Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, bersama Kepala KPP Pratama Tapaktuan, Maulana Marzuki, menggelar rilis kinerja APBN periode Maret 2026 pada tanggal 8 April 2026. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik terkait perkembangan pelaksanaan anggaran negara serta kinerja penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Tapaktuan  dan KPP Tapaktuan hingga akhir triwulan I tahun 2026

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Tapaktuan hingga 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi belanja negara maupun penerimaan negara.

Pada KPPN Tapaktuan, secara keseluruhan, pagu APBN yang dikelola KPPN Tapaktuan mencapai sekitar Rp3,28 triliun, yang disalurkan kepada 81 Satuan Kerja pada 14 Kementerian/Lembaga, 4 Pemerintah Daerah (Kab Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam) termasuk di dalamnya 610 gampong/desa.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp1,05 triliun atau sekitar 32 persen dari total pagu. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 25 persen dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 33 persen.

Berdasarkan kinerja per Kementerian/Lembaga, realisasi tertinggi tercatat pada Mahkamah Agung, diikuti Kejaksaan dan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru di tahun 2026, hingga triwulan I masih belum mencatatkan realisasi anggaran.

Pada triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, salah satunya adalah pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pembayaran THR telah disalurkan kepada 6.242 penerima dengan total nilai mencapai Rp21,82 miliar.

Selain itu, kinerja Transfer ke Daerah juga menunjukkan capaian yang baik. Penyaluran Dana Desa tahap I telah mencapai Rp49,06 miliar kepada 383 desa. Di sektor kesehatan, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan khusus kepada 16 dokter, serta berbagai tunjangan pendidikan kepada ribuan guru di daerah.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Tapaktuan, terdiri dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Simeulue, hingga triwulan I tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp161,8 miliar.

Secara neto, penerimaan pajak tersebut tumbuh signifikan sebesar 27,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan jenis pajaknya, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuh 168,3%, PPh Final, PPh 22, dan PPh 23 tumbuh 75,2%, dan PPN & PPnBM tumbuh 27,0% dibanding periode yang sama di tahun 2025.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat ditopang oleh penerimaan PPN & PPnBM (Penerimaan Neto: Rp30,32M) mencerminkan aktivitas ekonomi dan transaksi yang tumbuh pada triwulan 1 tahun 2026.

Selanjutnya berdasarkan sektor usaha, empat sektor utama memberi kontribusi 95% Penerimaan Pajak bruto, yakni: Sektor Instansi Pemerintah, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Perdagangan, dan Sektor Konstruksi.

Sektor Instansi Pemerintah tumbuh double digits hampir 50% karena adanya percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah di awal tahun, pencairan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) lebih awal dibanding tahun sebelumnya.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Sektor Perdagangan yang didominasi sektor kelapa sawit diharapkan dapat terus tumbuh pada bulan-bulan berikutnya seiring dengan kenaikan harga CPO.

Sebagai penutup, Kepala KPPN Tapaktuan bersama dengan Kepala KPP Tapaktuan menyampaikan bahwa capaian positif pada triwulan I ini diharapkan dapat terus berlanjut. Seiring dengan kinerja penerimaan pajak yang terus tumbuh, diharapkan kinerja KPPN Tapaktuan dan KPP Pratama Tapaktuan juga dapat terus meningkat secara konsisten pada triwulan-triwulan berikutnya.

Penulis: Depi Farizzal

Tapaktuan — Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Linggo Supranggono, memberikan motivasi sekaligus penguatan integritas kepada seluruh pegawai dalam kegiatan briefing pagi yang dilaksanakan pada 6 April 2026 di front office pada pukul 08.00 hingga 09.30 WIB.

Dalam arahannya, Linggo menekankan pentingnya penerapan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap dan perilaku pegawai, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, guna menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pegawai wajib menjunjung tinggi nilai integritas dengan menjaga perilaku, menghindari konflik kepentingan, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam konteks ini, Linggo menyinggung isu perselingkuhan yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan kode etik karena berpotensi menurunkan citra dan kepercayaan publik.

Selain itu, Linggo menekankan pentingnya peran supporting unit dalam mendukung kelancaran tugas utama organisasi. Unit pendukung diharapkan mampu memberikan layanan internal yang optimal, profesional, dan responsif sehingga seluruh proses kerja dapat berjalan efektif dan efisien.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarpegawai. Menurutnya, kolaborasi yang baik, komunikasi yang terbuka, serta saling menghargai antarunit menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan nilai Kementerian Keuangan yang menekankan kerja sama produktif dan harmonis untuk menghasilkan kinerja terbaik.

“Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi oleh kekuatan tim dan sinergi yang solid,” ujar Linggo.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan sanksi moral, baik secara tertutup maupun terbuka, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga integritas, etika, serta membangun kerja sama yang baik dalam lingkungan kerja.

