Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Petikan tahun 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas bersama Mitra Satuan Kerja (Satker) KPPN Tapaktuan yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Selasa, 14 Desember 2021. Acara tersebut dibuka oleh Pejabat Pelaksana Harian Kepala KPPN Tapaktuan Fadli Ardiansyah Lubis dan dihadiri oleh Seluruh Mitra Layanan KPPN Tapaktuan baik secara offline maupun online.

     Sebagai Kuasa Bendahara di Daerah, KPPN mempuanyai tugas dan fungsi yaitu salah satunya yaitu penyaluran atas beban Anggaran. KPPN Tapaktuan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh. KPPN Tapaktuan menyalurkan dana APBN pada empat wilayah yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

     DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satuan kerja dan pencairan dana serta pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, selain itu DIPA juga berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah.

     Penyerahan DIPA Tahun 2022 oleh KPPN Tapaktuan diserahkan kepada 83 satuan kerja lingkup KPPN Tapaktuan sebesar Rp648,49 M yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 357,47 M, belanja barang Rp163,7 M ,dan belanja modal sebesar Rp127.3 M. Selain itu KPPN Tapaktua juga akan menyalurkan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp2,93 M dengan rincian sebesar Rp.1.043,8 M untuk kabupaten Aceh Selatan, Rp680,31 Juta untuk Kabupaten Aceh Singkil, Rp677,53 Juta untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Rp528,72 Juta untuk Kota subulussalam.

     Dalam sambutannya, Fadli memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi makro APBN Tahun 2022, Postur APBN 2022, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021. Dalam kesempatan yang sama juga telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas kepada satuan kerja mitra KPPN Tapaktuan sebagai komitmen satuan kerja untuk tidak memberikan atau menawarkan suap dan/ atau gratifikasi yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh KPPN Tapaktuan dan Kanwil DJPb Provinsi Aceh. Diakhir acara kepala seksi PDMS KPPN Tapaktuan, Zulfikar Aragani mengingatkan satuan kerja untuk berupaya meningkatkan Indikator Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja salah satunya yaitu dalam pengelolaan UP dan TUP.

 “Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan hiasilah dirimu sekalian (dengan amal shaleh), karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar, dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di dunia."

(H.R. Tirmidzi)

Pendahuluan

Keuangan Negara didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara adalah hal utama dalam penyelenggaraan negara. Ibarat mobil yang bahan bakarnya adalah bensin, keuangan negara adalah penggerak utama sebuah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang di dilaksanakan melalui APBN.

Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), menyatakan bahwa, ”Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal ini  dapat kita identifikasi 5 hal utama terkait dengan APBN yaitu:

1. APBN sebagai perwujudan pengelolaan keuangan negara;
2. APBN ditetapkan setiap tahun;
3. APBN ditetapkan dengan undang-undang;
4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab;
5. APBN bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Keuangan negara yang diwujudkan dalam APBN merupakan proses yang berjalan sepanjang tahun meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Rangkaian dari pengelolaan APBN ini dikenal sebagai siklus APBN.

KPPN Tapaktuan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Core pelaksanaan anggaran adalah tugas utama yang diemban oleh KPPN Tapaktuan.

Pelaksanaan Anggaran adalah salah satu bagian dari siklus Keuangan negara. Suksesnya pengelolaan keuangan negara tentunya harus terjaga dari siklus awal sampai dengan akhir. Tahapan pelaksanaan anggaran memiliki karakter khusus dengan banyak indikator pelaksanaannya yang setiap saat dilakukan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan optimal.

Permasalahan

Berdasarkan data analisis year to year, IKPA KPPN Semester 1 Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2020.

Pembahasan

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengukur kualitas kinerja belanja dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang meliputi 4 pendekatan utama yaitu Kesesuaian terhadap perencanaan, Efektifitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Peraturan.

1. Kesesuaian terhadap perencanaan

Pendekatan Kesesuaian terhadap perencanaan merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Dalam kelompok ini terdapat 3 indikator utama yaitu Indikator Revisi DIPA, Indikator Deviasi Halaman III DIPA, dan Indikator Pagu Minus.

