Dalam menjaga efektivitas kinerja dalam mencapai target kinerja, Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO), Andhy Himawan, Kasubag Umum berinisiasi melakukan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) untuk bulan November 2021 pada Selasa, 30/11/21. Di tengah Rutinitas kesibukan yang sering dihadapi tetap tidak menyurutkan para pengelola kinerja untuk selalu melakukan DKO setiap bulan  sebagai upaya  memantau progres capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain DKO tersebut dipimpin langsung oleh Hartana, Kepala KPPN Surakarta, dihadiri para pejabat eselon 4 dan para Liaison Officer (LO)  dari masing-masing unit/seksi. Agenda  DKO membahas dan mengevaluasi capaian target kinerja organisasi dalam Triwulan 4 (bulan November) tahun 2021. DKO dilakukan untuk memonitor progres capaian IKU, pembahasan resiko yang kemungkinan muncul melalui isu utama, hingga cara mengatasi/memitigasi melalui Rencana Aksi.

Di tengah DKO juga dibahas pelaksanaan dan efektivitas rencana tindakan mitigasi risiko  yang telah dilakukan oleh masing-masing unit/seksi dalam mengantisipasi risiko yang telah ditetapkan dalam mitigasi risiko. Pembahasan mitigasi risiko ini untuk memastikan bahwa tingkat risiko yang telah ditetapkan dapat ditekan bahkan dihilangkan potensi terjadinya. Pencapaian target kinerja organisasi, dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada hasil survey semester II tahun 2021 menjadi isu utama dalam mitigasi risiko ini.

“Harapan saya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN pada tahun 2022 berjalan lancar dan pembayarannya dilakukan dengan cepat, tepat jumlah, tepat penerima dan tepat waktu”, arahan Kepala KPPN Surakarta, Hartana, dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembayaran Penghasilan PPNPN menggunakan aplikasi gaji web modul PPNPN pada Senin, 29 November 2021.

 Sosialisasi dan Bimtek ini dilakukan seiring dengan tuntutan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pembayaran penghasilan PPNPN dan penyesuaian atas  implementasi aplikasi SAKTI tahun 2022 secara full modul  kepada satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga. Kelebihan penggunaan aplikasi gaji web modul PPNPN data base terpusat, pemenuhan kebutuhan data PPNPN lebih cepat dan mudah.

Dalam kesempatan yang sama, Antonius Prasetyo, Kepala Seksi MSKI menjelaskan pelaksanaan implemetasi aplikasi gaji web modul PPNPN dilakukan secara bertahap yang akan diawali dengan satker piloting dan dilaksanakan perdana untuk pembayaran Penghasilan Induk PPNPN bulan Januari 2022. Pembayaran penghasilan PPNPN melalui aplikasi web modul ini dilakukan untuk pembayaran penghasilan  PPNPN dengan 2 (dua) kriteria yaitu, pertama, PPNPN yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan kedua, PPNPN yang diangkat oleh KPA/PPK berdasarkan perjanjian kerja/kontrak.

Di akhir pelaksanaan sosialisasi, dipaparkan juga overview aplikasi gaji web modul PPNPN secra jelas oleh Tri Diatmoko, sekaligus melakukan bimbingan teknis aplikasi gaji web modul PPNPN.

Surakarta, 25/11/21 Bertempat di KPPN Surakarta telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh pejabat pengelola keuangan satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Surakarta. Sosialisasi ini sebagai tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening pada satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

Hartana, menekankan agar para pejabat pengelola keuangan, dapat menjadikan ini sebagai evaluasi dan warning dalam pengelolaan kas dan rekening serta melakukan  pencegahan agar tidak berulang dan/atau tidak terjadi pada satuan kerja mitra KPPN Surakarta  dalam pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun 2021. Pemanfaatan digital payment, cash management system (CMS) dan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam melakukan transaksi pembayaran atas belanja operasional dan non operasional harus lebih ditingkatkan sebagai bentuk implementasi cashless (Transaksi tanpa uang tunai), imbuh Hartana di akhir sambutannya.

Sosialisasi dipaparkan oleh tim narasumber KPPN Surakarta, antara lain Iswan Haryono, Retno Puji Astuti, dan Tri Diatmoko, masing masing memaparkan materi Review temuan BPK, Pengelolaan rekening dan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi). Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan progres dan himbauan kepada para pengelola keuangan agar memanfaatkan penggunaan KKP dan Digital Payment dalam transaksi keuangan  oleh Antonius Prasetyo, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI). Sosialisasi berjalan dengan lancar dan sangat interaktif dengan dipandu oleh Wahyuningsih dan didukung oleh Titi Puspitaningsih sebagai notulis sampai berakhirnya kegiatan sosialisasi ini.

