JAKARTA - KPPN Jakarta I menggelar kegiatan GKM Seksi Pencairan Dana dengan topik utama Isu Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui MS Teams pada Rabu (27/08) ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Jakarta I.
Dalam diskusi, berbagai isu global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional menjadi sorotan. Penundaan pemangkasan The Fed Rate, praktik overproduksi dan dumping oleh Tiongkok, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia seperti Ukraina-Rusia, Timur Tengah, hingga India-Pakistan, dinilai berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi. Dampak nyata dari kondisi tersebut antara lain meningkatnya inflasi, melambatnya pertumbuhan, konsumsi yang menurun, serta tekanan pada nilai tukar dan pasar keuangan.
Sebagai respons, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak eksternal tersebut. Upaya diplomasi ekonomi terus diperkuat melalui negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi, perluasan pasar ekspor, serta kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dengan defisit dan utang yang terkendali, sekaligus melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat. Diskusi juga menyinggung visi RPJM 2025–2029 yang mengusung semangat “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara maju pada satu abad kemerdekaan.
Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah telah merumuskan sejumlah program strategis nasional yang akan digulirkan, di antaranya pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, pembangunan tiga juta rumah, program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, lumbung pangan, hingga sekolah unggul Garuda. Semua program ini menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Dalam konteks pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan, khususnya melalui KPPN, memiliki peran penting dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. KPPN diharapkan mampu membangun hubungan sinergis dengan pemerintah daerah, memperkuat citra positif Kementerian Keuangan, serta meningkatkan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi. Peran strategis ini juga sejalan dengan penguatan kapasitas DJPb sebagai Regional Chief Economist yang menghasilkan kajian-kajian terkait kondisi fiskal dan ekonomi daerah.
Selain itu, KPPN juga memegang peran krusial dalam pengelolaan hibah langsung dalam negeri. Tata kelola hibah yang baik menjadi kunci, mulai dari kepatuhan satker dalam melakukan pengesahan berkala, pelaporan saldo rekening hibah, hingga penutupan rekening ketika program telah selesai. Kompetensi SDM KPPN juga terus ditingkatkan agar mampu memberikan solusi yang memadai saat satuan kerja berkonsultasi. Seluruh proses pembukaan rekening, pengesahan, pelaporan, hingga penutupan hibah harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, pengelolaan hibah untuk Pilkada 2024 juga menjadi perhatian, dengan memastikan seluruh rangkaian tata kelola diselesaikan hingga pengajuan SP4HL dan penutupan rekening.
Melalui diskusi ini, KPPN Jakarta I menegaskan kembali komitmennya untuk tidak hanya menjadi penyalur anggaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah. Dengan peran yang semakin luas dan strategis, KPPN hadir untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
***
KPPN Jakarta I, IHSAN !!!
Inovatif, Harmonis, Sigap, Akuntabel, Nyaman
