TAPAKTUAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tapaktuan kembali menyelenggarakan kegiatan strategis berupa Forum Konsultasi Publik (FKP), Press Release Kinerja APBN, serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk periode September Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung pada Rabu, 24 September 2025 ini dilaksanakan secara hybrid, yakni bertempat di Aula KPPN Tapaktuan dan melalui media daring Microsoft Teams. 

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan perbankan (BSI dan Bank Aceh Syariah), lembaga penyiaran publik (RRI dan TVRI), hingga perwakilan masyarakat dari Gampong Lhok Bengkuang .

Kinerja Belanja dan Tantangan Anggaran

Dalam sesi Press Release yang dipaparkan oleh Kepala Seksi PDMS, Bapak Depi Farizzal, terungkap bahwa realisasi belanja APBN untuk empat kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN Tapaktuan hingga 22 September 2025 berada di kisaran 70% hingga 73%. Kota Subulussalam mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 73,4%. Secara keseluruhan (Grand Total), realisasi belanja telah mencapai 70,7%.

Lebih rinci mengenai jenis belanja, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pagu tertinggi sebesar Rp1,84 triliun dengan realisasi mencapai 72,9%. Sementara itu, persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Dana Desa sebesar 79,5%, sedangkan yang terendah adalah Dana Transfer DAK Fisik yang baru mencapai 34,7%.

Meskipun capaian cukup positif, Kepala KPPN Tapaktuan, Bapak Sukadi, menyoroti enam tantangan utama pelaksanaan anggaran di tahun 2025, yaitu:

1. Ketertiban satuan kerja dalam pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya tepat waktu.

2. Isu struktural terkait permasalahan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Kurangnya koordinasi antar tim perencanaan anggaran di Satuan Kerja.

4. Pemanfaatan transaksi digital yang masih tergolong rendah.

5. Pemahaman mengenai perencanaan pola belanja dan penetapan target capaian output yang belum optimal.

6. Potensi isu akibat kontrak yang baru dimulai pada akhir tahun.

    

Forum Konsultasi Publik: Pelibatan Masyarakat

Selain evaluasi anggaran, agenda utama lainnya adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini merupakan wadah dialog partisipatif antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk mendapatkan masukan konstruktif demi penyempurnaan standar pelayanan. Kepala KPPN Tapaktuan memaparkan beberapa layanan unggulan KPPN, antara lain Penerbitan SP2D, Pengesahan SKPP, Transfer ke Daerah, Koreksi Penerimaan Negara, dan Pengelolaan Pengaduan. Beliau menekankan pentingnya peran stakeholder dan masyarakat umum untuk turut serta mengawal dan menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Tapaktuan.

KPPN Tapaktuan berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi pengelola keuangan dan memperkuat forum koordinasi dengan mitra kerja guna mendukung pelaksanaan anggaran yang sesuai regulasi.

Tapaktuan, 25 Juli 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tapaktuan menggelar kegiatan Press Release Kinerja APBN, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode Juli 2025, serta diskusi pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Acara ini berlangsung secara daring melalui platform Microsoft Teams dan dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara Pengeluaran, serta staf pengelola keuangan dari berbagai satuan kerja.

Dalam pemaparan awal, Kepala KPPN Tapaktuan, Sukadi, menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN untuk empat kabupaten/kota di wilayah kerja KPPN Tapaktuan hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 46,75%. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya:

• Ketertiban satuan kerja dalam pengelolaan anggaran tepat waktu.
• Keterbatasan SDM yang menjadi isu struktural.
• Miskoordinasi antara tim perencanaan anggaran.
• Rendahnya pemanfaatan transaksi digital.
• Kurangnya pemahaman terkait perencanaan pola belanja dan target capaian output.
• Kontrak yang dimulai di akhir tahun berpotensi menimbulkan masalah.

Sesi diskusi dilanjutkan dengan materi pengelolaan UP/TUP oleh Alvi Syahrin, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala pengelolaan dana, yang dijawab langsung oleh narasumber KPPN Tapaktuan.

Komitmen Berkelanjutan
KPPN Tapaktuan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan memperkuat forum komunikasi dengan satuan kerja. Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sesuai regulasi dan kebijakan.

TAPAKTUAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tapaktuan menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk periode Agustus 2025 pada Jumat, 29 Agustus 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pengelola keuangan satuan kerja (Satker) di lingkup KPPN Tapaktuan.