Kegiatan briefing pagi ini berlangsung dengan penuh perhatian dan antusiasme. Diharapkan melalui penguatan ini, seluruh pegawai KPPN Tapaktuan semakin berkomitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan sinergi, serta mendukung kinerja organisasi secara optimal.

TAPAKTUAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan memastikan pemenuhan hak bagi para aparatur negara di wilayah kerjanya berjalan tepat waktu. Hingga memasuki periode April 2026, KPPN Tapaktuan telah sukses menyalurkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 dengan total nilai mencapai Rp21.825.852.596.

Penyaluran dana besar ini diperuntukkan bagi 6.242 pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berdasarkan rincian data pencairan, dana tersebut meliputi dua komponen utama: THR atas Gaji Induk dan THR atas Tunjangan Kinerja (Tunkin).

Proses pencairan dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi intensif dengan berbagai satuan kerja (satker) terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat menerima tunjangan mereka sebelum perayaan hari raya, guna mendukung kebutuhan konsumsi rumah tangga para pegawai.

Plt. Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa percepatan dan ketepatan penyaluran THR merupakan komitmen nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan layanan prima.

"Penyaluran THR tahun 2026 ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para aparatur negara, termasuk PPPK dan PPNPN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kami berharap dana yang telah cair ini dapat segera dimanfaatkan oleh para pegawai untuk persiapan hari raya, yang secara langsung juga akan memberikan dampak positif pada perputaran roda ekonomi di wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya," ujar Linggo Supranggono.

Penyaluran THR tahun ini terpantau berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti pada sistem perbendaharaan. Dengan tuntasnya pembayaran ini, KPPN Tapaktuan kembali menunjukkan kinerjanya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya para abdi negara.

Liputan Oleh: M. Irsad Adli
#IndonesianTreasury #BerAKHLAK

Aceh Selatan – Upaya memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Hal ini tercermin dalam kegiatan sharing dan diskusi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang dilaksanakan pada Selasa (7/4/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antar instansi, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, S.S.T., M. Sc., menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Selatan merupakan salah satu mitra strategis KPPN Tapaktuan. Ia menekankan bahwa kolaborasi dan saling dukung antar instansi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran di daerah dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Nilai integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perlu dibangun sebagai budaya organisasi yang terus dijaga dan diperkuat secara bersama.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut membahas berbagai aspek penguatan integritas, termasuk pentingnya transparansi layanan, konsistensi penerapan standar pelayanan, serta komitmen dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh KPPN Tapaktuan serta menyatakan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan kesiapan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPPN Tapaktuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja yang semakin erat antara KPPN Tapaktuan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penulis: Depi Farizzal

#IndonesianTreasury #BerAKHLAK

Tapaktuan — Dalam rangka memperkuat kualitas pelaksanaan anggaran negara di wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan resmi menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II serta Capaian Output Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari kerja ini dimulai sejak Senin, 6 April 2026, hingga Jumat, 10 April 2026. Guna memberikan fleksibilitas bagi para pengelola keuangan satuan kerja (satker), KPPN Tapaktuan membuka dua kanal layanan, yakni secara tatap muka (offline) di Ruang Pelayanan KPPN Tapaktuan dan secara daring (online) melalui inovasi unggulan Tamu Jauh (TJ-074).

Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dengan perencanaan penarikan dana yang lebih akurat dan terukur, diharapkan setiap program kerja yang dicanangkan oleh satuan kerja dapat berjalan selaras dengan target capaian output yang telah ditetapkan, sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara tepat sasaran.

Plt. Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan kas dan eksekusi di lapangan. Dalam arahannya, beliau menyampaikan pesan penting bagi seluruh mitra kerja KPPN Tapaktuan.

"Akurasi data RPD bukan sekadar administratif, melainkan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas kas negara. Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap satuan kerja mampu menyusun rencana penarikan dana yang selaras dengan target outputnya. Jika perencanaan matang dan output tercapai secara berkualitas, maka kinerja pelaksanaan anggaran kita akan semakin optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar Linggo Supranggono.

Selain fokus pada angka serapan, kegiatan ini juga memberikan edukasi mendalam mengenai kualitas data pada aplikasi pelaporan. Seluruh satuan kerja diharapkan semakin memahami bahwa kualitas data RPD dan capaian output merupakan instrumen vital dalam mengukur efektivitas belanja pemerintah.

Dengan semangat pelayanan yang profesional dan inovatif, KPPN Tapaktuan berkomitmen untuk terus mengawal satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penulis Liputan: Dory Sukma Wahyu Prabowo

#IndonesianTreasury #BerAKHLAK