Revisi DIPA adalah indikator frekuensi revisi DIPA dalam satu triwulan. Halaman III DIPA adalah indikator kecocokan realisasi anggaran dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA. Pagu Minus adalah indikator yang menggambarkan ada tidaknya Pagu minus yang diakibatkan realisasi lebih besar dari pada pagunya.

2. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran

Pendekatan Efektifitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Dalam kelompok ini terdapat 4 indikator utama yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, Indikator Penyelesaian Tagihan, Indikator Capaian Output, dan Indikator Retur SP2D.

Penyerapan Anggaran adalah indikator yang menunjukkan Persentase penyerapan anggaran atas pagi DIPA terhadap target Penyerapan Anggaran Triwulan. Penyelesaian Tagihan adalah indikator yang menggmbarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Non Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan kepada KPPN. Konfirmasi Capaian Output adalah indikator yang dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang di Kelola satker. Retur SP2D adalah indikator yang dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang di retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN.

3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pendekatan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Dalam kelompok ini terdapat 2 indikator utama yaitu Indikator Kesalahan SPM dan Indikator Perencanaan Kas.

Perencanaan Kas adalah indikator yang dihitung berdsarkan rasio antara jumlah RPD yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh Perencanaan Kas yang disampaikan ke KPPN. Pengembalian/ Kesalahan SPM adalah indikator yang dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian PSM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat validasi oleh FO (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi MO (kesalahan substantif).

4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Pendekatan Kepatuhan terhadap Peraturan merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Dalam kelompok ini terdapat 4 indikator utama yaitu Indikator Data Kontrak, Indikator Pengelolaan UP dan TUP, Indikator LPJ Bendahara, dan Indikator Dispensasi SPM.

Penyampaian Data Kontrak adalah indikator penyampaian data kontrak paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal kontrak ditandatangani. Pengelolaan UP adalah indikator Pertanggungjawaban Uang Persediaan minimal 1 kali dalam 1 bulan, Minimal SPM GUP 50% dari Uang Persediaan. LPJ Bendahara adalah indikator penyampaian LPJ Bendahara maksimal tanggal 10 Bulan berikutnya. Dispensasi SPM adalah indikator yang menunjukkan ada tidaknya dispensasi SPM yang diajukan kepada KPPN.

Indikator-indikator tersebut dapat diamati melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Berdasarkan data OMSPAN, nilai IKPA Semester I Tahun 2021 tingkat KPPN adalah sebesar 93,25 dari 100. Tentunya hal ini masih terbuka ruang untuk peningkatan.

Strategi peningkatan kualitas IKPA perlu untuk menjadi pengetahuan bersama, guna mengawal pelaksanaan anggaran agar dilakukan secara tepat dan akurat serta berkualitas terbaik.

Untuk mengidentifikasi penyebab penurunannya dapat kita ketahui dari masing-masing indikator sebagaimana table IKPA KPPN Tapaktuan Semester 1 Tahun 2021 diatas.

Berdasar data pada tabel dimaksud dapat diketahui bahwa Pendekatan Efektifitas Pelaksanaan Anggaran adalah yang terendah diantara 4 pendekatan IKPA, dengan Indikator Konfirmasi Capaian Output terkonfirmasi memiliki nilai terendah yaitu 11,85 dari 17 (69,38% dari 100%). Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri agar pada Semester 2 Tahun 2021 dapat meningkat.

Kesimpulan dan Saran

Kualitas pelaksanaan anggaran khususnya pada satsdasduan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Tapaktuan masih terbuka ruang untuk peningkatan. Berdasarkan analisis kendala satuan kerja dan wawancara dengan juara IKPA terbaik Periode Semester 1 Tahun 2021, teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas IKPA sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan
2. SDM
3. Koordinasi
4. SOP/Strategi
5. Motivasi

Faktor Motivasi salah satunya dapat dijaga dengan dibangunnya atmosfir persaingan, dan salah satu inovasi KPPN Tapaktuan untuk meningkatkan IKPA di faktor ini adalah dengan  mengadakan LIGA 074.

