Sebagian besar belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain berupa program Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan, stimulan perumahan, dan pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur di daerah.
Disamping itu, belanja prioritas masih tetap terjaga. Belanja pendidikan telah terealisasi sebesar Rp662,36 miliar, dimanfaatkan antara lain untuk penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi penyelenggaraan pelatihan vokasi bidang konstruksi, serta pendidikan transportasi. Belanja kesehatan diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga Kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta pengelolaan program pembangungn keluarga kependudukan dan KB yang telah teralisasi sebesar Rp119,45 miliar. Sementara itu, APBN juga masih terus bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial yang telah mencapai Rp14,59 miliar. Belanja tersebut digunakan antara lain untuk pembinaan Lembaga dan SDM kesejahteraan sosial.
Realisasi Transfer ke Daerah di wilayah Papua (termasuk DOB) sampai dengan akhir Agustus 2024 tercatat tumbuh 1,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau telah mencapai Rp26,72 triliun dari pagu sebesar Rp48,77 triliun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh akselerasi transfer ke daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan batas waktu dan pemenuhan syarat salur yang dilakukan oleh pemda. Komponen DAK Fisik tumbuh 15,19% (yoy) akibat akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Papua, terutama di wilayah DOB.
