Tapaktuan – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan mencatat penyaluran Dana Desa Tahap I pada wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya), Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar Rp.75 miliar pada tahap 1 Semester I Tahun 2026,

Plt Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, Sabtu 13 Juni 2026 mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapaktuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan Dana Desa, khususnya menjelang penyaluran Tahap II.

Adapun pagu Dana Desa Tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapaktuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil Rp.37 miliar, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Rp42 miliar, dan Kota Subulussalam Rp25 miliar.

"Dari seluruh daerah tersebut, realisasi penyaluran tertinggi pada Tahap I saat ini berada di Kabupaten Aceh Singkil yang telah mencapai sekitar 92 persen atau sebesar Rp34 miliar dari total pagu yang tersedia," kata Linggo Supranggono.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2026, penyaluran Dana Desa Tahap II di wilayah kerja KPPN Tapaktuan juga telah mulai berjalan dengan realisasi mencapai sekitar Rp.23 miliar.

Menurut Linggo, KPPN Tapaktuan terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar proses penyaluran Dana Desa dapat berlangsung tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahap I, pemerintah daerah idealnya telah menyelesaikan seluruh proses pengajuan sebelum 15 Juni 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut belum tuntas, maka akan terdapat tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami mengimbau seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapaktuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran Dana Desa Tahap II sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Linggo juga berharap agar pemerintah daerah dapat memastikan penyerapan anggaran Dana Desa dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa dapat dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa di masing-masing daerah," tutupnya.

Sumber:
https://rri.co.id/meulaboh/ekonomi/keuangan/2489676/percepat-penyaluran-dana-desa-kppn-tapaktuan-lakukan-akselarasi-masing-pemda

Tapaktuan – KPPN Tapaktuan menyelenggarakan sosialisasi inovasi layanan pada Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, dan dihadiri seluruh Kepala KPPN lingkup Aceh, termasuk KPPN Lhokseumawe dan KPPN Kutacane yang turut mengikuti pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2026.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tapaktuan memperkenalkan tiga inovasi unggulan tahun 2026, yakni TJ 074 (Tamu Jauh 074), MOGE 074 (Monitoring Gaji 074), dan PEUTROE 074 (Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi Online). Inovasi-inovasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan geografis, meningkatkan kepatuhan satuan kerja, serta memperkuat tata kelola perbendaharaan berbasis digital.

TJ 074 merupakan layanan konsultasi jarak jauh berbasis Microsoft Teams yang memungkinkan satuan kerja memperoleh pendampingan tanpa harus hadir langsung ke kantor. Sementara itu, MOGE 074 hadir sebagai dashboard monitoring berbasis Google Sheets untuk memantau kepatuhan rekonsiliasi dan penyampaian SPM, sekaligus memastikan ketepatan waktu pembayaran gaji induk. Adapun PEUTROE 074 berfungsi sebagai sistem pemantauan sertifikasi pejabat perbendaharaan secara real-time guna mendukung profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, KPPN Lhokseumawe memaparkan inovasi SiFRANS v2 dan MONJAGO. SiFRANS v2 digunakan untuk monitoring dan evaluasi penyaluran dana transfer ke daerah dengan tampilan data komparatif antar tahun, sedangkan MONJAGO berfungsi memantau penyampaian SPM, rekonsiliasi, serta ketepatan waktu penyampaian gaji oleh satuan kerja.

Sementara itu, KPPN Kutacane memperkenalkan inovasi REALINDA, yaitu sistem informasi penyaluran dana ke pemerintah daerah yang menyajikan data detail terkait SPM, SP2D, dan nilai penyaluran secara terkini.

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas berbagai inovasi yang telah dikembangkan sekaligus mendorong replikasi dan keberlanjutannya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pola pelayanan yang lebih baik serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder,” ujarnya.

Selain sosialisasi inovasi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi terkait tahapan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2026, khususnya dalam menjaga keberlanjutan inovasi baik selama proses maupun setelah pencapaian predikat tersebut.

Aceh Selatan – Upaya memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Hal ini tercermin dalam kegiatan sharing dan diskusi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang dilaksanakan pada Selasa (7/4/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antar instansi, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah.

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, S.S.T., M. Sc., menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Selatan merupakan salah satu mitra strategis KPPN Tapaktuan. Ia menekankan bahwa kolaborasi dan saling dukung antar instansi memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran di daerah dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Nilai integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perlu dibangun sebagai budaya organisasi yang terus dijaga dan diperkuat secara bersama.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut membahas berbagai aspek penguatan integritas, termasuk pentingnya transparansi layanan, konsistensi penerapan standar pelayanan, serta komitmen dalam pencegahan praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh KPPN Tapaktuan serta menyatakan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan kesiapan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KPPN Tapaktuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja yang semakin erat antara KPPN Tapaktuan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penulis: Depi Farizzal

#IndonesianTreasury #BerAKHLAK

Tapaktuan – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Linggo Supranggono, menghadiri apel pagi di halaman Polres Aceh Selatan, Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik Triwulan I Tahun 2026 kepada Polres Aceh Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kapolres Aceh Selatan, AKBP T. Ricky Fadlianshah, sebagai bentuk apresiasi atas capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sempurna.

IKPA merupakan indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran negara oleh satuan kerja, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penggunaan anggaran.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Tapaktuan menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja seluruh jajaran Polres Aceh Selatan dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricky Fadlianshah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama tim yang solid serta dukungan sinergi dengan KPPN Tapaktuan.

“Kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja hingga akhir tahun, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan dukungan ratusan personel, Polres Aceh Selatan dinilai mampu menunjukkan kinerja organisasi yang baik, terutama dalam pengelolaan anggaran negara yang berkualitas.

