Pengembalian Setoran PNBP, PFK, Pajak dan Bea Cukai

08 Jan,2025

: Layanan

Pengembalian Setoran PNBP, PFK, Pajak dan Bea Cukai

PENGEMBALIAN SETORAN PNBP

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya. Pengembalian Penerimaan Negara tahun anggaran berjalan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku satuan kerja pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN.

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dibebankan pada SAL dan dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku satuan kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, di tam bah/ dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kedaluarsa

Ruang Lingkup Pengembalian Penerimaan Negara

Pengajuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara

Ketentuan Khusus

1. Pengembalian karena Kesalahan Perekaman dan Eksekusi Kode Billing dan/atau Gangguan Sistem pada Collecting Agent

Ruang lingkup

Kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/ atau gangguan sistem pada Collecting Agent dapat dimintakan pengembalian Penerimaan Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/ atau gangguan sistem terjadi di loket Collecting Agent;
kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 menyebabkan terjadinya penggunaan dana pada Collecting Agent;
tidak terdapat pembatalan transaksi Penerimaan Negara.
Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dilakukan setelah terdapat transaksi Penerimaan Negara pengganti.

Syarat Pengajuan

Ketentuan Lain

Alur

2. Pengembalian atas keterlanjuran penyetoran akun pengembalian sisa UP/TUP

Ruang lingkup

Pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP dapat dilakukan dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP.
Dana sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
1. dana pencairan SP2D-LS atas nama Bendahara Pengeluaran yang belum terbayarkan kepada yang berhak;
2. dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal Bendahara Pengeluaran merangkap Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja perangkat daerah;
3. dana yang tidak terkait dengan tugas Bendahara Pengeluaran namun berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.

Tahapan Awal

Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP /TUP kepada KPA.
KPA melakukan rekonsiliasi sisa saldo UP /TUP dengan KPPN mitra kerja untuk memastikan adanya keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi sisa saldo UP /TUP yang disusun sesuai format huruf L pada PMK 188/PMK.05/2021
Terhadap hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1. untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPA menandatangani surat pernyataan yang disusun sesuai format huruf M pada PMK 188/PMK.05/2021
2. untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hasil rekonsiliasi diverifikasi oleh aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian/lembaga dan dituangkan dalam hasil verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; atau
3. untuk nilai di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), hasil rekonsiliasi diverifikasi oleh aparat pengawas dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan dituangkan dalam hasil verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB dan reklasifikasi kepada KPPN mitra kerja dilampiri dengan:
1. fotokopi BPN;
2. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
3. dokumen lain sebagai berikut:
  1. fotokopi surat pernyataan KPA sesuai format huruf M pada PMK 188/PMK.05/2021;
  2. fotokopi hasil verifikasi aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2;
  3. fotokopi hasil verifikasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3.
Berdasarkan SKTB dan hasil reklasifikasi, PPK melakukan pembebanan pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP /TUP pada akun 826411 (penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan) dan kode Satuan Kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL.

KPA mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP /TUP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja dengan dilampiri:

SKKSPN
SKTB
SPTJM yang ditandatangani oleh KPA sesuai format huruf C pada PMK 188/PMK.05/2021
fotokopi rekening Bendahara Pengeluaran;
fotokopi nomor pokok wajib pajak Satuan Kerja;
dokumen lain sebagaimana Poin E nomor 3 di atas berupa:
1. fotokopi surat pernyataan KPA sesuai format huruf M pada PMK 188/PMK.05/2021;
2. fotokopi hasil verifikasi aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian atau lembaga
3. fotokopi hasil verifikasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional

Syarat Pengajuan

Alur

3. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP yang Disetor Menggunakan Kode Billing dan Kelebihan Pemotongan pada SPM

Ruang lingkup

Pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan kelebihan pembayaran PNBP meliputi:

kelebihan pembayaran PNBP yang disetor menggunakan Kode Billing;
kesalahan pemungutan PNBP berupa kelebihan pemotongan pada SPM;
kesalahan pembayaran PNBP yang disetor langsung ke RKUN.

Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan pembayaran PNBP :

dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.
dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan yang ditetapkan oleh PKP PNBP
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tahapan Awal

Syarat Pengajuan

A. Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara yang sama pada tahun anggaran berjalan dalam hal terdapat realisasi PNBP dengan akun yang sama pada tahun anggaran berjalan pada Satuan Kerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

PPK melakukan penerbitan SPP Pengembalian Penerimaan (SPP-PP) dengan jenis SPP 421 dengan dilampiri :
1. Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan (SKKSPN) dari KPA sesuai format huruf H pada PMK 188/PMK.05/2021
2. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak
4. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA (format huruf C pada PMK 188/PMK.05/2021)
Berdasarkan SPP-PP, selanjutnya PPSPM bertugas :
1. menerima & melakukan pengujian
2. melakukan penolakan/pengembalian SPP-PP jika masih ada dokumen yang kurang/salah
3. melakukan penerbitan dan penyampaian SPM-PP ke KPPN mitra kerja dilampiri dokumen sebagaimana poin nomor 1
4. melakukan penyimpanan SPM-PP beserta dokumen pendukungnya

B. Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara yang sama pada tahun anggaran berjalan dalam hal tidak terdapat/tidak mencukupi realisasi PNBP dengan akun yang sama pada Satuan Kerja namun terdapat realisasi PNBP pada akun dan program yang sama pada unit eselon I pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

KPA mengajukan permintaan persetujuan pembebanan kepada unit eselon I.
unit eselon I memeriksa realisasi PNBP dengan akun yang sama pada program yang sama.
dalam hal terdapat realisasi PNBP dengan akun dan program yang sama pada Satuan Kerja lain, unit eselon I melakukan persetujuan pembebanan pengembalian PNBP sebagai pengurang Penerimaan Negara yang sama pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
1. unit eselon I memerintahkan Satuan Kerja lain lingkup unit eselon I yang mempunyai realisasi PNBP untuk melakukan koreksi data transaksi PNBP;
2. koreksi sebagaimana pada angka 1 dilakukan dengan mengoreksi kode Satuan Kerja lain menjadi kode Satuan Kerja yang mengajukan permintaan persetujuan pembebanan;
3. pelaksanaan koreksi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan SPAN; dan
4. Satuan Kerja lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan hasil koreksi transaksi PNBP berupa nota perbaikan data transaksi Penerimaan Negara kepada unit eselon I.
Surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP dari unit eselon I disusun sesuai dengan format huruf J pada PMK 188/PMK.05/2021
Unit eselon I menyampaikan surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP kepada Satuan Kerja yang mengajukan permintaan persetujuan pembebanan dengan dilampiri:
1. laporan realisasi pendapatan unit eselon I;
2. nota perbaikan data transaksi Penerimaan Negara;
3. surat pernyataan dari unit eselon I yang disusun sesuai dengan format huruf K pada PMK 188/PMK.05/2021
berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan dan dokumen pendukung, PPK melakukan penerbitan dan penyampaian SPP-PP ke PPSPM.
berdasarkan SPP-PP, PPSPM menerima, melakukan pengujian, penolakan dan pengembalian SPP-PP, penerbitan dan penyampaian SPM-PP ke KPPN mitra kerja,

C. Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara yang dapat membebani SAL (Saldo Anggaran Lebih) tahun anggaran yang lalu dalam hal tidak terdapat realisasi PNBP dengan akun yang sama dan program yang sama pada Satuan Kerja dan unit eselon I pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

KPA mengajukan permintaan persetujuan pembebanan kepada unit eselon I.
unit eselon I memeriksa realisasi PNBP dengan akun yang sama pada program yang sama.
dalam hal terdapat realisasi PNBP dengan akun dan program yang sama pada Satuan Kerja lain, unit eselon I melakukan persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada SAL dengan menerbitkan surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada SAL.
Surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada SAL disusun sesuai dengan format huruf J pada PMK 188/PMK.05/2021
Unit eselon I menyampaikan surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada SAL kepada Satuan Kerja yang mengajukan permintaan persetujuan pembebanan dengan dilampiri:
1. laporan realisasi pendapatan unit eselon;
2. surat pernyataan pengembalian PNBP dari unit eselon I yang disusun sesuai dengan format huruf K pada PMK 188/PMK.05/2021
Satuan Kerja menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja dilampiri:
1. Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan yang ditetapkan PKP PNBP dan dokumen pendukung;
2. surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada SAL beserta dokumen pendukungnya
berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan dan dokumen pendukung, PPK pada Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan penerbitan dan penyampaian SPP-PP ke PPSPM pada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
berdasarkan SPP-PP, PPSPM pada Direktorat Sistem Perbendaharaan menerima, melakukan pengujian, penolakan dan pengembalian SPP-PP, penerbitan dan penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II

