Kinerja penyaluran Dana Desa di wilayah kerja KPPN Tapaktuan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data OMSPAN-TKD per 9 Juli 2026, realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II pada empat pemerintah daerah mitra KPPN Tapaktuan telah mencapai Rp160,60 miliar atau 87,3 persen dari total pagu Dana Desa sebesar Rp183,86 miliar yang dialokasikan kepada 610 desa.

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, Kamis 9 Juli 2026 menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.

"Hingga 9 Juli 2026, penyaluran Dana Desa Tahap I telah terealisasi sebesar Rp77,45 miliar kepada seluruh 610 desa atau mencapai 100 persen dari jumlah desa penerima. Sementara itu, penyaluran Dana Desa Tahap II telah mencapai Rp83,14 miliar kepada 478 desa. Secara keseluruhan, realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Tapaktuan telah mencapai 87,3 persen dari total pagu yang tersedia," jelas Linggo.

Berdasarkan capaian per daerah, Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi daerah pertama yang berhasil menuntaskan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen dengan realisasi sebesar Rp42,74 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Singkil mencatat realisasi sebesar Rp37,14 miliar atau 99,6 persen, Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp66,81 miliar atau 84,9 persen, dan Kota Subulussalam sebesar Rp13,91 miliar atau 55,4 persen.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam mendukung percepatan penyaluran Dana Desa. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memastikan dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Linggo.

Meskipun demikian, KPPN Tapaktuan masih mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa yang belum menyelesaikan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II agar segera melengkapi persyaratan yang diperlukan sehingga penyaluran dapat dilakukan tepat waktu.

"Kami mengimbau pemerintah daerah yang desanya belum salur Tahap II untuk segera menyelesaikan proses pengajuan dan pemenuhan dokumen persyaratan. Semakin cepat Dana Desa disalurkan, semakin cepat pula manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa," tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala KPPN Tapaktuan menjelaskan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa memiliki dampak yang sangat strategis terhadap pembangunan dan perekonomian desa. Dana Desa tidak hanya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Selain mendorong percepatan penyaluran, KPPN Tapaktuan juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi faktor penting untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, KPPN Tapaktuan terus mendorong implementasi pengelolaan keuangan desa secara digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

"Kami berharap pemerintah daerah dan pemerintah desa terus memperkuat tata kelola keuangan yang baik, memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa, serta menjaga integritas dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat," pungkas Kepala KPPN Tapaktuan.

KPPN Tapaktuan akan terus berkomitmen melakukan pendampingan, monitoring, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam.

Penulis: Zzakaria (Kepala Seksi Bank)

Aceh Singkil, Senin 6 Juli 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaik pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100 dengan predikat Sangat Baik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Syahron Hasibuan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

IKPA merupakan instrumen yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Penilaian IKPA mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kualitas perencanaan anggaran, kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan belanja, hingga kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tapaktuan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas dedikasi dan kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran negara.

"Capaian nilai IKPA 100 merupakan hasil dari komitmen, disiplin, serta sinergi seluruh jajaran dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara berkualitas. Kami berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran," ujar Kepala KPPN Tapaktuan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh KPPN Tapaktuan. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai yang senantiasa berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 serta terus memperkuat sinergi dengan KPPN Tapaktuan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Melalui penghargaan ini, KPPN Tapaktuan berharap semakin banyak satuan kerja di wilayah kerjanya yang terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam.

Penulis: Alvi Syahrin

Tapaktuan – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Linggo Supranggono, menghadiri apel pagi di halaman Polres Aceh Selatan, Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik Triwulan I Tahun 2026 kepada Polres Aceh Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kapolres Aceh Selatan, AKBP T. Ricky Fadlianshah, sebagai bentuk apresiasi atas capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna.

IKPA merupakan indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran negara oleh satuan kerja, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penggunaan anggaran.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tapaktuan menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja seluruh jajaran Polres Aceh Selatan dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricky Fadlianshah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama tim yang solid serta dukungan sinergi dengan KPPN Tapaktuan.

“Kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan dukungan ratusan personel, Polres Aceh Selatan dinilai mampu menunjukkan kinerja organisasi yang baik, terutama dalam pengelolaan anggaran negara yang berkualitas.