LIGA 074 adalah kompetisi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak hanya diukur dari Nilai IKPA (13 indikator), namun indikator kepatuhan, partisipasi dan respon cepat satker juga termasuk yang menjadi penilaian. Berikut adalah latar belakang beserta SOP inovasi Liga 074 :

1. Mengambil hikmah dari liga sepakbola profesional yang terbagi menjadi liga negara dan liga champion
2. inovasi ini bertujuan untuk merangking satker dalam sebuah klasemen pertandingan yang diupdate tiap bulan
3. klasemen dalam periode satu tahun anggaran
4. tidak meniadakan penilaian ikpa dalam om span
5. IKPA om span adalah semacam liga championnya, sedang Liga 074 adalah semacam liga rutinnya (liga national)
6. Klasemen diumumkan pada tanggal 10 bulan berikutnya

Latar belakang dimasukkannya indikator kepatuhan, partisipasi dan respon satker adalah mempertimbangkan 5 faktor yang mempengaruhi kualitas IKPA di atas. Misal Peningkatan SDM mempunyai korelasi positif dengan tingkat partisipasi satker dalam tiap acara baik workshop/bimtek/sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPPN. Indikator kepatuhan akan mendukung Factor komitment. Indikator kecepatan respon akan meningkatkan Koordinasi dan startegi dalam optimalisasi IKPA.

Dengan mempertimbangkan indikator di atas, dirumuskanlah Unsur Penilaian Liga 074 sebagai berikut:

Berdasarkan formula diatas, partisipasi dalam kegiatan mendapatkan porsi apresiasi. Hal ini sebagai tindaklanjut bahwa terdapat hambatan dalam pengisian konfirmasi capaian output dikarenakan satker tidak mengikuti bimtek pengisian capaian output yang diadakan oleh KPPN Tapaktuan. Dengan umpan penilaian ini diharapkan satker akan lebih termotivasi untuk turut hadir dalam setiap kegiatan.

Harapan di masa depan, nilai IKPA dan juga kualitas Pelaksanaan Anggaran secara umum pada Satker LIngkup Wilayah Kerja KPPN Tapaktuan, melalui inovasi LIGA 074 ini dapat meningkat dengan optimal.

"Di dalam ekonomi yang sehat terdapat APBN yang sehat atau APBN yang sehat akan membuat ekonomi menjadi kuat," Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pencairan dana dapat terjadi kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima dan  bank penerima melakukan penolakan/Pengembalian (Retur) SP2D. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pada retur tersebut dapat dilakukan pembayaran kembali ke rekening penerima sesuai dengan permintaan Kuasa PA/Satker atau penyetoran ke Kas Negara. Sejauh ini KPPN Tapaktuan belum pernah melakukan penyetoran ke Kas Negara terhadap retur. Mitra Satker KPPN Tapaktuan dapat melihat format permintaan retur pada link Bit.ly/RETURKPPN.

Pada Tahun 2020 terjadi 269 retur di KPPN Tapaktuan. 109 diantaranya terjadi di bulan Juli tahun 2020 Seperti terlihat pada Tabel I. Ini mengindikasikan hampir setengah dari total 269 retur dalam 1 tahun terjadi dalam 1 bulan. Hal tersebut dikarenakan Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Implementasi dari Qanun tersebut rekening bank Konvensional di Aceh harus berganti menjadi rekening syariah.

Retur Tahun 2021 sampai bulan Mei ada 27 retur (Tabel II). 15 diantaranya terjadi di bulan Februari sebanyak 15 Retur. Penyebab utama dari retur tersebut yaitu supplier pegawai yang tidak aktif lagi. Pada bulan-bulan lainnya terlihat biasa. Jika kita berkaca dari total retur sampai Mei tahun 2020, tahun 2021 ini jauh lebih baik dengan total 27 retur sedangkan tahun lalu ada 62 retur sampai bulan Mei.

Mergernya 3 Bank BUMN Syariah menyebabkan Migrasi ex-BRI Syariah dan BNI Syariah ke Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita agar retur tidak terulang seperti tahun lalu. Koordinasi KPPN dan satker terkait perubahan rekening bersangkutan sangat diperlukan.