Liputan KPPN Jambi Award III
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Jambi seolah tiada kenal lelah untuk meneruskan karyanya di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah , dengan mengambil tempat di aula KPPN Jambi pada tanggal 28 Februari 2013 kembali mengadakan Sosialisasi Pelaporan Keuangan , Aplikasi SAKPA dan Penganugerahan KPPN Jambi Award 2012 dengan dihadiri 400 undangan yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA.

Dalam sambutannya membuka acara Kepala KPPN Jambi, Kukuh Setiawan mengatakan bahwa KPPN Jambi di tengah kesibukannya dengan tugas pokok sebagai Bendahara Umum Negara tidak pernah lupa untuk terus membekali satker dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai sebagai pengelola keuangan. Terlebih saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sedang berjalan di dua tahun pelaporan yaitu tahun pelaporan 2013 yang sementara bergulir dan tahun 2012 dalam kerangka mempersiapkan LKPP Audited. Persoalan pagu minus, ralat SPM dan SSBP / SSPB yang tinggi , revisi RKAKL / POK / DIPA yang tidak melihat realisasinya dan penyelesaian UP/TUP yang belum tuntas masih merupakan permasalahan yang dominan di tahun 2012. Artinya permasalahan tersebut sebenarnya ada di tingkat satker namun terbawa ke KPPN karena muara semua transaksi keuangan akan mengalir ke Bendahara Umum Negara. Artinya para pengelola keuangan harus cerdas memahami , mendalami dan melaksanakan semua prosedur terkait perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. “Semoga dengan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian apresiasi oleh KPPN Jambi satker dapat lebih meningkat pemahamannya terhadap Pertanggungjawaban anggaran khususnya pelaporan keuangan,” tutup beliu mengakhiri sambutan.

Acara dilanjutkan dengan Sosialisasi Mekanisme Rekonsiliasi TA.2013 dan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-55/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang menggantikan Perdirjen Perbendaharaan Per-65/PB/2013 serta Bimbingan teknis Aplikasi SAKPA 2013 oleh narasumber Nugroho dan Rocky Zaky Vijay. Pada kesempatan itu KPPN Jambi juga meluncurkan layanan khusus Hallo Rekon yang berada di nomor 081274968382 yang dapat digunakan oleh satker untuk berkonsultasi jarak jauh terkait permasalahan rekonsiliasi , laporan keuangan dan LPJ bendahara sehingga diharapkan satker yang mengalami permasalahan pelaporan keuangan dapat dibantu dengan layanan komunikasi jarak jauh.

Di penghujung acara sebelum dilakukan penyerahan penghargaan kepada satker , Kasi Vera menjelaskan criteria penilaian pemberian award tahun 2012 diantaranya adalah satker yang sepanjang tahun tidak pernah terlambat menyampaikan Laporan keuangan bahkan selalu tercepat setiap bulannya , tidak memiliki pagu minus, paling sedikit melakukan ralat SPM, Uang persediaan tahun 2012 telah nihil pada 31 desember 2012, untuk LPJ benlu ditambah kesinambungan saldo LPJ selalu sesuai pertanda benlu secara tertib dan teratur melakukan pembukuan dan tidak pernah melakukan ralat LPJ.

Adapun pemenang KPPN Jambi award untuk kategori rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan adalah

Untuk Kategori Partisipasi LPJ Bendahara Pengeluaran adalah

Acara pada hari itu juga mendapat kejutan dari TVRI Jambi yang melakukan liputan acara dan wawancara dengan Kepala KPPN Jambi untuk disiarkan pada Berita Jambi jam 17.00 dalam segmen “Forum SKPD”. Ini menambah gembira seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara tersebut. Jerih lelah sepanjang hari menjadi sirna melihat KPPN jambi mengudara di TVRI . B

Ole: Rocky dan Rinto – Kontributor KPPN Jambi
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id - Itulah tema besar yang diusung oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) ketika melakukan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada instansi vertikal kementerian negara/ lembaga lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Hotel Orchardz Pontianak.

