KPPN Madiun Gelar Sosialisasi MyInTress dan Modul Komitmen SAKTI untuk Tingkatkan Kapabilitas Satuan Kerja
Madiun—Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola perbendaharaan melalui kegiatan Sosialisasi MyInTress dan Modul Komitmen SAKTI. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh satuan kerja (satker) di lingkup wilayah kerja KPPN Madiun pada Selasa (25/11/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan pemahaman satker terhadap sistem-sistem pendukung perbendaharaan. Menurutnya, adaptasi teknologi dan pemahaman mendalam terhadap aplikasi seperti MyInTress dan SAKTI merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, serta efektivitas pelaksanaan anggaran negara.
Setelah pembukaan, sesi materi dipandu oleh Agustina Rahayunintyas, JF PTPN Penyelia KPPN Madiun, yang bertindak sebagai narasumber. Dalam penyampaiannya, Agustina mengulas secara komprehensif mengenai proses dan manfaat perekaman MyInTres.
Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Modul Komitmen SAKTI, salah satu modul penting dalam aplikasi SAKTI yang berfungsi mengelola komitmen keuangan satker khususnya pengelolaan data supplier terkait INPROC. Peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang alur kerja, fitur-fitur terbaru, hingga praktik terbaik dalam mengoperasikan modul tersebut agar dapat mendukung kelancaran pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerja.
Partisipasi aktif dari satker se-wilayah KPPN Madiun menunjukkan antusiasme tinggi dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi dalam bidang perbendaharaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satker semakin mampu mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital perbendaharaan, sehingga kualitas laporan, efisiensi proses, dan akurasi pengelolaan anggaran dapat terus ditingkatkan.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, KPPN Madiun menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik, sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern, efektif, dan terpercaya. (AP)
