KPPN Surakarta, Jumat, 13 Mei 2022
KPPN Surakarta melaksanakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Peralatan dan Mesin bersama lembaga/yayasan penerima. BMN berupa 75 meja, 33 unit PC, 12 printer, 4 scaner, dan barang lainnya dihibahkan kepada lembaga/yayasan berikut:
- RA Aangakasa Jaya Surakarta
- TPQ Asmaul Husna Klaten
- SLB-BC Yayasan Pembina Putra Sejahtera Ngemplak Boyolali
- Yayasan Baitul Makmur Al Musawwa Kartasura Sukoharjo
- MI Terpadu Al Huda Jantiharjo Karanganyar

KPPN Surakarta, Pada tanggal 11-12 Mei 2022, KPPN Surakarta mengadakan Bimbingan Teknis Capaian Output dan Monev SAKTI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh satuan kerja di lingkup KPPN Surakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengisian laporan capaian output dan peningkatan pemahaman mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

KPPN Surakarta, Kamis, 28 April 2022.

KPPN Surakarta telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Progres Penyelesaian Validasi Data BMN dan Inventarisasi Kendala Penyelesaian Konfirmasi Kerta Kerja (K3) di aula KPPN Surakarta pada Senin-Selasa, 25-26/04/22. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPPN Surakarta, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA), Supriyanto sebagai narasumber dari seksi VERA beserta petugas operator aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN satuan kerja. FGD tersebut menghadirkan satuan kerja yang masih terdapat pencatatan data BMN anomali dan masih harus diselesaikan dan satuan kerja yang sudah selesai dalam melakukan validasi data BMN melalui mekanisme K3 dan updated aplikasi. Kehadiran satuan kerja yang sudah selesai dalam validasi data BMN dimaksudkan agar dapat melakukan sharing atas upaya penyelesaian atas kendala yang dihadapi kepada peserta FGD. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Surakarta, Hartana menghimbau agar satuan kerja secara aktif berkoordinasi dengan KPPN Surakarta, KPKNL Surakarta dan unit eselon i/II KL dalam penyelesaian data BMN yang masih tidak wajar untuk akselerasi penyelesaian validasi data BMN dalam rangka migrasi data ke SAKTI.

KPPN Surakarta, Selasa, 12 April 2022.
Briefing pagi rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali di KPPN Surakarta. Kegiatan ini bertujuan membahas isu-isu terkini dan membangun sinergi antar seksi. Agenda hari membahas terkait Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi pelaksanaan tusi. Dalam arahannya, Kepala KPPN Surakarta mengatakan dengan adanya perubahan jam kerja selama bulan ramadhan, membawa konskuensi jam kerja lebih pendek dan kondisi ini jangan sampai menyebabkan layanan berkurang baik kualitas dan kecepatannya. Bulan ramadhan menuntut semua pegawai bekerja lebih efektif dan efisien serta apabila diperlukan dapat melakukan kerja lembur. Tak lupa, pada setiap akhir briefing pagi Kepala KPPN Surakarta menyerukan gerakan antikorupsi dan gratifikasi dengan jargon "KPPN Surakarta: Satu Kata, Satu Hati, Lawan Korupsi".

KPPN Surakarta, Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah didampingi Kepala KPPN Surakarta menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Wonogiri dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.Boyolali pada Jumat, 8 April 2022. Kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas Kinerja Pengelolaan Dana Desa terbaik kedua tingkat nasional serta Pemerintah Kabupaten Boyolali atas Kinerja Pengelolaan DAK Fisik terbaik ketiga tingkat nasional. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN Surakarta untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama DAK Fisik dan Dana Desa

Semangat dalam menjaga integritas dan jati diri sebagai insan yang anti gratifikasi dan anti korupsi terus dipupuk dan digaungkan kepada seluruh pegawai KPPN Surakarta. Wujud nyata tindakan ini adalah telah dilakukannya sosialisasi anti korupsi di KPPN Surakarta pada Kamis, 31 Maret 2022. Sosialisasi disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Surakarta kepada segenap pejabat dan pegawai termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sedang melakukan On Job Training (OJT) di KPPN Surakarta. Pemaparan materi juga disampaikan oleh Tri Diatmoko dalam kapasitas sebagai Penyuluh Anti Korupsi dan Antonius Prasetyo sebagai Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal.

Sosialisasi anti korupsi ini akan dilakukan secara terjadwal dengan materi tematik seputar penguatan integritas dan anti korupsi serta dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Surakarta. Kegiatan ini sebagai upaya internalisasi dan pencegahan anti korupsi. Terlebih lagi, KPPN Surakarta merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, selaku salah satu institusi pemerintah yang menyediakan layanan kepada pihak eksternal, yang dihadapkan pada potensi terjadinya risiko ini. Oleh karenanya tentu harus dimitigasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Rabu, 23 Maret 2022 pukul 14.00, bertempat di ruang kolaborasi KPPN Surakarta, diselenggarakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
Kepala KPPN Surakarta, Bapak Hartana, menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada unit kerja di lingkup DJPb, selain itu diperlukan sinergi antara seluruh pejabat dan pegawai KPPN Surakarta untuk dapat menyukseskan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

  
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Bapak Midden Sihombing yang mendukung KPPN Surakarta untuk dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dalam memberikan pelayanan kepada Satker dan Stakeholder.
Seluruh pejabat dan pegawai KPPN Surakarta berkomitmen penuh untuk menyukseskan dan melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
Dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, KPPN Surakarta akan terus melakukan upaya pencegahan, pendeteksian dan penanganan terhadap penyuapan, dengan tegas tidak memberi peluang dan tidak mentolerir tindakan penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja anti penyuapan.