Acara sosilalisasi tersebut diikuti oleh para pejabat eselon IV yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran, atau akuntansi dan pelaporan dari satker lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, dengan narasumber dari Kantor Pusat dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat. Adapun maksud dan tujuan acara sosialisasi adalah untuk memberikan pembelajaran kepada satker dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan di bidang akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat.

Dalam acara sosialisasi tersebut juga disampaikan pemberian piagam penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalbar kepada enam satker UAPPAW terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LKKL tingkat UAPPAW tahun 2012. Adapun keenam satker yang menerima penghargaan tersebut, antara lain: BPS Prov. Kalbar (Peringkat I), Dinas Budpar Prov. Kalbar (Peringkat II), Kanwil Kemenag Prov. Kalbar (Peringkat III), sedangkan TVRI Stasiun Pontianak (Harapan I), BPOM Pontianak (Harapan II), dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak (Harapan III).

Acara diawali dengan pembukaan yang berisi pengarahan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur yang mengharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk dapat menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para narasumber sehingga dapat memperoleh manfaat dan bekal yang cukup untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Acara dilanjutkan dengan Pelaksanaan Sosialisasi dengan narasumber dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (Dit. APK) dengan susunan materi: Gambaran Umum SAP (Indra Soeparjanto), Interpretasi Pernyataan SAP no. 02 dan no. 03 (Hamim Musthofa), Buletin Teknis no. 11 dan no. 12 (Masta Manurung), Bagan Akun Standar (Hamim Musthofa), dan Mekanisme Pengelolaan Hibah pada Pemerintah Pusat (Hamim Musthofa).

Sosialisasi ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Kalimantan Barat. Kakanwil menyampaikan apresiasinya atas kesetiaan para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian acara sampai akhir. Selain itu disampaikan juga agar peserta sosialisasi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan satker dapat memastikan semua elemen data yang tercantum dalam Laporan Keuangan adalah data yang andal dan akurat.

Dalam acara penutupan sosialisasi tersebut, kakanwil juga menyampaikan pemberian sertifikat kepada seluruh peserta, serta memberikan hadiah berupa souvenir bagi enam peserta yang mendapatkan hasil terbaik dalam pre-test dan post-test.

Kaswiyono dan Maryono (Kontributor Kanwil Djpbn Pontianak)

 

Liputan Pengambilan Sumpah PNS di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id -KPPN Batam mengambil  sumpah pengangkatan tiga PNS baru, Jumat (22/2), di Aula KPPN Batam. Pegambilan sumpah dilakukan oleh Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji dan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 disebutkan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji, oleh karena itu KPPN Batam mengadakan pengangkatan tersebut bagi pegawainya yang belum disumpah PNS.

Pelaksanan sumpah yang dihadiri oleh saksi-saksi yang juga merupakan pegawai KPPN Batam ini berlangsung khidmat. Selesai acara pengangkatan PNS ini, dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M. Wiwieng Handayaningsih yang bertempat di Ruang Rapat KPPN Batam.

Wiwieng berpesan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, “Kita sudah komit dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2011, artinya bukan hanya dihafal, tetapi sudah seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika kita benar-benar menjalankan ke-5 poin dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut, dijamin kita semua masuk surga. Iya benar, bisa masuk surga semuanya”, ujarnya diikuti dengan senyuman dari seluruh pegawai KPPN Batam.

Selain itu, Kepala Kanwil memberikan selamat kepada KPPN Batam atas pencapaian survey kepuasan yang menduduki peringkat ke-2 . Dari seluruh KPPN yang disurvey, KPPN Batam memperoleh nilai 4,12. Ini merupakan capaian yang sangat positif karena KPPN Batam dapat melebihi nilai minimal yaitu 4,10. Dirinya pun berpesan, agar capaian ini semakin ditingkatkan lagi. Salah satunya dengan lebih sering melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM). Karena pada saat GKM inilah seluruh pegawai dapat saling men-sharing pengetahuan jangan sampai mutitafsir. Sehingga pelayanan yang diberikan sama rata. Khususnya untuk petugas FO (Front Office). Karena petugas FO ini mewakili kantor, di FO inilah tercermin representasi kantor. Jadi pengetahuan di FO harus sama, jika ada yang belum paham harus samakan persepsi, dan dalam acara GKM lah semua pegawai dapat saling berbagi untuk menyamakan persepsi. Selain itu, Ibu Kanwil pun mendengarkan penjelasan tugas, pokok dan fungsinya dari seluruh Kepala Seksi yang ada di KPPN Batam.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 di KPPN Makale
Makale, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Makale menggelar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, (6/2), di Aula KPPN Makale. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Makale mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM satuan kerja wilayah pembayarannya untuk mendapat sosialisasi tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Adanya peraturan-peraturan terbaru mengenai mekanisme pencairan dana menjadi alas an utama penyelenggaraan acara tersebut. KPPN Makale memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terukur, agar peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal baik oleh KPPN maupun satuan kerja. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Makale yang baru, Syafrial mengungkapkan bahwa Toraja adalah kabupaten yang luar biasa, yang merupakan salah satu icon kebudayaan dan pariwisata di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia, Sehingga diharapkan satuan kerja yang luar biasa menjadi harapan Kepala KPPN Makale.

KPPN Makale berupaya memberikan gambaran umum tentang mekanisme pencairan dana, memberikan gambaran tugas pokok dan fungsi pejabat-pejabat pengelola keuangan, menyampaikan perubahan-perubahan atas aturan sebelumnya (PMK 134/PMK.06/2005, PER 66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011), memberikan gambaran tentang penyelesaian tagihan negara, menyampaikan tata cara pengujian SPP dan penerbitan SPM, menginformasikan penyelesaian retur SP2D dan permintaan pengembalian penerimaan, menjelaskan tata cara pembayaran tagihan yang bersumber dari dana PNBP dan PHLN serta menyampaikan mekanisme koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Sardju. Selama acara berlangsung para peserta mengikuti dengan antusias, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir dan partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab. Pada akhir acara, Kepala KPPN Makale menyampaikan yel-yel sebagai penyemangat dan bentuk interaksi antara KPPN Makale dengan stakeholdernya. Syafrial menyerukan, “SEMANGAT SIANG!,” dengan kompak peserta menyambut, “TORAJA LUAR BIASA.”

Kontributor KPPN Makale : Andi Ramlan PL & LaLu Fauzul Muna

Watampone, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, KPPN Watampone mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 dan Bimtek Aplikasi SPM 2013 pada tanggal 19-20 Februari 2013 di Kota Watampone, yang juga dikenal sebagai Bumi Arung Palakka.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari mengingat banyaknya jumlah peserta yang diundang dan berasal dari satuan kerja lingkup KPPN Watampone yang meliputi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo (BOSOWA). Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SPM dari masing-masing satuan kerja.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dimaksud diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kasubbag Umum, Mardiono SH, dilanjutkan dengan Pengarahan oleh Kepala KPPN Watampone, Mushlih S.Kom, MM., sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 dan Bimtek Aplikasi SPM 2013.

Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Watampone mengingatkan kepada seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan penyerapan anggaran tanpa melupakan control dan pengendalian intern pada diri satuan kerja masing-masing. Aspek perubahan yang diusung oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012, dimana kelengkapan SPM yang diajukan oleh satuan kerja ke KPPN menjadi lebih sederhana, tentunya menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari satuan kerja, dan merupakan tugas dari satuan kerja masing-masing agar fungsi Otorisator dan fungsi Ordonatur sudah terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KPPN Watampone senantiasa mengadakan kegiatan serupa terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan APBN yang perlu mendapat perhatian baik dari satuan kerja maupun dari KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. (aw)

Oleh: Kontributor KPPN Watampone.

Liputan Sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 kepada seluruh Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang baru (PMK 190/PMK.05/2012) kepada seluruh satker di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi dilakukan secara marathon dari tanggal 21 s.d. 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergis antara Kanwil dengan KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tersebut mengundang 4 pejabat satker yang terkait dengan pengelolaan keuangan (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran). Mengingat jumlah satker sebanyak 439 satker dan jumlah undangan mencapai lebih dari 1600 orang, pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi 14 sesi, yaitu 6 sesi di Kanwil (21-23 Januari 2013), 4 sesi di KPPN Yogyakarta (28-29/1) serta masing-masing 2 sesi di KPPN Wates (28-29 Januari 2013) dan 1 sesi KPPN Wonosari (30-31 Januari 2013).

Dalam overview tentang pengelolaan keuangan negara, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro mengatakan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 telah mengamanatkan mengenai sistem pembagian kewenangan di dalam pengelolaan Keuangan Negara dimana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada para pembantunya.

”Selanjutnya melalui PMK ini, pembagian kewenangan antara K/L sebagai Pengguna Anggaran (COO) dengan Menteri Keuangan sebagai BUN (CFO) menjadi semakin jelas dan tegas” demikian paparnya.

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar melalui sosialisasi ini dapat diwujudkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang mekanisme pembayaran yang baru, khususnya bagi ke-4 pejabat pilar dimaksud, dimana ujung dari tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja sebagaimana tema kegiatan yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Secara Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel Menuju Penyerapan Anggaran Yang Optimal”.

Dalam kegiatan tersebut selain disosialisasikan materi terkait mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012, kepada para peserta juga diperkenalkan dengan materi Spending Review sebagai salah satu Tupoksi Ditjen Perbendaharaan yang baru. Satker perlu diinformasikan lebih dini karena tugas ini terkait dengan satker dalam pelaksanaan anggarannya, sehingga dengan mengetahui akan dilakukan evaluasi atau kajian yang berimplikasi pada perencanaan TA berikutnya, satker dapat melaksanakan anggaran secara cepat, tepat, tertib, efektif dan efisien.

“Berhasil atau tidaknya PMK 190/PMK.05/2012 dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ini akan diukur melalui alat evaluasi yang disebut dengan spending review di akhir TA atau awal TA berikutnya” demikian dijelaskan salah satu narasumber.

Bertindak sebagai narasumber materi PMK 190/PMK.05/2012 adalah M.I. Sri Nuryati (Kabid PP I), Istu Wahudi (Kabu), Endah Martiningrum (Kabid Aklap), D.Gatit H. (Kasi PP IIA), sedangkan narasumber materi Spending Review adalah Edy G (Kasi PA A), Evan H (Kasi PA B) dan Arief R (Kasi PP IIC). Untuk sosialisasi yang dilaksanakan di KPPN melibatkan narasumber para Kepala KPPN dan Kasi Pencairan Dana masing-masing KPPN.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung dengan lancar, terbukti adanya antusiasme para peserta yang cukup tinggi melalui pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan pada sesi diskusi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sosialisasi PMK ini sudah ditunggu-tunggu serta pemberlakuannya sejak tanggal 1 Januari 2013. Selanjutnya di setiap akhir sesi dilakukan post test guna mengukur kemampuan peserta dalam menyerap materi serta efektifitas sosialisasi yang dilakukan.

Oleh : Arief - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 dan PER-55/PB/2012 KPPN Samarinda
Samarinda,Perbendaharaan.go.id -Dalam rangka menghadapi tahun anggaran 2013 KPPN Samarinda menyelenggarakan sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN dan PER-55/PB/2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian /Lembaga pada Kamis 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Bengkirai Bank Indonesia Samarinda ini diikuti oleh PPK dan PPSPM satuan kerja wilayah KPPN Samarinda.

Acara diawali dengan sambutan kepala KPPN Samarinda Dedy Sumantri. Dalam sambutannya, kepala KPPN menyampaikan beberapa hal diantaranya review realisasi tahun anggaran 2012, point-point penting PMK 190, PER-55 dan himbauan tentang tidak penipuan yang menyalah gunakan nama KPK. Dalam akhir sambutannya beliau menyampaikan pesan kepada PPK dan PPSPM untuk melaksanakan realisasi anggaran sesuai rencana yang telah disusun.

Sesi berikutnya adalah pemaparan materi PER-55 yang disampaikan oleh Heri Setya Budi dari seksi Verifikasi dan Akuntansi. Pemaparan PMK 190 disampaikan oleh Acil Novrianto dan Hanny Christovol Polla dari seksi Pencairan Dana.

Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam mengikuti sesi ini, dapat dilihat dari banyaknya minat peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada tim penyaji. Sosialisasi ini merupakan langkah awal KPPN Samarinda dalam mempersipakan kompetensi PPK dan PPSPM untuk melaksanakan pencairan APBN sesuai rencana dengan demikian akan tercipta realisasi anggaran yang proporsional sehingga pada akhirnya akan mempercepat prograp pemerintah secara nasional.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku ke KPPN Saumlaki.
Saumlaki, djpbn.kemenkeu.go.id –Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, M.Nurdin Arta, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Saumlaki, Senin (4/2). Setelah meninjau lokasi gedung KPPN Saumlaki yang baru, M.Nurdin Arta langsung memantau dari dekat kegiatan pelayanan para pegawai KPPN Saumlaki kepada para stakeholder. Sebagaimana biasanya, M.Nurdin Arta dengan ramah menyalami dan berdialog dengan semua pegawai dan para petugas satker mitra kerja KPPN Saumlaki yang sedang berada di ruang pelayanan FO dan CSO.

Pada kesempatan yang sama, M.Nurdin Arta, memberikan arahan dan motivasi kerja kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki di ruang aula dengan didampingi oleh Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila. Beberapa point penting yang beliau sampaikan diantaranya adalah dengan adanya masa transisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi khususnya pada KPPN terkait dengan implementasi PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Saumlaki harus siap melaksanakannya dengan penuh semangat kebersamaan dan kekompakan teamworks serta selalu berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut lagi M.Nurdin Arta mengingatkan bahwa kinerja KPPN Saumlaki selama tahun 2012 harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi di tahun 2013 dengan menggali inovasi-inovasi dan inisiatif-inisiatif yang konstruktif. Penyelesaian Proses SP2D Non Belanja Pegawai kurang dari 1 jam, Rekonsiliasi/BAR tepat waktu, dan Treasury Single Account (TSA) 100% setiap hari, ketiga hal tersebut merupakan IKU Menteri Keuangan pada KPPN adalah “Harga Mati”, paparnya. Peringkat LKPP KPPN Saumlaki yang selama ini masih di bawah harapan, harus bisa lebih baik lagi di tahun 2013 seiring dengan target Laporan Keuangan Pemerintah untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Di akhir arahan, M.Nurdin Arta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan dan bekerja dengan sepenuh hati serta selalu berpedoman pada SOP KPPN Percontohan. Menanggapi appresiasi ini, Yohanis Mendila menyampaikan ucapan serupa atas kesediaannya berkunjung dan memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh pegawai KPPN Saumlaki. Pada hari kedua kunjungannya ke Saumlaki, Selasa (5/2), Kepala Kanwil, M.Nurdin Arta, dengan didampingi Kepala KPPN Saumlaki, Yohanis Mendila, melakukan silaturahmi ke Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan bertemu langsung dengan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Bapak P.P.Werembinan, S.H.

Pertemuan berlangsung hangat sekitar satu jam dengan topik pembicaraan seputar pengelolaan Keuangan Negara. M.Nurdin Arta mengutarakan bahwa mulai tahun ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku akan selalu berkoordinasi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten di wilayah Maluku terkait dengan pelaksanaan sebagian tupoksinya yang baru yaitu melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah, dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistic (GFS). Pada kesempatan itu juga Yohanis Mendila menyampaikan komitmen kepada Bapak Wakil Bupati bahwa dalam rangka pencairan dana APBN, seluruh pegawai KPPN Saumlaki berjanji untuk selalu memberikan pelayanan yang prima secara tepat waktu, transparan, dan tanpa biaya, dibuktikan dengan proses penyelesaian SP2D kurang dari 1 jam atas SPM non belanja pegawai yang diajukan oleh satker secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir pembicaraan, M.Nurdin Arta mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih dan siap untuk bekerjasama dan mendukung program-program Kementerian Keuangan, khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku / KPPN Saumlaki dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang sehat, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang makmur dan sejahtera.

Oleh : Yofi Habibie, Kontributor KPPN Saumlaki