Alur

Tindak Lanjut Pengembalian PNBP dengan Persetujuan Pembebanan dari Eselon I

4. Pengembalian atas Kesalahan Pembayaran PNBP yang Disetor Langsung ke RKUN

Ruang lingkup

Pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan kelebihan pembayaran PNBP meliputi:

kelebihan pembayaran PNBP yang disetor menggunakan Kode Billing;
kesalahan pemungutan PNBP berupa kelebihan pemotongan pada SPM;
kesalahan pembayaran PNBP yang disetor langsung ke RKUN.

Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan pembayaran PNBP :

dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.
dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui Pemindahbukuan yang ditetapkan oleh PKP PNBP
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tahapan Awal

Syarat Pengajuan

Alur

Blangko

Format & BLangko

PENGEMBALIAN PNBP
Juknis Perekaman SPM 421 - Pengembalian PNBP	2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. C - SPTJM Pengembalian PNBP	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. D - Surat Pernyataan Penggunaan Setoran	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. E - Surat Pernyataan Gangguan Sistem	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. H - Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. J - Surat Persetujuan Pembebanan dari Eselon I	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. K - Surat Pernyataan Pengembalian dari Eselon I	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. L - Berita Acara Rekon Sisa Saldo UP/TUP	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI
Lamp. M - Surat Pernyataan Kelebihan Setoran UP/TUP dari KPA	PMK 188/PMK.05/2021	DOWNLOAD DISINI

PENGEMBALIAN SETORAN PFK

Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/ atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-108/PB/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Memahami Dana PFK

Ketentuan Khusus

Ketentuan Lanjutan

Pihak yang dapat mengajukan Pengembalian PFK

Pengembalian PFK Pegawai oleh PA/KPA Satker

Pengembalian PFK yang diajukan PA/KPA Satker kepada KPPN mitra kerja

fotokopi SPM dan daftar SP2D setiap Satker yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan Dana PFK pegawai, dan/atau fotokopi bukti setor dan/ atau BPN yang memuat adanya kelebihan/kesalahan setoran penerimaan Dana PFK pegawai;
fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
Surat Ketetapan Pengembalian (SKP), yang dibuat sesuai dengan format huruf F pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020
SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format huruf G pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020

Pengembalian PFK Pegawai oleh Pemda, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)

Pengembalian PFK yang diajukan Pemda, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero) kepada KPPN mitra kerja

fotokopi bukti setor dan/ atau BPN yang memuat adanya kelebihan/kesalahan setoran penerimaan Dana PFK pegawai;
fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
Surat Ketetapan Pengembalian (SKP), yang dibuat sesuai dengan format huruf F pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020
SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format huruf G pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020

Pengembalian PFK Pegawai oleh pejabat pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya

Pengembalian PFK yang diajukan pejabat pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya kepada KPPN mitra kerja

fotokopi bukti setor dan/ atau BPN awal yang salah perekaman/eksekusi kode billing setoran penerimaan Dana PFK pegawai (yang dimintakan pengembalian)
Laporan Harian Penerimaan (LHP)
Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)
fotokopi bukti pelimpahan penerimaan negara
fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
Surat Ketetapan Pengembalian (SKP), yang dibuat sesuai dengan format huruf F pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020
SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format huruf G pada Lampiran PMK No. 212/PMK.05/2020
fotokopi BPN atas transaksi pengganti, yakni transaksi dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang salah

Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu

Urutan Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Yang Lalu

Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada KPA dengan dilampiri BPN dan fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
KPA melakukan pengujian atas keabsahan BPN dan kebenaran perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan oleh Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi; dan
KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja, atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.
Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA, KPPN mitra kerja melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah telah dibukukan, KPPN Mitra kerja menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.
Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B pada PMK No. 96/PMK.05/2017
KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja, dilampiri dengan:
1. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN)
2. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
3. Copy BPN atas setoran/potongan SPM
4. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP
5. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada PMK No. 96/PMK.05/2017
KPPN mitra kerja meneruskan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk diterbitkan SPM-PP.
SPM-PP sebagaimana dimaksud diajukan kepada KPPN Jakarta II.
Dalam hal SPM-PP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Urutan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui RKUN pa

