Surakarta – Kepala KPPN Surakarta Bapak Eko Budiyanto telah melakukan pertemuan audiensi dengan Kepala BPS Kabupaten Wonogiri Bapak Rahmad Iswanto di Kantor BPS Kabupaten Wonogiri pada Jumat (18/10) lalu.

Kunjungan dalam rangka silaturahmi sekaligus perkenalan ini juga disambut oleh Kasubag Umum, Bendahara, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPS Kab. Wonogiri. Kepala KPPN Surakarta beserta tim menyampaikan bahwa dalam rangka menguatkan peran dan tugas KPPN Surakarta sebagai Financial Advisor maka dibutuhkan analisis data strategis terkait kondisi ekonomi pemerintah daerah lingkup KPPN Surakarta termasuk tingkat inflasi Kab. Wonogiri.

Selain itu, berlangsung juga diskusi terkait evaluasi IKPA, bagaimana kebijakan penggunaan platform Digipay, serta kondisi yang dihadapi bendahara dalam penyerapan anggaran sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024.

Diharapkan dari pertemuan ini bisa semakin mempererat sinergi kelembagaaan guna memperkuat tugas dan fungsi dari kedua instansi.

Surakarta – Dalam rangka pelaksanaan tugas Financial Advisor, KPPN Surakarta melakukan kunjungan audiensi dan silaturahmi ke kantor BPS Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (17/10) lalu.

Kunjungan ini sebagai bentuk pertemuan awal antara Kepala KPPN Surakarta Bapak Eko Budiyanto dengan Kepala BPS Kab. Sukoharjo Ibu Nurul Choiriyati, hadir juga dalam pertemuan ini Bendahara dan Kasubag Umum dari BPS Kab. Sukoharjo.

Tidak hanya membahas terkait bagaimana pengolahan data serta kondisi demografis di Kabupaten Sukoharjo, tapi juga terjadi diskusi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran BPS Kab. Sukoharjo sebagai satker KPPN Surakarta, yang mencakup target dan langkah yang ingin dijalankan Bu Kepala BPS Kab. Sukoharjo dalam memenuhi pencapaian indikator pelaksanaan anggaran.

Harapannya dari pertemuan ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih andal dan akuntabel.

Surakarta –  KPPN Surakarta telah melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor BPS Kota Surakarta pada Kamis (17/10) dalam rangka audiensi dan perkenalan antara Kepala KPPN Surakarta Bapak Eko Budiyanto dengan Kepala BPS Kota Surakarta Ibu Ratna Setyowati.

Selain pertemuan antar kepala kantor, dalam kunjungan ini juga dibahas mengenai peluang kerjasama yang bisa dilakukan dalam publikasi terkait data strategis termasuk data inflasi yang terjadi di kota Surakarta pada setiap bulannya.

Sejalan dengan maksud tersebut, KPPN Surakarta dalam menjalankan tugas barunya sebagai Financial Advisor, memiliki kebutuhan dalam pengolahan dan analisis data yang ditujukan bagi pemerintah daerah sehingga melalui kunjungan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang bisa meningkatkan kompetensi data analytics dan keterlibatan KPPN Surakarta dalam tim pengendalian inflasi daaerah.

Surakarta – KPPN Surakarta telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Refreshment Bendahara bagi satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Surakarta pada Kamis (19/9) secara daring.

Dengan adanya temuan pada Laporan hasil pemeriksaan LKPP 2023 yang secara garis besar merupakan permasalahan pada pengelolaan rekening pemerintah yang dikelola oleh bendahara, BPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan upaya peningkatan kompetensi bendahara dengan memerhatikan standar kompetensi bendahara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Salah satu upaya pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan Refreshment Bendahara (dalam bentuk FGD) terkait pengelolaan kas dan rekening kepada Bendahara Satker Pengelola APBN.

Urgensi dari kegiatan ini adalah setelah pelaksanaan Refreshment Bendahara ini, Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPb, selaku Unit Penyelenggara akan menerbitkan Sertifikat PPL Bendahara untuk para peserta berdasarkan Berita Acara yang disusun oleh KPPN Surakarta selaku Unit Pelaksana. Sertifikat PPL Bendahara tersebut dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan perpanjangan Sertifikat BNT.

