Surakarta, 13 Juli 2021 - Dana APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah, melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPb Jawa Tengah, di semester I 2021 senilai Rp 59,94 triliun. Yakni, belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Rp 43,47 triliun, Dana Bantuan Operasional Sekolah Rp 4,06 triliun, serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 12,41 triliun.

Realisasi serapan dana APBN secara keseluruhan mencapai Rp 25,98 triliun atau 43,35%. Yakni, belanja pegawai Rp 8,62 triliun (55,47%), belanja barang Rp 5,87 triliun (35,86%), belanja modal Rp 3,27 triliun (28,42%), dan belanja bantuan sosial Rp 30,51 miliar (42,06%). Sedang untuk penerimaan, pendapatan negara yang berhasil dihimpun Rp 38,40 triliun. Sehingga dana APBN di Jawa Tengah di semester I 2021 surplus Rp 12,42 triliun.

"Tingkat penyerapan dana APBN secara keseluruhan sudah cukup baik, namun dilihat per jenis belanja, penyerapan anggaran yang optimal hanya pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Sedang belanja barang dan belanja modal penyerapannya masih belum optimal dan memerlukan langkah percepatan," kata Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Miden Sihombing dalam pers rilis secara daring, Senin (12/7/2021).

Bapak Miden Sihombing merinci, realisasi penyerapan belanja barang di semester I 2021 senilai Rp 5,87 atau 35,86% dari alokasi belanja barang dialokasikan kepada 1.170 satuan kerja (satker). Dari satker itu ada 604 satker (51,62%) telah merealisasikan penyerapan belanja barang di atas 40%, sedang 566 satker lainnya (48,38%) tingkat realisasi belanja barangnya masih di bawah 40%, dan 17 satker (1,45%) penyerapan belanja barangnya masih 0%.

Alokasi belanja barang yang belum direalisasikan paling besar berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja barang persediaan, dan belanja jasa. Menurut dia, kondisi itu tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang masih melanda. Hal tersebut berdampak pada penyerapan anggaran. Sebagian kegiatan satker harus diselenggarakan secara online atau virtual. 

"Realisasi penyerapan belanja modal semester I 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah realisasi belanja barang, yaitu sebesar Rp 3,27 triliun atau 28,42% dari keseluruhan alokasi belanja modal yang dialokasikan pada 662 satuan kerja," jelasnya.

Lebih lanjut Bapak Miden Sihombing mengatakan, ada 301 satker (45,47%) telah merealisasikan belanja modal di atas 40%, sedang 361 satker lainnya (54,53%) realisasi belanja modalnya masih belum mencapai 40%. Bahkan masih terdapat 109 satker (16,47%) yang belum merealisasikan belanja modalnya. Sebagian besar belanja modal belum terserap adalah belanja modal peralatan dan mesin.

"Kondisi tersebut perlu tindak lanjut lebih kongkret dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker, mengingat proses pengadaan barang peralatan dan mesin lebih sederhana dibandingkan pekerjaan konstruksi," tandasnya.

Untuk dana bantuan sosial pada tahun 2021, kata dia selanjutnya, dialokasikan pada dua Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Alokasi belanja bantuan sosial itu berupa bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta bantuan pendidikan tinggi pada Kementerian Agama, dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas pada Kementerian Sosial.

"Tingkat penyerapan belanja bantuan sosial pada Kementerian Agama sudah mencapai 42,57%, sedangkan belanja bantuan sosial pada Kementerian Sosial masih belum terserap," urainya.

Sementara itu dilihat dari kontribusi terbesar Kementerian/Lembaga terhadap penyerapan anggaran di Jawa Tengah, untuk belanja barang, Kementerian PUPR memberi kontribusi 36,3%, Kementerian Kesehatan 13,1%, Polri 9,9%, Kementerian Pertahanan 6,4%, Kementerian Agama 6,1%, dan Badan Pertanahan Nasional 4,6%.

"Untuk belanja modal, Kementerian PUPR masih menjadi yang tertinggi dalam kontribusi penyerapan belanja modal, yaitu 79,7%, disusul Kementerian Perhubungan 10,8%, Kementerian Agama 1,8%, serta Kementerian Kesehatan dan Polri 1,5%," jelasnya.

Disamping melakukan berbagai upaya akselesari penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga, kata dia, Kanwil DJPb Jawa Tengah juga memberikan atensi khusus terhadap progress capaian output yang merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga. Jumlah keseluruhan output pada satuan kerja se-Provinsi Jawa Tengah di 2021 sebanyak 14.312 output yang tersebar pada 1.178 satuan kerja pengguna dana APBN.