Urutan Pengembalian PNBP yang Disetor Melalui RKUN pada Tahun Anggaran Yang Lalu

Blangko

Format & Blangko

PENGEMBALIAN SETORAN
Permintaan Pengembalian PFK (BPJS, taperum, dll)	SE-108/PB/2018	DOWNLOAD DISINI

PENGEMBALIAN SETORAN PAJAK DAN BEA CUKAI

Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dibebankan pada SAL dan dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku satuan kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL

Pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai ini hanya khusus dalam hal terjadi kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran penerimaan pajak dan bea cukai oleh Bank/ Pos Persepsi.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

Ketentuan Khusus

Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Urutan Pengembalian yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan

Kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan, dengan dilampiri :
1. fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya;
2. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti;
3. fotokopi laporan harian penerimaan;
4. fotokopi nota debet pelimpahan;
5. fotokopi bukti kepemilikan rekening;
6. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada PMK 96/PMK.05/2017
Surat pernyataan dari Wajib PajakjWajib Bayar/Wajib Setor yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf D pada PMK 96/PMK.05/2017
berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara serta pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai;
dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB
dalam hal permintaan pengembalian atas penerimaan sebagaimana dimaksud sudah lengkap, KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi pembukuan setoran dimaksud;
berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN sesuai dengan format Lampiran huruf B pada PMK 96/PMK.05/2017
KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan SKKSPN dan SKTB.
KPPN Jakarta II melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai sebagaimana dimaksud. Apabila sudah lengkap dan benar, KPPN Jakarta II selaku satuan kerja Bagian Anggaran BUN menerbitkan SPMPP
Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, maka SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jika dalam rupiah, maka diajukan ke KPPN Jakarta II sampai dengan akhirnya terbit SP2D.
KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai kepada DJP/DJBC yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran huruf E pada PMK 96/PMK.05/2017 dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan monitoring SP2D.
Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada satuan kerja kantor pelayanan pajakjkantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu

Urutan Pengembalian yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Yang Lalu

kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan, dengan dilampiri :
1. fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya;
2. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti;
3. fotokopi laporan harian penerimaan;
4. fotokopi nota debet pelimpahan;
5. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
6. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran huruf C pada PMK 96/PMK.05/2017
surat pernyataan dari Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf D pada PMK 96/PMK.05/2017
KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai;
dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB dengan menggunakan format dalam Lampiran huruf A pada PMK 96/PMK.05/2017
berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN dengan menggunakan format dalam Lampiran huruf B pada PMK 96/PMK.05/2017
KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran sebagaimana dimaksud kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan dilampiri dengan SKTB dan SKKSPN.
Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai lalu menerbitkan SPMPP.
SPMPP dimaksud diajukan kepada KPPN Jakarta II atau jika SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai kepada DJP/DJBC yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran huruf E pada PMK 96/PMK.05/2017 dan dilampiri fotokopi SPMPP dan laporan monitoring SP2D.
Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada satuan kerja kantor pelayanan pajakjkantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

Blangko

Format & BLangko

PENGEMBALIAN SETORAN
Permintaan Pengembalian Pajak & Bea Cukai (kesalahan rekam Bank/Pos)	PMK 96/PMK.05/2017	DOWNLOAD DISINI

- Blokir OTP SAKTI

Pengembalian Setoran PNBP, PFK, Pajak dan Bea Cukai

PENGEMBALIAN SETORAN PNBP

1. Pengembalian karena Kesalahan Perekaman dan Eksekusi Kode Billing dan/atau Gangguan Sistem pada Collecting Agent

2. Pengembalian atas keterlanjuran penyetoran akun pengembalian sisa UP/TUP

3. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PNBP yang Disetor Menggunakan Kode Billing dan Kelebihan Pemotongan pada SPM

4. Pengembalian atas Kesalahan Pembayaran PNBP yang Disetor Langsung ke RKUN

Blangko

PENGEMBALIAN SETORAN PFK

Pengembalian PFK Pegawai oleh PA/KPA Satker

Pengembalian PFK Pegawai oleh Pemda, PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero)

Pengembalian PFK Pegawai oleh pejabat pada Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya

Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu

Blangko

PENGEMBALIAN SETORAN PAJAK DAN BEA CUKAI

Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu

Blangko

Search





Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 Call Center: 14090 Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402