Padang, 24 Januari 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat turut serta dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mendiskusikan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Sumatera Barat menuju tahun 2045.
Dalam forum ini, Kepala Bappeda Sumatera Barat memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,43 pada tahun 2024 dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,42%. Selain itu, tema pembangunan RKPD 2026 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Inovasi dan Prioritas Pembangunan 2026
Prof. Dr. Elfindri, SE, MA, turut menyampaikan rekomendasi inovasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Beberapa prioritas utama meliputi:
- Pendidikan: Pengembangan akses pendidikan melalui layanan khusus di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan sekolah berasrama berbasis budaya lokal.
- Kesehatan: Program gizi balita, penguatan layanan puskesmas, dan kampanye hidup bersih untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- Pengentasan Kemiskinan: Optimalisasi potensi nagari melalui teknologi tepat guna, pengembangan agroindustri, dan pemberdayaan berbasis masjid.
Kanwil DJPb Sumatera Barat memberikan masukan untuk mendukung langkah strategis dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, yang mencakup peningkatan ekspor, optimalisasi PAD, pengelolaan sampah berkelanjutan, percepatan penyaluran Dana Desa, serta pengembangan UMKM dan pariwisata.
Dalam sektor ekspor, diusulkan pembukaan direct shipping line dan penguatan infrastruktur Pelabuhan Teluk Bayur untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan seperti ikan tuna, gambir, kopi, dan rempah-rempah. Selain itu, peningkatan promosi dagang dan sertifikasi produk ekspor juga menjadi prioritas.
Untuk optimalisasi PAD, Kanwil DJPb mendorong digitalisasi sistem pajak daerah, termasuk penerapan sistem pajak digital terintegrasi dan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi.
Di bidang lingkungan, Kanwil DJPb mendukung penerapan Refuse-Derived Fuel (RDF) dan penguatan integrasi LPS untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan memanfaatkan potensi ekonominya.
Dalam pengembangan UMKM, diusulkan peningkatan ekspor ke Arab Saudi dengan memanfaatkan pasar jemaah haji dan umroh, serta memperkuat distribusi produk UMKM melalui sertifikasi halal internasional.
Untuk sektor pariwisata, Kanwil DJPb mengusulkan pengembangan Kota Tua Padang dan Jembatan Siti Nurbaya sebagai destinasi wisata unggulan dengan konsep waterfront city, termasuk revitalisasi bangunan bersejarah dan peningkatan fasilitas hiburan serta kuliner.
Terkait Dana Desa, Kanwil DJPb menyarankan penyederhanaan dokumen APBDes, digitalisasi pengelolaan dana, dan pembatasan BLT maksimal 15% untuk fokus pada pembangunan desa yang berkelanjutan.
Forum ini diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. [Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