"Sampai semester I 2021, sebanyak 3.071 output (21,45%) kinerjanya mencapai 40%-50%, 3.600 output (15,15%) merealisasikan kinerjanya lebih dari 50 sampai dengan 100%. Sedangkan capaian output yang baru terealisasi 0% sampai kurang dari 40% sebanyak 7.622 output (53,25%)."

Sumber : pikiran-rakyat.com

(https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1902206985/serapan-dana-apbn-di-jateng-semester-i-2021-baru-4335)

Surakarta, 17 Juni 2021 - Bertempat di Pendopo Kabupaten Wonogiri , Rabu 16 Juni 2021 dilaksanakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertukaran dan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Desa dengan Aplikasi Omspan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi.

Acara dihadiri oleh Bapak DR ( HR) Abdul Halim Iskandar MPD selaku Menteri Desa PDTT, sekaligus menyerahkan penghargaan utama kepada Bapak Joko Sutopo selaku Bupati Wonogiri atas kesuksesannya memyelesaikan pendataan SDGs Desa.

Pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan adalah Bapak Sudarso selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran,  adapun perwakilan dari Kemendes PDTT adalah Bapak Sugito selaku  Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan langkah maju dalam pengelolaan dana desa dan  diharapkan  data pada Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa PDTT akan semakin kaya dan tentunya juga dapat memanfaatkan serta memperolah data sumber SID sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan beserta instansi vertikalnya.

Pada acara tersebut, hadir  pula Bapak Midden Sihombing selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Hartana selaku Kepala KPPN Surakarta yang turut serta mendampingi Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku wakil dari Kementerian Keuangan.

Kontributor : Riana

Surakarta, 24 Mei 2021 - Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso, pada hari Kamis 20 Mei 2021 berkesempatan secara langsung menyampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala BPPKAD Kota Surakarta, Yosca Herman Soedradjad dan kepada Sekretaris BKD Kabupaten Sukoharjo, Sri Endang Setyowati. KFR adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan.

Sebagai dokumen kajian, KFR paling tidak memiliki fungsi antara lain sebagai output dari pelaksanaan tugas dan fungsi baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan di bidang pengelolaan fiskal, sarana pelaporan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif, dan media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di wilayah masing-masing (satuan kerja kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan lain-lain). Ke depan, diharapkan KFR dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah sebagai bahan informasi perkembangan ekonomi bagi para pegawai Pemda atau sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan.

Surakarta, 4 Mei 2021 – Dalam rangka persiapan roll out SAKTI, KPPN Surakarta melaksanakan kegiatan FGD Tata Cara Pembuatan Email dan User SAKTI pada hari Kamis 29 April 2021 secara virtual / online. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh satuan kerja dapat memahami langkah-langkah menyampaikan permohonan email kedinasan (email Sakti) dan user Sakti, serta meminimalisir kesalahan pembuatan dokumen sehingga memperlancar persiapan roll out SAKTI.

Acara FGD dibuka oleh Bapak Sugiarso selaku Kepala KPPN Surakarta. Dalam pembukaan dimaksud, Kepala KPPN Surakarta menyampaikan agar satuan kerja segera menyusun surat keputusan pengguna aplikasi SAKTI dan menyampaikan permohonan pembuatan email dan user SAKTI sebagai persiapan pelaksanaan bimtek aplikasi SAKTI dalam rangka uji coba pembayaran gaji Januari 2022.

Selanjutnya, Bapak Antonius Prasetyo selaku Kepala Seksi MSKI KPPN Surakarta menyampaikan data satker yang sudah mempunyai email dan user SAKTI. Bagi satker yang belum punya email dan user SAKTI dihimbau agar segera mengajukan permohonan ke KPPN Surakarta.

Adapun penyampaian tata cara pembuatan form pendaftaran email dan user SAKTI, serta kendala/kesalahan yang sering terjadi / ditemui disampaikan oleh Sdr. Junet Sanyata selaku CSO KPPN Surakarta.

Surakarta, 28 April 2021 – Selasa 27 April 2021 pukul 07.30 WIB, seperti biasanya dilaksanakan Briefing Selasa Pagi Pegawai KPPN Surakarta yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Bapak Sugiarso. Bertempat di ruang tunggu front office, briefing pagi itu tidak seperti biasanya. Di meja front office terlihat beberapa map dan kotak kecil mirip sebuah kado. Ya, pagi itu akan disampaikan piagam penghargaan bagi beberapa pegawai, yaitu piagam penghargaan dari Kementerian PANRB terkait Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan piagam penghargaan bagi pegawai teladan KPPN Surakarta.

