Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) antara lain untuk dispensasi sebagai berikut :

1. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke rekening Bendahara Pengeluaran 
2. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara Pengeluaran
3. Dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian/Renkas 
4. Dispensasi Perpanjangan TUP 
5. Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak

1. Diajukan jika satker ingin membayarkan Uang Makan dengan SPM-LS ke Rekening Bendahara Pengeluaran
2. KPPN Kotabumi hanya menyetujui jika alasan yang dikemukakan adalah alasan yang kuat (mis : pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP/sudah meninggal namun hak-hak ybs belum sepenuhnya terbayar)

1. Diajukan jika satker ingin membayarkan tunjangan kinerja dengan SPM-LS ke Rekening Bendahara Pengeluaran
2. KPPN Kotabumi hanya menyetujui jika alasan yang dikemukakan adalah alasan yang kuat (mis : pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP/sudah meninggal namun hak-hak ybs belum sepenuhnya terbayar)

1. Diajukan jika satker akan mengajukan SPM ke KPPN tanpa RPD Harian
2. SPM dapat diterima namun SP2D otomatis baru terbit 5 hari kerja setelah SPM diterima oleh petugas FO KPPN

1. Diajukan jika TUP yang telah diberikan oleh KPPN tidak habis dipergunakan dalam 1 bulan sejak terbitnya SP2D TUP
2. Konsekuensi pengajuan perpanjangan TUP adalah turunnya nilai IKPA untuk indikator Pengelolaan UP/TUP (karena sudah dianggap TUP yang terlambat)
3. Lama perpanjangan TUP yang diberikan oleh Kepala KPPN Kotabumi maksimal 1 bulan saja

1. Diajukan jika satker terlambat mengajukan Data Kontrak ke KPPN.
2. Batas akhir pendaftaran kontrak ke KPPN adalah 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak
3. PPK agar mencantumkan alasan keterlambatan pengajuan data kontrak ke KPPN Kotabumi
4. Konsekuensi pengajuan dispensasi pendaftaran kontrak adalah turunnya nilai IKPA untuk indikator Belanja Kontraktual (karena sudah dianggap kontrak yang terlambat)