KPPN Pati merilis kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja Kabupaten Pati dan Rembang hingga 31 Maret 2026. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tetap diiringi upaya peningkatan kualitas belanja dan kepatuhan satuan kerja.
Berdasarkan data pada press release, total pagu APBN di wilayah kerja KPPN Pati mencapai Rp3,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 28,9 persen. Komposisi belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai, disusul belanja barang, modal, dan bantuan sosial.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian/Lembaga hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp143,2 miliar dari pagu Rp668 miliar, atau sekitar 23,4 persen. Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp125,78 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari perpajakan seperti PPh dan PPN.
Untuk transfer ke daerah, realisasi mencapai Rp962,2 miliar atau 33,3 persen dari pagu Rp3,142 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar, diikuti dana non fisik, dana desa, serta Dana Bagi Hasil. Hal ini menunjukkan peran APBN yang signifikan dalam mendukung pembiayaan daerah dan pembangunan di tingkat lokal.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 sebesar Rp15,3 miliar kepada 3.406 penerima dari 65 satuan kerja. Pembayaran ini mencakup ASN, PPPK, dan PPNPN, sebagai bagian dari stimulus daya beli masyarakat menjelang hari raya.
Di sisi pembiayaan UMKM, realisasi kredit program mencapai Rp379,8 miliar dengan total 12.814 debitur di wilayah Pati dan Rembang. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sektor usaha kecil.
Namun demikian, evaluasi pelaksanaan anggaran masih menunjukkan beberapa tantangan. Terdapat retur SP2D serta penolakan SPM yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan kesalahan pengisian data. Hal ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat satker.
Dari sisi kinerja, mayoritas indikator IKPA menunjukkan capaian yang baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan, seperti realisasi belanja sosial yang masih relatif rendah (halaman 9). Selain itu, masih terdapat sebagian kecil satker dengan nilai IKPA di bawah standar, yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.
Ke depan, KPPN Pati akan terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran melalui penguatan pendampingan kepada satker, peningkatan kepatuhan administrasi, serta optimalisasi peran APBN dalam mendukung pembangunan daerah. (timhumaskppnpaati)
Hari ini (13/4), Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa resmi melantik 17 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Pelantikan ini memperkuat barisan pengawas DJPb demi memastikan pelaksanaan APBN berjalan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Harga energi dunia bergejolak, tapi dampaknya bisa ditekan.
Harga energi dunia bergejolak, tapi dampaknya bisa ditekan.
