Kenaikan Jabatan Fungsional adalah kenaikan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional atas kinerjanya berdasarkan angka kredit yang disyaratkan untuk jenis jabatan fungsional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 11 angka 1 Peraturan BKN Nomor 3/2023):
2. ketersediaan kebutuhan jabatan;
3. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
4. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
5. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Kebutuhan/Formasi Jabatan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kementerian Keuangan memiliki 20 (dua puluh) jabatan fungsional (JF), baik yang bersifat tertutup hanya dapat digunakan di Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina, maupun terbuka dapat digunakan di Instansi Pusat dan Daerah. Untuk JF yang bersifat terbuka yaitu:

1. JF Analis Anggaran → dapat digunakan oleh Instansi Pusat
2. JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN → dapat digunakan di Instansi Pusat
3. JF Pranata Keuangan APBN → dapat digunakan di Instansi Pusat
4. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah → dapat digunakan di Instansi Pusat (Kementerian Dalam Negeri) dan Instansi Daerah (pada OPD Bappeda, Bapenda, dan BKAD)
5. JF Penilai Pemerintah → dapat digunakan di Instansi Pusat dan Daerah
6. JF Pelaksana Barang → dapat digunakan di Instansi Pusat dan Daerah

Apabila JF di Bidang Keuangan Negara telah diimplementasikan, maka dari 4 (empat) JF terdapat 1 (satu) JF saja yang bersifat tertutup, yaitu JF Pelelang. Sedangkan untuk JF Analis Keuangan Negara dan Pengawas Keuangan Negara pada bidang-bidang tertentu serta JF Penilai dapat digunakan oleh Instansi Pusat dan Daerah.

Pada prinsipnya, penggunaan JF di Bidang Keuangan Negara dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, komposisi jenjang JF, dan kesesuaian unit kedudukan JF agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta keberlangsungan karier bagi pejabat fungsional yang diangkat.

Norma umum karier JF di Bidang Keuangan Negara berbentuk segitiga dimana semakin tinggi jenjang jabatan maka jumlahnya semakin sedikit (menyesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan dan formasi kebutuhan organisasi).

Terdapat proses seleksi yang kompetitif dan selektif untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana halnya terjadi dalam jabatan struktural.