KPPN Surakarta, Selasa, 30 Agustus 2022, telah dilaksanakan Internalisasi Kegiatan Keberlanjutan WBBM, yang diikuti oleh seluruh Pejabat, Pegawai, OJT dan PPNPN pada KPPN Surakarta. Bapak Hartana selaku Kepala KPPN Surakarta menjelaskan terkait mekanisme dan timeline pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Zona Integritas (WBBM) dan Bapak Iswan selaku koordinator pengungkit I menjelaskan terkait Reviu Lembar Kerja Pemantauan dan Evaluasi (LKE).Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan WBBM akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini, diharapkan seluruh koordinator dan anggota Tim keberlanjutan WBBM dapat berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan keberlanjutan WBBM ini..

KPPN Surakarta, 26 Agustus 2022, Keseriusan KPPN Surakarta dalam mendukung implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) diwujudkan dengan berkolaborasi bersama Puskesmas Pajang, mengadakan sosialisasi kesehatan dan PUG bagi pegawai KPPN Surakarta. Kolaborasi ini mengangkat tema "Kesehatan Pekerja Perempuan, Menuju Sehat Produktif". Rangkaian kegiatan ini diawali dengan senam bersama sebagai bentuk kebersamaan, disusul dengan pelaksanaan tes kesehatan untuk semua pegawai, PPNPN dan Dharma Wanita KPPN Surakarta

KPPN Surakarta, Kamis, 25 Agustus 2022, Pembiayaan UMi merupakan program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), salah satunya PT. Pegadaian. Penasaran bagaimana sebenarnya penyaluran UMi oleh PT. Pegadaian dan bagaimana program Pembiayaan UMi dari kacamata pemerintah? Mari kita simak video podcast-nya di channel Youtube KPPN Surakarta.

 

KPPN Surakarta, Rabu, 24 Agustus 2022, di ruang FRESH Office KPPN Surakarta dilaksanakan pendampingan kepada satker Kemenag Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo, untuk penyelesaian data selisih yang tertangkap dalam Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada aplikasi MONSAKTI.Pelaksanaan rekonsiliasi Juli 2022 masih berjalan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Upaya akselerasi penyelesaian semua elemen data rekonsiliasi terus dilakukan oleh Tim SAKTI KPPN Surakarta.

Pendampingan langsung kepada satker khususnya terhadap satker yang mengalami pergantian petugas/operator pelaporan SAKTI terus dilakukan sebagai upaya pelaksanaan rekonsiliasi agar tidak terhambat oleh dinamika yang ada di tingkat satker.

KPPN Surakarta, Sesuai dengan amanat PMK No.233/PMK.07/2020, pengelolaan Dana Bagi Hasil dilakukan dengan memperhatikan peran serta pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan negara. Salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan penyaluran DBH PBB dan DBH PPh setelah terlebih dulu diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Atas hasil rekonsiliasi yang menunjukkan bahwa tidak ada selisih antara pajak yang dipungut dan disetor, BAR ini ditandatangani oleh perwakilan KPPN Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, dan Pemkab Wonogiri pada Selasa 23 Agustus 2022. BAR Penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2022 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Senin, 22 Agustus 2022, KPPN Surakarta mengadakan Pendampingan Monev Implementasi SAKTI dan FGD Penyelesaian Tagihan Kontraktual. Dalam kegiatan ini, didiskusikan, monev, dan inventarisir masalah-masalah dalam fungsionalisasi SAKTI serta mengenai tagihan kontraktual yang jatuh tempo. Yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah satker-satker dengan data kontrak yang jatuh tempo bulan Agustus, terdiri dari satker wilayah Surakarta dan Sukoharjo.Dari kegiatan ini, diharapkan realisasi penyerapan anggaran satker lebih maksimal, yang berdampak pada peningkatan IKPA satker.

Bertempat di aula gedung yang telah  menenerapkan konsep fresh office KPPN Surakarta, pada Kamis pagi 18 Agustus 2022 dilaksanakan penyerahan plakat apresiasi dan piagam penghargaan atas kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kepada satker-satker serta Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja KPPN Surakarta. Rangkaian acara tersebut diawali dengan Press Release Realisasi APBN sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2022, yang disampaikan oleh perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II, Kepala KPPN, Kepala KPPBC dan Kepala KPKNL Surakarta. Kolaborasi yang melibatkan gabungan unit Vertikal eselon I Kemenkeu di wilayah Surakarta ini dilaksanakan sebagai perwujudan Kemenkeu 1 dalam pelaksanaan transparansi publik dan penyampaian informasi pengelolaan Keuangan Negara.

