
Madiun – KPPN Madiun bekerja sama dengan Bank BRI Regional Malang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) CMS QLOLA BRI dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi satuan kerja mitra yang memiliki rekening bendahara pengeluaran pada Bank BRI, Kamis (11/6). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan digitalisasi pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat sinergi antara KPPN Madiun, satuan kerja, dan Bank BRI.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan layanan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai instrumen modern dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan kedua instrumen tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran, sekaligus mengurangi risiko yang timbul dari transaksi tunai.
“Digitalisasi pembayaran merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemanfaatan CMS dan KKP juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya integritas serta pencegahan praktik korupsi,” ujar Joko Maryono.

Pada sesi materi, narasumber dari Bank BRI Regional Malang memaparkan berbagai fitur dan tata cara penggunaan CMS QLOLA BRI serta mekanisme penggunaan KKP dalam pelaksanaan anggaran. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai manfaat, ketentuan, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan kedua instrumen pembayaran digital tersebut.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan CMS maupun KKP, sekaligus memperoleh solusi dan pendampingan langsung dari pihak Bank BRI dan KPPN Madiun.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan satuan kerja dalam menggunakan CMS QLOLA dan KKP semakin meningkat. Dengan optimalisasi instrumen pembayaran digital, pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Madiun diharapkan dapat berjalan lebih modern, efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.