Kepala KPPN Tapaktuan, Bapak Sukadi, membuka acara dengan memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja yang mencakup empat kabupaten/kota. Tercatat, realisasi belanja APBN hingga 25 Juli 2025 telah mencapai angka 57 persen.

Tantangan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Dalam pemaparannya, Sukadi menyoroti beberapa tantangan krusial yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain:

• Ketertiban satuan kerja dalam mengelola anggaran agar tepat waktu

• Masalah dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih menjadi isu struktural.

• Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan anggaran di Satuan Kerja.

• Masih rendahnya pemanfaatan transaksi digital.

• Pemahaman yang belum optimal terkait perencanaan pola belanja dan penetapan target capaian output.

• Risiko penumpukan kontrak yang baru dimulai pada akhir tahun.

Terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), capaian nilai untuk periode Agustus 2025 tercatat sebesar 74,80 (belum termasuk data Capaian Output). KPPN Tapaktuan menghimbau satuan kerja untuk mewaspadai aspek Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, serta Pengelolaan UP/TUP guna menjaga kualitas kinerja anggaran di triwulan berikutnya.

Pentingnya Security Awareness di Era Digital

Selain evaluasi anggaran, agenda penting lainnya adalah sosialisasi Security Awareness yang dibawakan oleh Bapak Syukri dari Subbagian Umum. Sesi ini menekankan pentingnya menjaga keamanan akun pengguna aplikasi Kementerian Keuangan.

Narasumber menegaskan bahwa kata sandi (password) adalah garis pertahanan pertama dalam keamanan digital. Menggunakan kata sandi yang lemah diibaratkan seperti memiliki kunci yang sama untuk rumah, mobil, dan brankas yang mudah ditiru orang lain. Perlindungan akun sangat vital karena menyangkut keamanan identitas pribadi, aset finansial, hingga informasi rahasia pekerjaan.

Komitmen Layanan

Menutup kegiatan, KPPN Tapaktuan menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kompetensi dan kapasitas pengelola keuangan serta memperkuat forum koordinasi dengan satuan kerja. Hal ini dilakukan demi mendukung pelaksanaan anggaran belanja negara yang sesuai dengan regulasi dan rencana yang telah ditetapkan.

TAPAKTUAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tapaktuan menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran untuk periode Juni 2025 pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Tapaktuan. Acara ini memiliki tiga agenda utama, yakni rilis kinerja APBN, sosialisasi tata kerja layanan Customer Service Officer (CSO), dan bimbingan teknis (Bimtek) akuntansi dan pelaporan keuangan.

Kinerja APBN dan Tantangan Pelaksanaan Anggaran

Kepala KPPN Tapaktuan, Bapak Sukadi, membuka kegiatan dengan memaparkan capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya. Tercatat, realisasi belanja APBN untuk empat kabupaten/kota di lingkup KPPN Tapaktuan hingga 20 Juni 2025 telah mencapai angka 38,02 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Sukadi juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025. Beberapa isu krusial yang menjadi perhatian antara lain:

• Ketertiban satuan kerja dalam pengelolaan anggaran yang perlu lebih tepat waktu.

• Permasalahan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih menjadi isu struktural.

• Masih terjadinya miskoordinasi antar tim perencanaan anggaran di Satuan Kerja.

• Pemanfaatan transaksi digital yang masih tergolong rendah.

• Pemahaman mengenai perencanaan pola belanja dan penetapan target capaian output yang belum optimal.

• Potensi masalah akibat kontrak yang baru dimulai pada akhir tahun.

   

Persiapan Laporan Keuangan Semester I

Sesi selanjutnya diisi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS), Bapak Depi Farizzal, yang memberikan materi terkait Sosialisasi Tata Kerja dan Layanan CSO serta Bimbingan Teknis Akuntansi. Bimtek ini difokuskan untuk mempersiapkan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025.

Narasumber menekankan pentingnya menjaga Kualitas Data Laporan Keuangan, yang didefinisikan sebagai kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Peserta diperkenalkan kembali dengan fitur-fitur pada aplikasi MonSAKTI, seperti To Do List untuk transaksi yang memerlukan tindak lanjut, fitur Monitoring untuk pengawasan berkala, serta Daftar/Rincian sebagai pendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

Komitmen Layanan

Sebagai penutup, KPPN Tapaktuan menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kompetensi dan kapasitas pengelola keuangan serta memperkuat forum koordinasi dengan mitra kerja. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan anggaran belanja negara yang sesuai dengan regulasi dan rencana yang telah ditetapkan