KPPN Surakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 1 (pertama) dalam ajang festival bergengsi skala nasional “BMN Awards 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan” yang diadakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Setjen Kementerian Keuangan. Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan atas pengelolaan dan panatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan kategori satuan kerja (satker) menengah dalam pemenuhan Kualitas Data Master Aset. Pemberian penghargaan kepada KPPN Surakarta dilakukan pada peringatan Hari Oeang ke-75.  Atas kinerja yang baik tersebut kualitas kelengkapan dan isian data master aset berupa tanah, bangunan dan rumah negara pada KPPN Surakarta melalui aplikasi SIMAN sangat dapat diandalkan.

BMN Awards di Lingkungan Kementerian Keuangan ini dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi secara langsung atas kinerja Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian BMN Awards 2021 dibagi menjadi beberapa kategori meliputi, Kualitas perencanaan BMN; Kualitas utilisasi dan Optimalisasi BMN; Kualitas pengamanan BMN; Kualitas penghapusan BMN; Kualitas data master aset dan Kualitas laporan BMN.

Apresiasi dan penghargaan atas capaian kualitas pemenuhan data master aset pada KPPN Surakarta ini tidak terlepas dari kerja sama segenap tim KPPN Surakarta, khususnya pada Sub Bagian Umum dalam menjaga kualitas kelengkapan dan ke-andalan data pada master aset BMN secara tertib dan teratur. “Harapan Saya, apresiasi dan penghargaan dari Menteri Keuangan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pegawai akan BMN (asset Awarness) dan pengelolaan BMN di KPPN Surakarta, pesan Kepala KPPN Surakarta, Hartana, kepada para semua pegawai KPPN Surakarta.

Hal yang patut dibanggakan lagi dalam BMN Awards 2021 ini adalah Terpilihnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Juara Umum pada acara BMN Awards ini. Prestasi sebagai juara umum dikarenakan kantor vertikal DJPb berhasil meraih juara pada setiap kategori dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan kantor vertikal Unit Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan.  

Genderang akhir tahun 2021 telah ditabuh sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor  PER-9/PB/2021 tanggal 30 September 2021. Berbagai upaya KPPN Surakarta telah ditempuh untuk penguatan internal atas pemahaman perdirjen tersebut dan upaya sosialisasi perdirjen dimaksud kepada stakeholders KPPN Surakarta. Seolah mewujudkan secara nyata pesan Menteri Keuangan “Jangan pernah lelah mencintai negeri ini”, semangat segenap jajaran KPPN Surakarta tak kenal lelah dan tak henti-hentinya memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholders dalam memenuhi ketentuan perdirjen tersebut, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan negara selama 4 (empat) bulan menjelang akhir tahun anggaran 2021.

Upaya nyata yang telah ditempuh, sosialisasi perdirjen tersebut melalui zoom meeting kepada stakeholders, pemberitahuan batasan waktu penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) secara berkala sebagai warning. Kemudian di penghujung akhir bulan November 2021 telah diakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan bahasan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran akhir tahun 2021.

FGD ini sebagai bagian dari evaluasi penerapan ketentuan perdirjen tersebut selama bulan September s/d Oktober 2021 dan bagian mitigasi resiko pelaksanaan ketentuan perdirjen di penghujung akhir tahun 2021 ini. FGD pandu oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Antonius Prasetyo, dengan narasumber Kepala KPPN Surakarta, Hartana serta Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Tri Diatmoko. Narasumber dari sisi penerimaan disampaikan oleh para penyuluh ahli dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, antara lain Nuraini, Metta Phana Adhani, Yuriva Indrswari dan Yusrotin.

Dalam FGD narasumber dari KPPN Surakarta menekankan, pertama, Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tim pengelola keuangan agar benar-benar membuat pengawasan atas penyelesaian pekerjaan kontrak dengan memperhatikan pengaturan batasan waktu penyampaian SPM dengan ketentuan pembatasan penanggalan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). Kedua, menghimbau para pejabat pengelola keuangan agar berada di tempat dan/atau dapat menyesuaikan keperluan dinas dengan batasan waktu penyampaian SPM ke KPPN. Ketiga, meningkatkan ketelitian pengujian, penerbitan SPP/SPM dan tetap menjaga kualitas belanja dan capaian output dalam pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2021. Keempat, memastikan penggunaan bank garansi dari lembaga perbankan yang kredibel, dalam hal diperlukan penggunaan bank garansi ketika pengajuan SPM ke KPPN.

Di akhir sesi FGD, materi penerimaan negara dibahas tatacara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. (PMK Nomor 231/PMK.03/2019).