Kegiatan apel pagi berlangsung tertib dan khidmat, diikuti seluruh jajaran pimpinan dan personel Polres Aceh Selatan. Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara di lingkungan kepolisian.

Sumber:
https://rri.co.id/meulaboh/regional/2389966/kppn-tapaktuan-beri-penghargaan-ikpa-sempurna-kepada-polres-aceh-selatan

Tapaktuan – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan mencatat penyaluran Dana Desa Tahap I pada wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya), Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar Rp.75 miliar pada tahap 1 Semester I Tahun 2026,

Plt Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, Sabtu 13 Juni 2026 mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapaktuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan Dana Desa, khususnya menjelang penyaluran Tahap II.

Adapun pagu Dana Desa Tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapaktuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil Rp.37 miliar, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Rp42 miliar, dan Kota Subulussalam Rp25 miliar.

"Dari seluruh daerah tersebut, realisasi penyaluran tertinggi pada Tahap I saat ini berada di Kabupaten Aceh Singkil yang telah mencapai sekitar 92 persen atau sebesar Rp34 miliar dari total pagu yang tersedia," kata Linggo Supranggono.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2026, penyaluran Dana Desa Tahap II di wilayah kerja KPPN Tapaktuan juga telah mulai berjalan dengan realisasi mencapai sekitar Rp.23 miliar.

Menurut Linggo, KPPN Tapaktuan terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar proses penyaluran Dana Desa dapat berlangsung tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahap I, pemerintah daerah idealnya telah menyelesaikan seluruh proses pengajuan sebelum 15 Juni 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut belum tuntas, maka akan terdapat tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami mengimbau seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapaktuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran Dana Desa Tahap II sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Linggo juga berharap agar pemerintah daerah dapat memastikan penyerapan anggaran Dana Desa dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa dapat dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa di masing-masing daerah," tutupnya.

Sumber:
https://rri.co.id/meulaboh/ekonomi/keuangan/2489676/percepat-penyaluran-dana-desa-kppn-tapaktuan-lakukan-akselarasi-masing-pemda

Tapaktuan – KPPN Tapaktuan menyelenggarakan sosialisasi inovasi layanan pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, dan dihadiri seluruh Kepala KPPN lingkup Aceh, termasuk KPPN Lhokseumawe dan KPPN Kutacane yang turut mengikuti pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2026.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tapaktuan memperkenalkan tiga inovasi unggulan tahun 2026, yakni TJ 074 (Tamu Jauh 074), MOGE 074 (Monitoring Gaji 074), dan PEUTROE 074 (Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi Online). Inovasi-inovasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan geografis, meningkatkan kepatuhan satuan kerja, serta memperkuat tata kelola perbendaharaan berbasis digital.

TJ 074 merupakan layanan konsultasi jarak jauh berbasis Microsoft Teams yang memungkinkan satuan kerja memperoleh pendampingan tanpa harus hadir langsung ke kantor. Sementara itu, MOGE 074 hadir sebagai dashboard monitoring berbasis Google Sheets untuk memantau kepatuhan rekonsiliasi dan penyampaian SPM, sekaligus memastikan ketepatan waktu pembayaran gaji induk. Adapun PEUTROE 074 berfungsi sebagai sistem pemantauan sertifikasi pejabat perbendaharaan secara real-time guna mendukung profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, KPPN Lhokseumawe memaparkan inovasi SiFRANS v2 dan MONJAGO. SiFRANS v2 digunakan untuk monitoring dan evaluasi penyaluran dana transfer ke daerah dengan tampilan data komparatif antar tahun, sedangkan MONJAGO berfungsi memantau penyampaian SPM, rekonsiliasi, serta ketepatan waktu penyampaian gaji oleh satuan kerja.

Sementara itu, KPPN Kutacane memperkenalkan inovasi REALINDA, yaitu sistem informasi penyaluran dana ke pemerintah daerah yang menyajikan data detail terkait SPM, SP2D, dan nilai penyaluran secara terkini.

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas berbagai inovasi yang telah dikembangkan sekaligus mendorong replikasi dan keberlanjutannya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pola pelayanan yang lebih baik serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder,” ujarnya.

Selain sosialisasi inovasi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi terkait tahapan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2026, khususnya dalam menjaga keberlanjutan inovasi baik selama proses maupun setelah pencapaian predikat tersebut.