Padang, 8 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat sinergi dan mempercepat perluasan akses keuangan di daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada Kamis (8/5), bertempat di Auditorium Gubernuran, Padang. Rapat pleno ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pengarah TPAKD Provinsi Sumatera Barat, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Koordinator TPAKD. Forum ini menjadi ajang strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan menyusun langkah-langkah percepatan inklusi keuangan di wilayah Sumatera Barat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, turut hadir dan menyampaikan berbagai usulan kegiatan yang mendukung kerja TPAKD dalam Triwulan I Tahun 2025. Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong kemandirian ekonomi lokal, serta membuka akses pasar internasional bagi pelaku usaha di daerah. “Pada rapat pleno ini, kami menyampaikan beberapa usulan kegiatan yang mendukung program kerja TPAKD. Usulan ini mencakup literasi pembiayaan UMi di pesantren, pelatihan pengelolaan keuangan untuk BUMNag, hingga business matching dengan ITPC dan Atase Perdagangan di KBRI Mesir, Arab Saudi, Kanada, dan Jepang,” ungkap Syukriah HG.
Beberapa usulan program yang disampaikan antara lain: Program Iktisar Pesantren, yaitu kegiatan literasi pembiayaan UMi (Ultra Mikro) yang direncanakan pada Juni 2025, menyasar pesantren sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di sektor pendidikan; Program Satu Nagari Satu BUMNag, yang meliputi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Online Pengelolaan Keuangan BUMNag pada Agustus 2025, serta sharing session bersama petani hidroponik milenial untuk mendorong inovasi dan regenerasi petani muda; Program Ekosistem Keuangan Inklusif, berupa kegiatan business matching antara pelaku UMKM Sumatera Barat dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Mesir, Arab Saudi, Kanada, dan Jepang yang direncanakan pada Agustus 2025; serta Program Akses Ku Merata, yaitu penyuluhan literasi keuangan UMi pada Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses pembiayaan.
Syukriah HG menambahkan, “Dengan sinergi yang kuat antar anggota TPAKD, kita percaya bahwa perluasan akses keuangan di Sumatera Barat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.” Melalui partisipasi aktif dalam rapat pleno ini, Kanwil DJPb Sumbar terus berkomitmen menjadi katalisator dalam pembangunan ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan peran sebagai Regional Chief Economist Kementerian Keuangan di daerah.
[Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
