Padang, 6 Februari 2024 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Forum Komunikasi Nagari secara hybrid pada Kamis (6/2) di Aula Kanwil DJPb Sumatera Barat dan melalui Zoom Meeting. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi tantangan di tingkat nagari, berbagi praktik terbaik (best practices), serta merumuskan solusi inovatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa.
Forum Komunikasi Nagari diharapkan dapat menyamakan persepsi terkait arah kebijakan Dana Desa dan strategi pengelolaannya, mengidentifikasi tantangan dalam penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah nagari. Tujuannya adalah agar nagari di Sumatera Barat dapat menjadi pusat pembangunan yang berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten/kota se-Sumatera Barat, 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten/kota, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, seluruh nagari di Sumatera Barat, perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil DJPb Sumatera Barat, serta rekan-rekan dari Kemenkeu Satu Sumatera Barat.
Narasumber forum berasal dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang membahas kebijakan belanja Dana Desa tahun 2025; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang mengupas strategi pemberdayaan masyarakat desa; serta Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang menjelaskan langkah-langkah penguatan kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
Forum dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, dengan Keynote Speech dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, dan sambutan dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta para wali nagari memanfaatkan Dana Desa untuk membentuk Lembaga Ketahanan Pangan serta mengembangkan tanaman pangan unggulan. "Penggunaan benih unggul menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga petani dapat memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan aksesibilitas pangan sesuai kebutuhan daerah.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa untuk 1.035 nagari di Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai Rp1,02 triliun, dengan tambahan insentif dana desa sebesar Rp29,57 miliar yang telah tersalurkan sepenuhnya. Memasuki tahun 2025, alokasi Dana Desa meningkat menjadi Rp1,05 triliun, yang akan kembali didistribusikan ke 1.035 nagari di Sumatera Barat.
Penggunaan Dana Desa 2025 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penggunaan yang telah ditentukan (earmarked) dan penggunaan yang tidak ditentukan (non-earmarked). Dengan peningkatan alokasi ini, Syukriah menegaskan pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Forum Komunikasi Nagari diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam membangun desa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat dapat terwujud, dengan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. [Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
