Surakarta – KPPN Surakarta telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Migrasi CMS (CashManagement System) BRI ke QLola, Penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah), dan Digipay Satu Kemenkeu pada 11 Maret 2025 secara daring.

Migrasi CMS BRI ke QLola BRI adalah proses pembaruan sistem perbankan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. QLola BRI menawarkan kemudahan akses pengelolaan produk dan layanan perbankan BRI dengan mengintegrasikan berbagai fitur unggulan, salah satunya adalah Cash Management System.

Sejalan dengan sistem ini, Kementerian Keuanganjuga telah mengembangkan Aplikasi Digipay Satu yang merupakan sistem aplikasi pembayaran digital dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/ atau CMS Virtual Account yang bekerja sama dengan Bank Himbara, salah satunya adalah BRI.

Setelah para narasumber menyampaikan materi, sesi diskusi berjalan dengan interaktif yang menunjukkan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pelaksanaan post-test dan pengisian survei evaluasi kegiatan yang berjalan dengan efektif.

Implementasi CMS, KKP, dan Digipay adalah wujud digitalisasi pembayaran yang mendukung pengelolaan kas yang modern, simple, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN dalam pemulihan ekonomi dengan mendukung akselerasi transaksi digital uang persediaan melalui platform belanja pemerintah yang memberdayakan UMKM.

Surakarta, 25 Februari 2025 — KPPN Surakarta kembali menggelar Arjuna Awards, sebuah ajang penghargaan yang ditujukan untuk mengapresiasi kinerja terbaik satuan kerja mitra KPPN Surakarta pada Semester II Tahun Anggaran 2024. Berbeda dari periode sebelumnya, pelaksanaan Arjuna Awards kali ini dikemas secara daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan langsung via YouTube, guna menjangkau lebih banyak partisipan secara fleksibel dan inklusif.

Dengan mengusung semangat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran negara, acara ini diikuti oleh ratusan partisipan dan viewers dari berbagai satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surakarta yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Surakarta, Bapak Eko Budiyanto, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja para satuan kerja, serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada Semester II TA 2024. Beliau juga menekankan pentingnya kesiapan satuan kerja dalam menghadapi Tahun Anggaran 2025, terutama terkait dengan implementasi kebijakan Efisiensi Anggaran.

Tak hanya itu, Kepala KPPN Surakarta juga mengingatkan seluruh ASN untuk terus menjunjung tinggi integritas melalui penegakan prinsip Anti Korupsi dan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi.

Pada ajang Arjuna Awards ini, sebanyak 10 jenis penghargaan diberikan kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik di berbagai kategori; 

1. Penghargaan Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna
Kategori Pagu Besar
344251 Korem-074/WRT DAM IV/DIP
677805 Ditjen Dikti (PTN BH - Universitas Sebelas Maret)
632259 Politeknik Kesehatan Surakarta
643550 Polres Sukoharjo
Kategori Pagu Sedang
700164 RRI Surakarta
097961 Pengadilan Negeri Sukoharjo
409562 Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta
Kategori Pagu Kecil
416986 Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Kota Surakarta
652351 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Wonogiri
099115 Pengadilan Negeri Surakarta

2. Penghargaan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik
Kategori Pagu Besar
Juara I: 690592 BBGP Provinsi Jawa Tengah
Juara II: 403869 Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah
Juara III: 579352 Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
Kategori Pagu Sedang
Juara I: 416986 Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Kota Surakarta
Juara II: 019124 Badan Pusat Statistik Kab. Wonogiri
Juara III: 097933 Pengadilan Negeri Surakarta
Kategori Pagu Kecil
Juara I: 410790 Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Surakarta
Juara II: 672839 Balai POM di Surakarta
Juara III: 019098 Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo

3. Penghargaan Implementasi Digipay Terbaik
Kategori Pagu Besar
Juara I: 700164 RRI Surakarta
Juara II: 416986 Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Kota Surakarta
Juara III: 005570 Kejaksaan Negeri Sukoharjo
Kategori Pagu Sedang
Juara I: 019124 Badan Pusat Statistik Kab. Wonogiri
Juara II: 408944 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
Juara III: 432552 Kantor Pertanahan Kab. Wonogiri
Kategori Pagu Kecil
Juara I: 416970 Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta
Juara II: 019152 Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
Juara III: 653311 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Surakarta

4. Penghargaan Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik
Juara I: 690592 BBGP Provinsi Jawa Tengah
Juara II: 432546 Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo
Juara III: 700164 RRI Surakarta

5. Penghargaan Pengelolaan Gaji Induk Terbaik
Kategori Pagu Besar
Juara I: 547601 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Juara II: 417542 Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri
Juara III: 677805 Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Sebelas Maret)
Kategori Pagu Sedang
Juara I: 005531 Kejaksaan Negeri Surakarta
Juara II: 632259 Politeknik Kesehatan Surakarta
Juara III: 415397 Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
Kategori Pagu Kecil
Juara I: 005587 Kejaksaan Negeri Wonogiri
Juara II: 019152 Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
Juara III: 019098 Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo

6. Penghargaan Kecepatan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang Berkualitas
Kategori Pagu Besar
Juara I: 690592 BBGP Provinsi Jawa Tengah
Juara II: 684892 Brigif Mekanis Raider 6/TSB DIVIF-2 KOSTRAD
Juara III: 344869 Depohar 50
Kategori Pagu Sedang
Juara I: 633066 SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Bengawan Solo
Juara II: 432552 Kantor Pertanahan Kab. Wonogiri
Juara III: 404956 Lapas Kelas IIB Wonogiri
Kategori Pagu Kecil
Juara I: 417543 Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri
Juara II: 401152 Pengadilan Agama Wonogiri
Juara III: 653311 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Surakarta

7. Penghargaan Kecepatan Pemenuhan Kualitas Data Terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
Kategori Pagu Besar
Juara I: 344879 Rumkit Tk. III 04.06.04 Slamet Riyadi Surakarta Kesdam IV/DIP
Juara II: 685323 Grup 2 Kopassus
Juara III: 498180 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo
Kategori Pagu Sedang
Juara I: 689088 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah
Juara II: 668465 Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
Juara III: 019098 Badan Pusat Statistik Kab. Sukoharjo
Kategori Pagu Kecil
Juara I: 416986 Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakara Kota Surakarta
Juara II: 417006 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Surakarta
Juara III: 401169 Pengadilan Agama Sukoharjo

8. Penghargaan Operator Satker Terbaik
Juara I 417542 Nur Asiyah Kusniawati (Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri)
Juara II 689088 Dwi Artdianto (Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah)
Juara III 403869 Bellatrix Anya Aramita (Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Tengah)

9. Penghargaan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terbaik
KPA Terbaik 416986 Wardimin (Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Kota Surakarta)
PPK Terbaik 700164 Sartono (RRI Surakarta)

10. Penghargaan atas Kinerja Pemerintah Daerah Mitra KPPN Surakarta
Peringkat I atas Kinerja Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 : DPMD Kab. Wonogiri (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri)

Peringkat II atas Kinerja Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 : DPMD Kab. Sukoharjo (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo)

Predikat Terbaik atas Kinerja Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 : BPKD Kab. Wonogiri

Predikat Terbaik atas Kecepatan dan Ketepatan dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD Tahun Anggaran 2024 : BPKAD Kota Surakarta

Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan atas terjalinnya kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan KPPN Surakarta : BPKPAD Kab. Sukoharjo

Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup acara, digelar pula Stakeholder’s Day yang menjadi ruang refleksi dan apresiasi bersama. Dalam sesi ini, dua perwakilan satuan kerja memberikan testimoni positif untuk KPPN Surakarta, yakni Bapak H. Wardimin, Kepala MAN 1 Surakarta, dan Bapak Moch. Chozinuddin Holil, Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri.

Seluruh jajaran KPPN Surakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja, kerja sama, dan partisipasi aktif seluruh satuan kerja. Semoga melalui ajang ini, semangat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara semakin tumbuh di setiap institusi.

Selamat kepada para penerima Arjuna Awards!
Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun negeri melalui pengelolaan keuangan negara yang selalu transparan dan akuntabel.

Surakarta – Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terdapat penyesuaian pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak, pembuatan bukti pemotongan pajak, perekaman bukti setor, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. KPPN Surakarta menggandeng KPP Pratama Surakarta hari ini telah mengadakan sosialisasi online mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi satuan kerja lingkup KPPN Surakarta.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan para satuan kerja Kementerian/Lembaga demi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Kami berkomitmen untuk melayani segala kendala yang dihadapi para satuan kerja. Sinergi dan kepatuhan kita adalah kunci bagi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk info selengkapnya bisa saksikan dalam rekaman berikut ini : 

https://www.youtube.com/live/Nj6V5pl6sK8?si=IA13Sj3oc05wjdrX

Surakarta – KPPN Surakarta telah menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Piagam dan Profil Risiko, Pakta Integritas, serta Komitmen Antigratifikasi Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai juga PPNPN. Penandatanganan dokumen-dokumen tersebut dilaksanakan secara elektronik sejalan dengan semangat digitalisasi tata naskah dinas.

Diawali dengan doa pagi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang peta strategi dan budaya akhlak olehpengelola kinerja pada Subbagian Umum yang dirangkai dengan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai secara simbolis oleh Kasubbag Umum dan Pelaksana Subbag Umum. Sebagai unit kerja yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam setiap aktivitas proses bisnis, Kepala KPPN Surakarta meminta mengomunikasikan secara berkelanjutan tentang urgensi dari penguatan budaya sadar risiko, yang dilanjutkan dengan penetapan Piagam dan Profil Risiko Tahun 2025 pada KPPN Surakarta.