Kabid Pendataan Ekstensifikasi dan Penilaian, Basuki Rakhmad menyampaikan bahwa memasuki pertengahan bulan Agustus tahun 2022 Realisisasi Penerimaan Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng II telah mencapai Rp 845.608.950.496 atau sebesar  75,18%  dari target.  Selanjutnya penerimaan dari cukai dipaparkan oleh Budi Santosa, Kepala KPPBC Surakarta dengan capaian kinerja penerimaan mencapai Rp 1.333.708.929.417,- atau sebesar 63,84% dari target yang dSitetapkan. Adi Wibowo, Kepala KPKNL Surakarta, mengutarakan bahwa untuk Bea Lelang yang terkumpul diinformasikan mencapai nilai Rp. 14.600.000.000,- secara yoy. Ini merupakan suatu pertumbuhan positif yang menggembirakan dibandingkan capaian tahun 2021.

 Dari sisi belanja negara yang meliputi Belanja Pemerintah dan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa dipaparkan oleh Kepala KPPN Surakarta, Hartana, dari pagu anggaran sebesar Rp. 6,117 Milyar yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp.3,178 Milyar atau 51,96%. Belanja TKDD yang didalamnya terdapat penyaluran Dana Desa termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat telah terealisasikan sebesar Rp.585,67 M atau 60,03% dari pagu yang dialokasikan.

 Rangkaian kegiatan press release dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra kerja KPPN Surakarta atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Penghargaan diberikan dengan beberapa kriteria penghargaan yaitu penghargaan atas kinerja IKPA, Kinerja LPJ bendahara, Kinerja implementasi KKP, implementasi Digipay, partisipasisatker dalam kinerja uji kompetensi PPK dan PPSPM dan penghargaan atas capaian kinerja DFDD oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten. 

Di akhir kegiatan dilakukan launching inovasi layanan yaitu Bilik Informasi Mandiri (BIMA), yang merupakan optimalisasi pemanfaatan  media WA Auto Reply untuk layanan informasi. KPPN Surakarta terus berkomitmen secara berkelanjutan mengimplementasikan program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara konsisten, dan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan standar ISO 37001:2016.

KPPN Surakarta, 5 Agustus 2022, Menciptakan kebahagiaan di lingkungan kerja itu penting dan harus dilakukan. Namun, merayakan kebersamaan dengan cara-cara yang menyenangkan akan memberikan kesan positif antar pegawai, dan mampu me-recharge energi serta motivasi pegawai. Kondisi pegawai yang prima dari sisi psikis, fisik, dan mental akan senantiasa siap untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi agar menjadi center of excellence. Pencapaian tujuan strategis organisasi tentu menjadi hal yang tidak sulit untuk diwujudkan.

Seluruh pejabat/pegawai dan PPNPN KPPN Surakarta, bersama Ibu-Ibu Persatuan Dharmawanita, mengikuti keseruan perlombaan dalam rangka memperingati spirit HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun dengan tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”

Perlombaan-perlombaan digagas dengan tidak hanya berorientasi pada keseruan, tetapi juga mengedepankan pesan-pesan kerja sama, sinergi, komunikasi, dan problem solving dalam satu kolaborasi team building. Perlombaan terdiri atas Injak kardus, Sodok kelapa, dan Himpit balon. Kegiatan diawali dan dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Surakarta, Hartana. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam perngatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 ini harus memotivasi semua pegawai untuk bangkit berkarya lebih baik dan lebih inovatif. Antusiasme seluruh pegawai sungguh terlihat dari keseruan dan “ke-gayeng-an” yang tercipta selama perlombaan dengan penuh sportivitas. Kebahagiaan-kebahagiaan pegawai di lingkungan kerja ini diharapkan akan menghasilkan prestasi dan karya yang lebih baik lagi dalam mengawal APBN Indonesia Maju.”