Padang, 25 November 2025 — Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan SE2026, sensus ekonomi ke-5 yang akan dilaksanakan di Indonesia.
FGD menghadirkan peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, asosiasi ekonomi, serta lembaga keuangan. Kanwil DJPb Sumbar diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II bersama Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa SE2026 merupakan instrumen penting untuk menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi di Sumatera Barat. Data sensus menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sehingga dukungan lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun dunia usaha, sangat menentukan keberhasilan pendataan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat turut memberikan keynote speech yang menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung SE2026. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku usaha dan akurasi data untuk menghasilkan potret ekonomi daerah yang representatif.
Pada sesi paparan teknis, BPS menyampaikan desain dan metodologi SE2026, termasuk ruang lingkup sensus, integrasi dengan Statistical Business Register (SBR), serta cakupan informasi terkait dinamika usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Paparan dilanjutkan oleh Bappeda Sumbar yang menyoroti pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. DPP Apindo Sumatera Barat turut memberikan perspektif dunia usaha terkait kebutuhan data dan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026.
Sesi diskusi panel membahas sejumlah masukan dari peserta, antara lain pentingnya harmonisasi direktori usaha antarinstansi, tantangan pendataan usaha mikro dan kecil, serta kebutuhan strategi komunikasi publik agar pelaku usaha memahami manfaat sensus. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Kanwil DJPb Sumbar menyampaikan bahwa data SE2026 akan menjadi referensi penting dalam analisis fiskal dan kajian perekonomian regional, sekaligus memperkuat fungsi advisory DJPb kepada pemerintah daerah.
Kegiatan ini menghasilkan pemahaman bersama mengenai tujuan dan pentingnya SE2026 serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaannya. Kanwil DJPb Sumbar akan menindaklanjuti hasil FGD ini melalui integrasi informasi SE2026 dalam kajian ekonomi, koordinasi lanjutan dengan BPS, serta dukungan sosialisasi melalui kanal resmi DJPb. [Tim Kehumasan Kanwil DJPb Sumbar]