Setelah itu, kegiatan dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Antigratifikasi (Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi) secara simbolis antara Kepala KPPN Surakarta dengan Kepala Seksi MSKI dan Kepala Seksi Bank. Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Surakarta dan PPNPN juga dilaksanakan guna mendukung implementasi keberlanjutan program WBBM dan ISO 37001:2016 serta meningkatkan sense of ownership terhadap unit kerja.

KPPN Surakarta senantiasa mendukung implementasi program strategis guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif danberkelanjutan.

Surakarta – KPPN Surakarta telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Tahun 2025 bersama Pemda bertempat di Aula Lantai 1 KPPN Surakarta pada Jumat, 24 Januari 2025.

Dalam kegiatan ini selain disampaikan mekanisme penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 oleh Kepala Sesi Bank KPPN Surakarta, kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi terkait kendala yang dihadapi dari masing-masing wilayah Surakarta, Sukoharjo dan Wonogiri selama menyalurkan anggaran Transfer Ke Daerah.

Dihadiri oleh BPKAD Surakarta, BPKPAD Sukoharjo, BPKD Wonogiri serta DPMD Sukoharjo dan Wonogiri, harapannya melalui kegiatan ini pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan Dana Desa dan DAK Fisik secara tepat guna untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Surakarta – KPPN Surakarta turut mengikuti Townhall Meeting Ditjen Perbendaharaan secara daring bersama seluruh kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (DJPb).

Hadir secara luring dalam pertemuan ini Menteri Keuangan didampingi 2 Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran eselon lainnya termasuk Dirjen Perbendaharaan.

Dalam laporannya, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan cerita awal mula lahirnya Dirjen Perbendaharaan mulai dari perundang-undangan, transformasi yang dilakukan dengan beragam inovasi, dan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setelah 21 tahun berdiri masih menukir prestasi treasury di mata dunia.

Menteri Keuangan mengungkapkan senang apabila insan ditjen perbendaharaan punya sense of history, paham dimana asalnya dan tahu kemana kalian akan melangkah.
Bu Menteri Sri Mulyani juga menyampaikan pesan bahwa sebagai generasi muda milenia kalian harus terus jaga dan canangkan semangat yang luar biasa, supaya tidak jadi zombie harus siap melangkah dan bersaing dengan teknologi Artificial Intelligence (AI). Jadilah peka dan menjadi agen yang dapat menyelesaikan masalah pembangunan Indonesia.

Seperti harapan Bu Menteri, semoga Ditjen Perbendaharaan dapat mampu mengelola perbendaharaan negara demi keuangan indonesia yang lebih baik lagi.

Surakarta – Kementerian Keuangan Satu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat ALCo (Asset Liabilities Committee) dan Forum Ekonomi Regional Jawa Tengah, pada 18 Desember 2024, di Aula Kanwil DJP Jateng II. Acara dihadiri oleh jajaran pimpinan unit eselon Kemenkeu Satu Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BI Prov. Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jawa Tengah, Kepala OJK Prov. Jawa Tengah, Kepala BPS Prov. Jawa Tengah, Direktur Utama Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Local Expert, serta para anggota Forum Ekonomi Regional lainnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah menyampaikan Kinerja APBN dan APBD Regional Jawa Tengah serta menyampaikan bahwa hingga akhir November 2024 APBN Jawa Tengah berada pada posisi surplus. Selain membahas kinerja penerimaan dan belanja negara hingga 30 November 2024, juga dibahas kondisi inflasi Jawa Tengah dan bagaimana tantangan komoditas pangan mampu menekan laju inflasi di Jawa Tengah.

Melalui sinergi di kegiatan Rapat ALCo ini, diharapkan dapat mendukung peran Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan dalam perannya sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan ekonomi, tantangan, dan peluang yang ada di wilayah Jawa Tengah guna mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual.

Mari Bersama kita wujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju yang dapat mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Surakarta –  Kemenkeu RI menerima dua penghargaan bergengsi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Anugerah Manajemen ASN 2024. Dua penghargaan yang diraih ini adalah peringkat pertama untuk kategori Pengelolaan Layanan Kepegawaian dan peringkat pertama untuk kategori Pengelolaan Sistem Informasi dan Data. Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen Kementerian Keuangan dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia.

Acara penganugerahan ini berlangsung meriah di salah satu hotel di Kota Surakarta. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala KPPN Surakarta, mewakili Kepala Biro SDM Kemenkeu RI. Prestasi ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh tim yang telah berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan terbaik, inovasi digital, dan transparansi dalam manajemen kepegawaian.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus berinovasi dalam pengelolaan ASN, serta menjadi teladan dalam penyediaan layanan kepegawaian yang unggul dan berbasis data. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik.