Jejak Digital Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Lebih Terang melalui Integrasi INAPROC dengan SAKTI

Merajut transparansi, memperkuat akuntabilitas

Oleh: Jhonstemos Kafaso Perangin Angin
JF PTPN Mahir KPPN Tapaktuan

Di tengah derasnya arus digitalisasi, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Selangkah demi selangkah, sistem birokrasi melakukan integrasi yang merupakan salah satu langkah penting dalam agenda reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara. Salah satu wujud nyatanya adalah penyatuan langkah antara INAPROC (Indonesia National Public Procurement Portal) - Portal Pengadaan Nasional - dengan SAKTI(Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi terpadu yang menjadi nadi pengelolaan keuangan negara di setiap instansi vertikal kementerian/lembaga. Integrasi ini ibarat dua aliran sungai yang akhirnya bertemu di satu muara: menghadirkan arus yang lebih deras, lebih jernih, dan lebih bermanfaat bagi perjalanan pengelolaan APBN.
Sebelum adanya integrasi, alur pengadaan barang dan jasa di satu sisi, serta alur pencatatan keuangan di sisi lain, berjalan seperti dua rel yang sejajar tapi tidak pernah bersentuhan. Akibatnya, kerap terjadi pengulangan proses, risiko salah catat, atau keterlambatan pembayaran. Kehadiran integrasi INAPROC dengan SAKTI menyatukan jalur tersebut menjadi sebuah lintasan tunggal yang lebih efisien. Kini, ketika satuan kerja melakukan transaksi di katalog elektronik, data itu tidak berhenti di meja pengadaan semata, melainkan langsung berlari ke ruang pencatatan keuangan negara melalui SAKTI.
Proses pembayaran yang dahulu memerlukan banyak tahapan manual kini mengalir lebih alami. Dengan mekanisme pembayaran LS (Langsung) Non-Kontraktual maupun LS Kontraktual, dokumen penting seperti SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Mebayar), hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak lagi harus ditangani berulang kali. Sistem SAKTI mencatatnya, lalu INAPROC memperbarui statusnya secara berkala. Ibarat papan skor pertandingan, setiap langkah kini bisa dipantau secara real time, membuat para pengelola anggaran merasa lebih tenang karena kepastian proses dapat dilihat dengan mata kepala sendiri.
Tak berhenti di sana, dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menjadi bukti sah penyerahan barang atau jasa juga telah masuk dalam ruang integrasi. Ketika barang sampai dan diterima, dokumen ini diverifikasi melalui SAKTI, memastikan bahwa apa yang sudah dipesan benar-benar telah tiba dan sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi kendala, sistem pun memberikan jalan keluar: tagihan dapat dihapus dan diajukan ulang tanpa harus menunggu terlalu lama. Transparansi bukan lagi sekadar jargon, melainkan mekanisme yang benar-benar hidup dalam sistem.
Tentu, dalam praktik di lapangan, tidak jarang satuan kerja menghadapi kendala teknis maupun pemahaman prosedur. Namun, di sinilah peran KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) hadir sebagai mitra strategis. Melalui layanan Hai CSO KPPN, asistensi online selalu siap diakses kapan pun, ditambah dengan pendampingan langsung di kantor KPPN ketika diperlukan. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk semakin memperkuat kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Melaui integrasi ini pemerintah tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menanamkan budaya kerja baru yang lebih profesional. Setiap transaksi memiliki jejak digital yang jelas, setiap angka berdiri di atas data yang tervalidasi. Penyedia barang dan jasa pun mendapatkan kepastian pembayaran yang lebih cepat, mengikis rasa khawatir yang dahulu kerap menghantui. Bagi aparatur negara, integrasi ini menjadi cahaya yang menyingkirkan kabut birokrasi, mempermudah pengawasan, sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan.
Di balik semua itu, integrasi INAPROC dengan SAKTI membawa pesan simbolis yang dalam. Integrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengelola anggaran, melainkan juga sedang membangun sebuah ekosistem digital yang bersih, transparan, dan terpercaya. Sama seperti jembatan yang menghubungkan dua tepian sungai, integrasi ini menjadi penghubung antara kebutuhan rakyat yang menanti pelayanan cepat dengan tanggung jawab negara untuk mengelola keuangan dengan penuh akuntabilitas.
Keberhasilan pelaksanaan integrasi adalah awal dari masa depan birokrasi digital Indonesia yang lebih sederhana, cepat, dan terpercaya. Dengan memadukan INAPROC dan SAKTI, pemerintah sedang menata jalan agar pengelolaan APBN semakin terang benderang, tanpa bayang-bayang keraguan. Ke depan, integrasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik bahwa setiap rupiah uang negara dikelola dengan bijak, efisien, dan penuh tanggung jawab.
.