Dengan adanya sertifikasi bendahara, kompetensi Bendahara Satker dapat semakin terjamin, sehingga meningkatkan kualitas dalam mengelola dana APBN satker masing-masing.

Surakarta – KPPN Surakarta didampingi PNM Wonogiri (@pnm_wonogiri) melakukan survei endline periode Semester II Tahun 2024 pada debitur kredit program Ultra Mikro (UMi) di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri pada Selasa kemarin, 3 September 2024.

Survei ini meliputi monitoring ketepatan data penyaluran dan untuk mengukur perubahan nilai keekonomian debitur setelah setahun pasca mengikuti program pembiayaan kredit UMi (Ultra Mikro).

Debitur yang kami datangi yaitu Ibu Suratmi dengan usaha tani tembakau dan padi, Ibu Sumini dengan usaha kuliner nasi bungkus dan gorengan, dan Ibu Suyani dengan usaha warung kelontong dan pengepul barang bekas (rongsok). Ketiga debitur ini dinilai berdasarkan informasi terkait usaha, nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha dan nilai keuangan inklusif.

Pembiayaan UMi merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi pelaku usaha Ultra Mikro sebagai salah satu alternatif pinjaman yang inklusi bagi pelaku usaha informal yang sulit mendapatkan akses kredit. Sesuai misinya, UMi akan selalu menjangkau para pelaku usaha yang belum tersentuh akses perbankan.

Surakarta – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan menghadirkan sejumlah publik baik dari pengguna layanan maupun masyarakat umum yang hadir bertempat di Aula Lantai 1 KPPN Surakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Hadir dalam diskusi ini sejumlah publik yang terdiri dari 5 (lima) unsur perwakilan elemen masyarakat yaitu ada beberapa satuan kerja (satker) mitra KPPN Surakarta, yang diwakili oleh satker MAN 1 Surakarta, Kejari Surakarta, Kantor Imigrasi Surakarta, RS Orthopedi Surakarta, serta Rupbasan Surakarta. Hadir pula Pemerintah Daerah BPKAD Kota Surakarta, serta mitra Perbankan yang direpresentasikan dari Bank BRI Surakarta. Akademisi dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan perwakilan media massa dari RRI Surakarta pun turut hadir melengkapi, sementara dari Ormas/LSM dihadiri oleh Yayasan Hubbul Khoir dan mitra kerja lainnya yang juga hadir seperti DPMD Kab. Wonogiri dan perwakilan UMKM dari UMKM Lintang Kejora.

Kepala KPPN Surakarta, Eko Budiyanto dalam sambutannya menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan FKP ini dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan. "Sebagai salah satu unit layanan publik, kami dituntut untuk senantiasa mewujudkan pelayanan prima. Untuk itu, kami mohon perkenanan Bapak-Ibu pengguna layanan KPPN Surakarta untuk menyampaikan masukan bagi kami serta bersama-sama kita berdiskusi, sehingga FKP ini menjadi langkah konkret bagi kami untuk dapat meningkatkan kinerja KPPN Surakarta agar dapat melayani lebih baik, serta berharap kebijakan atau layanan yang diberikan dapat menunjang dampak yang berarti bagi masyarakat luas" ujar Eko.

Forum ini disambut baik oleh para hadirin karena diinisiasi sebagai bentuk keterbukaan KPPN Surakarta terhadap publik dalam menerima usulan, masukan, dan saran atas layanan yang diberikan pada unit KPPN Surakarta. Beberapa mitra kerja pun diberikan kesempatan untuk menyuarakan saran masukan dan opininya pada KPPN Surakarta. Salah satunya perwakilan dari bank mitra KPPN Surakarta yang turut memberikan usulan. “Kami mengapresiasi KPPN Surakarta atas kerjasama yang sangat baik selama ini, salah satunya berupa terjalinnya koordinasi yang baik dalam pengecekan data supplier dan penyelesaian masalah atas satuan kerja yang melakukan pembukaan rekening baru. Namun terkait platform pembayaran digital (Digipay), kami usul agar KPPN Surakarta membuatkan forum untuk mengakomodir kami dalam hal pengadaan barang/jasa melalui transaksi elektronik” ungkap Elyus perwakilan dari Bank BRI KC Slamet Riyadi.

