KPPN Madiun Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Layanan
Madiun– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat KPPN Madiun pada Rabu (21/08). Kegiatan ini menjadi wadah dialog dan partisipasi aktif antara KPPN Madiun dengan para pemangku kepentingan, yang meliputi satuan kerja, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, media, vendor, hingga pelaku UMKM.
Forum yang dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, membahas berbagai aspek layanan, mulai dari penerbitan SP2D, layanan konsultasi, hingga sarana pengaduan publik. Diskusi ini diarahkan untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Pelaksanaan FKP juga dimaksudkan untuk menyelaraskan standar pelayanan KPPN dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DJPb. Dengan demikian, kualitas layanan yang diberikan dapat semakin adaptif, responsif, dan sesuai harapan pengguna layanan.
“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum ini. Masukan yang kami terima akan menjadi bahan berharga untuk meningkatkan layanan KPPN Madiun agar semakin Profesional, Efektif, Cepat, dan Langsung selesai (PECEL),” ungkap Joko.
Melalui kegiatan ini, KPPN Madiun menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para mitra kerja. Harapannya, hasil FKP dapat memperkuat sinergi serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.