Kegiatan apel pagi berlangsung tertib dan khidmat, diikuti seluruh jajaran pimpinan dan personel Polres Aceh Selatan. Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara di lingkungan kepolisian.

Sumber:
https://rri.co.id/meulaboh/regional/2389966/kppn-tapaktuan-beri-penghargaan-ikpa-sempurna-kepada-polres-aceh-selatan

Kepala KPPN Tapaktuan, Linggo Supranggono, bersama Kepala KPP Pratama Tapaktuan, Maulana Marzuki, menggelar rilis kinerja APBN periode Maret 2026 pada tanggal 8 April 2026. Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik terkait perkembangan pelaksanaan anggaran negara serta kinerja penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Tapaktuan  dan KPP Tapaktuan hingga akhir triwulan I tahun 2026

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Tapaktuan hingga 31 Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi belanja negara maupun penerimaan negara.

Pada KPPN Tapaktuan, secara keseluruhan, pagu APBN yang dikelola KPPN Tapaktuan mencapai sekitar Rp3,28 triliun, yang disalurkan kepada 81 Satuan Kerja pada 14 Kementerian/Lembaga, 4 Pemerintah Daerah (Kab Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam) termasuk di dalamnya 610 gampong/desa.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp1,05 triliun atau sekitar 32 persen dari total pagu. Realisasi ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 25 persen dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 33 persen.

Berdasarkan kinerja per Kementerian/Lembaga, realisasi tertinggi tercatat pada Mahkamah Agung, diikuti Kejaksaan dan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru di tahun 2026, hingga triwulan I masih belum mencatatkan realisasi anggaran.

Pada triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, salah satunya adalah pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pembayaran THR telah disalurkan kepada 6.242 penerima dengan total nilai mencapai Rp21,82 miliar.

Selain itu, kinerja Transfer ke Daerah juga menunjukkan capaian yang baik. Penyaluran Dana Desa tahap I telah mencapai Rp49,06 miliar kepada 383 desa. Di sektor kesehatan, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan khusus kepada 16 dokter, serta berbagai tunjangan pendidikan kepada ribuan guru di daerah.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Tapaktuan, terdiri dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Simeulue, hingga triwulan I tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp161,8 miliar.

Secara neto, penerimaan pajak tersebut tumbuh signifikan sebesar 27,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan jenis pajaknya, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuh 168,3%, PPh Final, PPh 22, dan PPh 23 tumbuh 75,2%, dan PPN & PPnBM tumbuh 27,0% dibanding periode yang sama di tahun 2025.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat ditopang oleh penerimaan PPN & PPnBM (Penerimaan Neto: Rp30,32M) mencerminkan aktivitas ekonomi dan transaksi yang tumbuh pada triwulan 1 tahun 2026.

Selanjutnya berdasarkan sektor usaha, empat sektor utama memberi kontribusi 95% Penerimaan Pajak bruto, yakni: Sektor Instansi Pemerintah, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Perdagangan, dan Sektor Konstruksi.

Sektor Instansi Pemerintah tumbuh double digits hampir 50% karena adanya percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah di awal tahun, pencairan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) lebih awal dibanding tahun sebelumnya.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Sektor Perdagangan yang didominasi sektor kelapa sawit diharapkan dapat terus tumbuh pada bulan-bulan berikutnya seiring dengan kenaikan harga CPO.

Sebagai penutup, Kepala KPPN Tapaktuan bersama dengan Kepala KPP Tapaktuan menyampaikan bahwa capaian positif pada triwulan I ini diharapkan dapat terus berlanjut. Seiring dengan kinerja penerimaan pajak yang terus tumbuh, diharapkan kinerja KPPN Tapaktuan dan KPP Pratama Tapaktuan juga dapat terus meningkat secara konsisten pada triwulan-triwulan berikutnya.

Penulis: Depi Farizzal

Tapaktuan — Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Linggo Supranggono, memberikan motivasi sekaligus penguatan integritas kepada seluruh pegawai dalam kegiatan briefing pagi yang dilaksanakan pada 6 April 2026 di front office pada pukul 08.00 hingga 09.30 WIB.

Dalam arahannya, Linggo menekankan pentingnya penerapan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap dan perilaku pegawai, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, guna menjaga martabat dan kehormatan institusi.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pegawai wajib menjunjung tinggi nilai integritas dengan menjaga perilaku, menghindari konflik kepentingan, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam konteks ini, Linggo menyinggung isu perselingkuhan yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan kode etik karena berpotensi menurunkan citra dan kepercayaan publik.

Selain itu, Linggo menekankan pentingnya peran supporting unit dalam mendukung kelancaran tugas utama organisasi. Unit pendukung diharapkan mampu memberikan layanan internal yang optimal, profesional, dan responsif sehingga seluruh proses kerja dapat berjalan efektif dan efisien.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antarpegawai. Menurutnya, kolaborasi yang baik, komunikasi yang terbuka, serta saling menghargai antarunit menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan nilai Kementerian Keuangan yang menekankan kerja sama produktif dan harmonis untuk menghasilkan kinerja terbaik.

“Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi oleh kekuatan tim dan sinergi yang solid,” ujar Linggo.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan sanksi moral, baik secara tertutup maupun terbuka, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga integritas, etika, serta membangun kerja sama yang baik dalam lingkungan kerja.

Kegiatan briefing pagi ini berlangsung dengan penuh perhatian dan antusiasme. Diharapkan melalui penguatan ini, seluruh pegawai KPPN Tapaktuan semakin berkomitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan sinergi, serta mendukung kinerja organisasi secara optimal.