(oleh: Sugiarso, Kepala KPPN Surakarta)

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2013, menyebutkan bahwa alokasi belanja subsidi disediakan dalam APBN untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengertian hajat hidup orang banyak jika dikaitkan dengan pemberian subsidi, tentunya memiliki arti yang menyempit atau dengan kata lain terdapat pembatasan (targeted). Hal ini tidak terlepas dari pengertian subsidi yaitu sebagai alat ukur untuk menjaga harga, sehingga barang yang diproduksi dapat dengan mudah diperoleh konsumen sesuai dengan kemampuannya (Soritaon Siregar: Kebjakan Subsidi Ditengah Ancaman Krisis Ekonomi, PT Adamantium Kreasi Cipta, 2010).

Surat Edaran tentang Alamat Websife, alamat E-mail, WhapsApp dan
saluran/sarana pengaduan

Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L TA 2018

KPPN Surakarta- Menteri keuangan didampingi bupati Sukoharjo pada hari Sabtu (26/5/2018) meninjau proses penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) di pasar Telukan Sukoharjo dan melakukan dialog dengan para pedagang di pasar telukan.