Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga termasuk signifikan. Namun, mereka umumnya belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum bankable. Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan Pembiayaan UMi sebagai salah satu Program Prioritas Nasional agar usaha ultra mikro bisa tumbuh berkembang, naik kelas menjadi bankable, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI memberikan mandat kepada PIP untuk menjadi coordinated fund Pembiayaan UMi. Untuk melaksanakan mandat tersebut, PIP menerima alokasi dana dari APBN. Hingga akhir 2024, pendanaan APBN pada PIP mencapai Rp 10 triliun.

KPPN Klaten mengadakan Kegiatan ZONA Si PASTI yaitu Bimtek Optimalisasi Nilai Capaian Output IKPA Triwulan I Tahun 2025. Kegiatan dilaksnakan pada Hari Selasa tanggal 28 April 2025 secara daring dengan media MS Temas. Peserta adalah satker KPPN Klaten yang nilai capaian output belum 100 atau belum mengisi target dan realisasi capaim output.

KPPN Klaten Kembali mengadakan kegiatan Bersama satker secara luring pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 via : MS Teams dengan link https://s.id/teamskppnklaten. Walaupun secara luring semangat dan antusias satker sangat tinggi, terlihat dari peserta yang hadir sebanyak 83 people.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta, dilanjutkan sambutan dan Penyampain Press Release Kinerja Pelaksanaan APBN Per 31 Maret 2025 oleh Kepla Kantor KPPN Klaten.

Dalam rangka efisensi belanja pada pelaksanaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menghemat anggaran serta memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk tujuan pembangunan. Tak terkecuali pada Kementerian Keuangan hingga instansi vertikal dibawahnya juga melakukan penghematan. Namun, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas maupun seminar/focus group discussion tidak mengurangi semangat Ditjen Perbendaharaan dalam menjaga integritas seluruh pegawainya yang tersebar di semua penjuru nusantara.

Kita tahu bahwa semua WNI wajib membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kita juga tahu bahwa APBN [uang kita] dikelola dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat luas, mulai dari subsidi energi [listrik, BBM], pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, waduk, kemudian beasiswa pendidikan masyarakat tidak mampu dan banyak hal lainnya. Mungkin sebagian para pembaca sekalian penasaran bagaimana APBN itu dicairkan. Penasaran? Yuk kita bahas Bersama.