Surakarta, 29 Oktober 2021. Jumat ini menjadi hari yang berbeda dari biasanya. Segenap pegawai Kementerian Keuangan di wilayah Solo Raya melakukan kegiatan gowes bersama "fun bike". Sepanjang jalan protokol Kota Surakarta dipenuhi dengan warna orange dan pergerakan serempak mengayuh sepeda dengan irama yang bervariasi.

Pemandangan ini seolah mengajak seluruh komponen masyarakat Solo Raya untuk bersama-sama bergerak dengan irama dan frekuensi masing-masing bersatu "Pulihkan Ekonomi, mewujudkan Kemenkeu Satu Yang Tepercaya Menuju Indonesia Unggul dan Tangguh". Kegiatan fun bike ini merupakan kegiatan terakhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan peringatan Hari Oeang (HORI) ke-75 setelah kegiatan virtual bike race, virtual run, turnamen e-sport, lomba tik tok, poster edukasi, webinar, Temu Wicara di TATV Solo, serta kegiatan donor darah. Adapun closing ceremony HORI ke-75 dilakukan secara hybrid yaitu sebagian offline dan sebagian lainnya secar virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Tema Hari Oeang ke-75 "Memulihkan Ekonomi Nasional dan mewujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya menuju Indonesia  Unggul dan Tangguh”  menjadi tema pada Spesial Talk Show Kemenkeu Hari Oeang ke-75 secara live disiarkan oleh TA TV Solo.  Hadir dalam Talk Show, Kepala Kanwil DJP Jateng II, Slamet Sutyanto; Kepala KPPN Surakarta, Hartana; Kepala KPP Pratama Surakarta Yunus Darmono; Kepala KPKNL Surakarta Adi Wibowo dan KPBC diwakili oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Kepabeanan, Didik Kurniawan Wibowo. Talk Show digagas sebagai sinergi dan kolaborasi nyata Kemenkeu Satu dalam mengedukasi masyarakat akan peran kemenkeu dalam meringankan beban perekonomian akibat pandemi Covid 19.

Pertanyaan kritis dari Okfied Sosendar (host) dan pemirsa Talk Show secara live melalui telepon, tentang  Peran Kemenkeu Satu dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara nyata, dijelaskan oleh narasumber dengan lengkap.

Peran Kemenkeu Satu disampaikan dari sisi penerimaan (pajak, dan bea/cukai) berupa kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pembayaran dan pengenaan perpajakan, bead an cukai. Dari sisi pengeluaran negara dijelaskan oleh Kepala KPPN Surakarta, Hartana, bahwa Program PEN pada dasarnya adalah rangkaian kegiatan dalam rangka meringankan beban perekonomian di saat pandemi. APBN menjadi modal dan penopang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

KPPN Surakarta dalam menyalurkan dana APBN terkait dengan PEN yaitu ada dana yang disalurkan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah melalui Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa.  Penyaluran dana melalui Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa ada sebagian alokai dana yang disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid 19. Penyaluran BLT pada wilayah kerja KPPN Surakarta meliputi Kabupaten Sukoharjo sebanyak 150 desa dan Kabupaten Wonogiri sebanyak 251 desa dengan menjangkau sekitar 12 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi dana masing-masing Kabupaten sekitar 40M lebih.    

Penyaluran dana melalui K/L dalam penguatan PEN berupa pembangunan infrastruktur dilakukan secara padat karya dengan pemberdayaan masyarakat. Kemanfaatan bagi masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur dimaksud dan kemanfaatan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan tersebut. Misalnya satau kerja vertikal tertentu, Satker SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Bengawan Solo membangun embung (penampungan air hujan) dan pembangunan Talut (bantaran kayu) dilakukan oleh satuan kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan  Solo, pungkas Hartana.

Surakarta, 28 Oktober 2021.  Sejumlah satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Surakarta mendapatkan kesempatan langsung pembinaan dan evaluasi proses rekonsiliasi data periode bulan September 2021 dan persiapan penyusuna Laporan Keuangan (LK) unaudited dari Tim Bidang SKKI, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Aula KPPN Surakarta. Kepala Bidang PAPK, Maria Imaculata Sri Nuryati, mendorong satuan kerja agar di sisa kurang 3 (tiga) bulan di tahun 2021 ini segera menyelesaikan data-data yang anomali.

"Akhir tahun 2021 data-data anomali tersebut harus sudah selesai dan clear. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Terlebih lagi untuk persiapan implementasi SAKTI secara full modul pada tahun 2022", paparnya.

Hal ini senada dengan paparan Kepala KPPN Surakarta, Hartana, "masih ditemuan adanya data-data yang minus, selisih, saldo tidak normal, dan jurnal tidak lazim yang harus segera mendapat perhatian khusus dan penyelesaian 3 (tiga) bulan menjelang akhir tahun 2021 ini".