JAKARTA - KPPN Jakarta I kembali menyelenggarakan Forum Kolaborasi Layanan Kemenkeu Satu (KOLAK SATU) Edisi Keempat Belas secara daring melalui MS Teams pada Kamis (12/02). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra sebagai bagian dari komitmen penguatan koordinasi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pengelolaan keuangan negara. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan inovasi layanan tahun 2026, monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS), perkembangan Kinerja APBN awal tahun, serta sosialisasi tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax.
Inovasi Layanan untuk Pelayanan yang Lebih Adaptif
Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, KPPN Jakarta I terus menghadirkan berbagai inovasi, baik eksternal maupun internal. Inovasi eksternal seperti G-Walker, JAGOAN, GASPOL, KOLAK SATU PLUS, LAYANK-JAKTU, dan RUMOR KOPI dirancang untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses bisnis, serta mempermudah monitoring penyelesaian layanan satker. Sementara itu, inovasi internal seperti DILAN, KOPI DARING, KAMIS OPTIMIS, SATU KERJA, PINTAR, SMART JAK-ONE, PASPOR, hingga Buletin LENONG DKI berfokus pada penguatan kinerja pegawai, monitoring kewajiban, serta pembangunan budaya integritas. Seluruh inovasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen KPPN Jakarta I dalam menghadirkan layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Monitoring KKP dan CMS: Dorong Transaksi Non-Tunai yang Lebih Optimal
Pada periode Januari 2026, penggunaan KKP tercatat sebanyak 28 transaksi dengan total nilai Rp164,87 juta, yang didominasi oleh belanja perjalanan dinas dan kebutuhan perkantoran. Meskipun implementasi pembayaran non-tunai telah berjalan, partisipasi satuan kerja masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, transaksi melalui CMS tercatat sebesar 13,30% dari total transaksi (CMS, kartu debit, dan teller). Angka ini menunjukkan bahwa pemanfaatan CMS masih memiliki ruang optimalisasi guna mendorong efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui forum ini, KPPN Jakarta I mendorong seluruh satuan kerja untuk meningkatkan pemanfaatan KKP dan CMS serta aktif berkoordinasi apabila menghadapi kendala dalam implementasinya.
Kinerja APBN Awal Tahun: Momentum Percepatan
Disampaikan pula perkembangan Kinerja APBN lingkup KPPN Jakarta I per 31 Januari 2026. Realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp747,75 miliar atau 0,95% dari total pagu Rp78,42 triliun yang dikelola oleh 13 Kementerian/Lembaga dan 303 satuan kerja. Adapun realisasi Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp35,03 miliar atau 0,32% dari pagu Rp11,04 triliun yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari sisi jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp285,82 miliar (2,86%), Belanja Barang Rp343,14 miliar (1,02%), dan Belanja Modal Rp83,74 miliar (0,35%). Capaian ini menunjukkan bahwa awal tahun anggaran merupakan fase krusial untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal pada periode berikutnya.
Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax
Sebagai bagian dari penguatan kepatuhan administrasi perpajakan, forum ini juga menghadirkan praktik pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem Coretax. Melalui integrasi data Bukti Potong A1, proses pelaporan menjadi lebih praktis: mulai dari login, penyusunan konsep SPT, pengisian lampiran harta dan utang, hingga penandatanganan elektronik menggunakan kode otorisasi DJP. Sistem ini mempermudah pelaporan sekaligus mendorong kepatuhan yang akurat dan terdokumentasi secara elektronik melalui Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Digitalisasi proses perpajakan ini diharapkan semakin meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan oleh seluruh wajib pajak.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Kolak Satu Plus Edisi 14 mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang profesional, transparan, dan berintegritas. Inovasi layanan, optimalisasi transaksi non-tunai, percepatan realisasi anggaran, serta peningkatan kepatuhan perpajakan menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan APBN yang efektif dan akuntabel.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara KPPN Jakarta I dan seluruh satuan kerja mitra, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.
***
KPPN Jakarta I, IHSAN !!!
Inovatif, Harmonis, Sigap, Akuntabel, Nyaman