“Pagi ini, akan kita sampaikan piagam penghargaan untuk beberapa pegawai”, kata Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso, mengawali briefing pagi itu.

Piagam penghargaan pertama yang disampaikan adalah piagam penghargaan dari Kementerian PANRB yaitu piagam pelopor WBBM kepada pegawai KPPN Surakarta, Sungkono. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun 2020 KPPN Surakarta memperoleh  predikat WBBM dari Kementerian PANRB. Prestasi tersebut melengkapi capaian sebelumnya yaitu predikat WBK yang telah diraih KPPN Surakarta  tahun 2018.

Selanjutnya, Kepala KPPN Surakarta menyampaikan piagam penghargaan pegawai teladan. Ada 4 (empat) pegawai teladan yang mewakili masing-masing seksi, yaitu : Slamet (Seksi MSKI), Siti Zulaikah (Seksi Pencairan Dana), Titi Puspitaningsih (Seksi Bank), dan Wahyuningsih (Seksi Vera). Dari keempat pegawai tersebut, Siti Zulaikah terpilih sebagai pegawai teladan KPPN Surakarta tahun 2021.

Terkait pemilihan pegawai teladan, sesuai nota dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Siti Zulaikah terpilih sebagai salah satu dari 5 (lima) orang kandidat yang akan diikutkan dalam tahap polling pegawai teladan tingkat kanwil. Polling pemilihan pegawai teladan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan sampai dengan 3 Mei 2021 secara online melalui aplikasi PbnOpen.

Menutup Briefing Selasa Pagi, Kepala KPPN Surakarta memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar senantiasa memberikan kinerja terbaik untuk mendukung prestasi organisasi yang semakin baik.

Surakarta, 20 April 2021 - Untuk dapat mengoptimalkan kinerja, seorang Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, atau pejabat negara lainnya sangat membutuhkan nilai-nilai integritas dalam melakukan tugas sehari-hari.

Oleh karena itu, suatu lembaga yang menjadi tempat kerja, baik pemerintah atau swasta sangat perlu dilakukan pembangunan zona integritas secara berjenjang. Mulai pencanangan zona integritas sampai dengan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal itu dikatakan Penyuluh Anti Korupsi KPK RI, Tri Diatmoko, yang bertugas sebagai Duta Anti Gratifikasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, usai melakukan pendampingan pembangunan zona integritas terhadap satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN tersebut, baru-baru ini.

Kegiatan di Bulan Ramadhan dan di tengah pandemi covid-19 tersebut bersamaan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2021 yang dilaksanakan KPPN Surakarta terhadap satuan kerja yang menjadi mitra kerja.

Satuan kerja yang disambangi antara lain Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Surakarta, Lanud Adi Soemarmo, Kantor Imigrasi Surakarta, Korem 074 Surakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Balai Latihan Kerja Surakarta, Kantor Kementerian Agama Sukoharjo, KPU Sukoharjo, Polres Sukoharjo, Kantor Kementerian Agama Wonogiri, KPU Wonogiri, dan Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Wonogiri.

"Pembangunan zona integritas itu sangat penting dalam sebuah organisasi beserta perkembangan dalam pencapaiannya," kata Tri, begitu dia akrab disapa.

Terpisah, Kepala KPPN Surakarta Sugiarso mengatakan, KPPN Surakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan di daerah sudah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena itu, KPPN Surakarta punya tanggung jawab moral untuk mendorong satuan kerja yang menjadi mitranya membangun zona integritas.

"Kita memfasilitasi dan memberi pendampingan satuan kerja yang membangun zona integritas. Zona integritas itu penting karena bagian dari upaya preventif untuk mencegah tindakan-tindakan tidak terpuji dari petugas di lingkungan internal instansi," kata Sugiarso.

Sumber : suaramerdeka.com

(https://www.suaramerdeka.com/regional/solo/261301-kppn-surakarta-dorong-satuan-kerja-bangun-zona-integritas?page=all)

Surakarta, 15 April 2021. Senin pagi yang cerah, tanggal 5 April 2021 pukul 08.00 WIB, sebuah mobil berplat nomor polisi H memasuki halaman KPPN Surakarta. Tiga penumpang turun dari mobil dan pengemudinya langsung diperiksa suhu tubuhnya oleh Petugas Keamanan. Semua suhunya di bawah 37º. Tamunya adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing beserta Plt. Kepala Bidang PPA II dan seorang staf.

Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso beserta para pejabat menyambut di depan pintu masuk, sedangkan para pegawai lainnya berdiri berjajar di jalan menuju ruang kepala kantor.

Kunjungan ini merupakan yang pertama kali di Surakarta, setelah beliau dilantik sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada awal Februari 2021.

“Beliau tipenya pekerja, tetapi dengan strategi dan dengan dukungan data yang valid”, demikian kata Sugiarso, saat memberikan sambutan awal dalam acara pengarahan Kakanwil kepada seluruh pejabat/pegawai KPPN Surakarta.

Ada 3 acara yang dihadiri beliau. Pertama, menghadiri Rapat Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa bertempat di aula KPPN Surakarta mulai pukul 09.00 WIB. Rakor dihadiri perwakilan BKD/BPKD/BPPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Pada acara ini dibahas kendala-kendala dan solusi agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2021 dapat dilakukan lebih  cepat dan akurat.

“Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa akan sangat membantu mempercepat pulihnya ekonomi nasional”, demikian Sugiarso memberikan sambutannya.

Acara kedua, kunjungan ke Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pukul 13.00 WIB. Dalam kunjungan itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng dan Kepala KPPN Surakarta diterima langsung oleh Rektor dan beberapa top manajemen UNS. Pada pertemuan ini dibahas tentang kerjasama sinergi antara Kanwil Perbendaharaan, Universitas dan Pemda. Khususnya  program  Pemberdayaan Aparat Desa melalui mahasiswa-mahasiswa. Kakanwil DJPb Provinsi Jateng berharap, melalui kerjasama sinergi ini dapat memperbaiki kinerja pengelolaan DAKF dan Dana Desa di tiap-tiap daerah.

Acara ketiga, pengarahan Kakanwil DJPb Provinsi Jateng kepada para pejabat/pegawai KPPN Surakarta. Selain memotivasi para pegawai untuk terus meningkatkan kualitas layanan, Bapak Midden Sihombing juga menekankan cara kerja analitis berdasarkan data dan angka yang valid. Untuk memudahkan dan mempercepat analisa, Kakanwil juga mengajarkan penggunaan aplikasi pengolah data yang dibuat sendiri olehnya.

“Satu tema yang akan beliau sampaikan terkait pengalaman beliau ketika mengisi capaian IKU, khususnya di tabel IIAA lampiran II.a.”, demikian Sugiarso mengawali acara pengarahan Kakanwil. “Bagaimana sebenarnya tabel IIAA kita isi, sehingga laporan capaian IKU menjadi berkualitas”, lanjut beliau.

Pada awal pengarahannya, Kepala Kanwil menyinggung PMK 113 tentang Perjalanan Dinas bahwa perjalanan dinas adalah melaksanakan tugas Negara sehingga berhak mendapat biaya perjalanan. Selanjutnya beliau menyinggung kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monev dan FGD perlu lebih ditingkatkan nilai tambahnya, tidak sekedar rutinitas/giliran/jatah, tapi berdasarkan data-data. Sedangkan terkait penyelesaian SPM menjadi SP2D agar lebih dipercepat sehingga meningkatkan nilai positif dan bisa menjadikan ‘nlai jual’.

Selanjutnya Kakanwil menyampaikan bahwa pengisian Isu Utama dan Akar Masalah pada tabel IIAA agar didasarkan pada data-data tahun sebelumnya.

“Isu Utamanya itu apa, cari datanya, kalau saya biasanya datanya berdasarkan history tahun lalu”, kata Midden Sihombing memberikan arahan. “Titik-titik mana sih yang paling krusial, itulah yang menjadi Akar Masalah dan Tindakan kita”, beliau melanjutkan.

Meskipun yang dibahas serius dan lama, namun beliau menyampaikannya dengan santai dan akrab dengan banyak guyonan, sehingga para pegawai bertahan mengikutinya sampai akhir dengan serius, antusias dan penuh perhatian terasa seperti mendapatkan hiburan.

Terakhir beliau menyampaikan semboyan, “Setiap pekerjaan kita adalah berkah bagi orang lain,  kerjaan itu cepat kita selesaikan,  makin cepat berkahnya bagi orang lain”.

Kontributor: Tri A.

Kami  berkomitmen melayani Anda dengan ~ Selalu PINTAR ~

Berikut link dokumen "Kebijakan Mutu KPPN Surakarta": 

https://drive.google.com/file/d/171iP2gYe2o6-zECqzLd7jp-ZYBPl-nBl/view?usp=sharing