Kepala KPPN Surakarta pun berterima kasih atas apresiasi dan masukan yang diberikan dan menekankan bahwa kolaborasi dengan mitra perbankan patut KPPN Surakarta tingkatkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja satker terkait transaksi digital. “Dalam hal masukan dibuatnya forum untuk mengakomodir atas pengadaan barang/jasa melalui transaksi elektronik yang melibatkan pihak eksternal dan internal yang meliputi pihak bank, pihak vendor, dan pihak satker akan kami tindak lanjuti sampai dengan bulan depan” tutup Eko Budiyanto dalam menanggapi opini mitra perbankan.

Pada kegiatan ini selain terjadi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik KPPN Surakarta, juga dilakukan office tour untuk memperkenalkan sarana dan prasarana serta fasilitas KPPN Surakarta dalam melaksanakan pelayanannya kepada para stakeholder. (nh)

KPPN Surakarta berkomitmen untuk terus mengawal realisasi pelaksanaan anggaran serta memberikan asistensi kepada para pemangku kepentingan terkait. KPPN Surakarta menjunjung integritas serta menolak adanya gratifikasi/korupsi. Seluruh layanan KPPN Surakarta adalah gratis 0 rupiah, tanpa dikenakan biaya.

Surakarta - KPPN Surakarta telah mengadakan kegiatan Capacity Building Triwulan III tahun 2024 yang dikemas dengan tema "Semarak Merdeka". Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di internal dan juga menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Banyak lomba-lomba yang dilaksanakan guna menguji kedekatan dan kekompakkan antar pegawai KPPN Surakarta.

Kepala KPPN Surakarta pun berharap momen kemerdekaan ini tetap tertanam dalam diri dan semangat 45 selalu membara agar terciptanya teamwork yang solid dalam melayani stakeholder.

Surakarta - KPPN Surakarta telah melakukan diskusi dengan sejumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) membahas terkait Koordinasi & Evaluasi Kinerja Penyaluran Pembiayaan UMi pada Rabu, 14 Agustus 2024 bertempat di Aula Lantai 1 KPPN Surakarta.

Selain sejumlah LKBB yang telah hadir seperti jajaran pimpinan PNM Area Surakarta dan PNM Area Wonogiri, Koperasi Mitra Dhuafa, Artha Bahana Syariah, KSPPS Nur Insani, Pegadaian Area Surakarta dan KSPPS Bina Umat Sejahtera, acara ini juga dihadiri oleh jajaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Bagian Perekonomian dan SDA, sehingga diskusi yang terjadi menjadi cukup menarik, karena melalui pertemuan ini terbentuk sinergi yang kuat dalam meningkatkan kolaborasi yang erat antar pihak dalam mendukung usaha ultra mikro di lingkup wilayah KPPN Surakarta.

Perlu diketahui bahwa jumlah debitur pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Surakarta secara kumulatif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari data terakhir sampai dengan tahun 2023 untuk wilayah Surakarta, Wonogiri dan Sukoharjo telah mencapai 15.554 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 57,94 miliar.

Kepala KPPN Surakarta, Eko Budiyanto dalam sambutannya pun menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dari insan LKBB sendiri sebagai penyalur pembiayaan UMi. “Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak/Ibu semua yang telah bekerja keras dalam menyalurkan pembiayaan UMi” ungkap Eko Budiyanto.

KPPN Surakarta berkomitmen untuk selalu mendukung para pelaku usaha ultra mikro dan membuka peluang kerjasama dari berbagai pihak termasuk kontribusi LKBB dalam menciptakan pembiayaan UMi yang inklusif dan tepat sasaran. Kami siap membantu dan bersinergi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMi, karena UMi akan selalu menjangkau yang belum tersentuh.