1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Ketentuan dalam UP

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
3. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulanyang direncanakan dibayarkan melalui UP.
4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
   1. Belanja Barang (akun 52);
   2. Belanja Modal (akun 53);
   3. Belanja Lain-lain (akun 58).
5. UP yang diajukan berupa :
   1. UP Tunaiadalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
   2. UP Kartu Kredit Pemerintahadalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.
6. Proporsi pengajuan UP ke KPPN Jakarta 1 adalah sebagai berikut :
   1. Besaran UP tunai sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran UP.
   2. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40%(empat puluh persen) dari besaran UP.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap :
   1. Perubahan UP melampaui besaran UP.
   2. Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 dengan dengan mempertimbangkan :
   3. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun.
   4. kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
8. KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100%apabila memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP hanya sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
9. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-.
10. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- .
11. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50%(lima puluh persen).

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN Jakarta 1 harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

Besaran UP

1. 100.000.000(seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000;
2. 200.000.000(dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan Rp6.000.000.000 ;
3. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 .

Sanksi dalam UP

1. Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN Jakarta 1 menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).

Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN Jakarta 1 akan memotong UP sebesar 25%.

Jenis-jenis UP

1. UP Tunai
2. UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah)