Jember, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Jember menggelar Forum Silaturahmi bersama Bank BRI, Kamis (7/2), di Aula KPPN Jember. Hal tersebut dilatarbelakangi penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Empat Pimpinan Bank Nasional yang ditetapkan sebagai Bank Operasional ( BO ) I, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI 46 serta Bank BTN. Melalui forum tersebut, KPPN Jember berupaya untuk turut mengawal terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Salah satu butir kesepakatan yang harus dilaksanakan pihak bank adalah Bank Operasional I wajib memberikan fasilitas dan memberikan pelatihan tentang Cash Management System (CMS). Untuk itu, Kepala KPPN Jember, Darmawan menyampaikan, “Kalau di KPPN sudah terinstal dengan CMS maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam akses monitoring transaksi SP2D / SPT antara lain akan mengetahui berapa uang yang di debet dari RPK BUN P KPPN, berapa uang yang hendak disalurkan secara tepat waktu dan tepat jumlah, berapa yang dinihilkan pada sore hari dari RPK BUN P KPPN ke RPK BUN P pusat, berapa uang yang tersalur dari BO I kepada yang berhak dan seterusnya, jadi lalu lintasnya sudah sangat kelihatan. Untuk itu seluruh pegawai KPPN harus memahaminya tidak hanya tupoksi seksi Bank,” ujarnya.

Darmawan melanjutkan, “Kita harus bisa bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas, kita tidak hanya melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat rutinitas saja karena kalau hanya seperti itu kita tidak memiliki nilai lebih, maka kedepan sinergi ini harus kita galakkan terus tidak hanya dengan Bank BRI tetapi juga Bank Operasional I lainnya, serta dengan pihak lain seperti bersinergi dengan Bupati Pimpinan Kepala Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, PT Askes, PT Taspen,” ungkapnya.

Sementara Wakil Pimpinan Wilayah BRI Area Wilayah Malang Heru Setyati yang kehadirannya diikuti perwakilan BRI Cabang Jember, Cabang Situbondo, Cabang Bondowoso, dan Cabang Lumajang mengungkapkan perasaan bangga dan terhormat atas undangan KPPN. Menurut Heru, yang sudah 20 tahun bertugas di kantor pusat dan khusus mengelola bidang IT ini, baru di KPPN Jember ini ada undangan untuk kegiatan sosialisasi CMS, bahkanlanjut Heru Setyati, baru Wilayah Surabaya dan Medan yang sudah menerima Buku Perjanjian Kerjasama (PKS). “Kami siap membantu dan bekerja sama dengan KPPN kapanpun berkaitan dengan CMS ini terutama terkait hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama, Kami akan terus mempelajari dan mempedomani butir-butir perjanjian tersebut”, ujarnya.

Oleh: BudiartoWidodo, Kontributor KPPN Jember.

Soft Launching Layanan khusus KASUARI di KPPN Manokwari
Manokwari, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk memberikan pelayanan yang bernilai lebih kepada satker yang berprestasi, disamping layanan unggulan KPPN Percontohan yang selama ini telah berjalan di KPPN Manokwari, demikian yang disampaikan Kepala KPPN Manokwari, Hartana pada KPPN Manokwari menggelar acara soft launching layanan Khusus KASUARI yang dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Rabu (30/1) di Swiss-Bel Hotel Manokwari. Acara tersebut di hadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker di wilayah kerja KPPN Manokwari, dengan narasumber Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Manokwari Zamroni Ahmad Hidayat, Kepala Seksi Bank/Giro Pos Tamiore, dan Costumer Service Officer KPPN Manokwari Taufik Hidayat.

Layanan Khusus KASUARI “KArtu Satker Unggulan KPPN ManokwARI” diberikan kepada satker yang memiliki kinerja realisasi belanja (diluar belanja pegawai) paling tinggi, yang diberikan tiap bulan secara akumulasi. KPPN Manokwari menyampaikan, hal ini menjamin satker yang memperoleh KASUARI Card adalah satker yang benar-benar melakukan perencanaan kegiatan paling bagus sehingga realisasi terdistribusi proporsional sepajang tahun. Satker pemegang KASUARI Card memperoleh beberapa keuntungan antara lain, mendapatkan pelayanan bebas antri untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) pada loket Front Office (FO) pencairan Dana, mendapatkan pelayanan bebas antri untuk konsultasi pada petugas CSO, mendapatkan prioritas pemrosesan SPM menjadi SP2D sehingga pengambilan SP2D yang telah selesai bisa ditunggu oleh Satker dalam waktu maksimal 30 menit sejak SPM diterima, mendapat kebebasan memilih loket dan petugas FO yang dikehendaki, dan 4 (empat) Satker yang mendapatkan KASUARI Card untuk bulan Nopember 2013 akan diberikan bingkisan dan souvenir menarik dan akan diserahkan pada saat penyelenggaraan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun 2013.

Program ini langsung mendapat sambutan hangat dari peserta sosialisasi, salah satunya dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat yang mengusulkan nama program ini, sedangkan dari Kepala Badan Pusat Satatistik Provinsi Papua Barat juga memberikan masukan agar pengumuman penerima KASUARI Card dilakukan secara terbuka untuk transparansi.

Dengan diluncurkannya Layanan Khusus KASUARI, KPPN Manokwari berharap dapat mendorong seluruh Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Manokwari untuk berkompetisi dalam hal mengelola anggaranya yang cermat, tertib dan lancar. Yang pada akhirnya satuan kerja siap dalam mengimplementasikan SPAN di masa Mendatang.

Oleh: Sungkar – kontributor KPPN Manokwari

Liputan kegiatan roadshow business gathering perbankan di Ajjatapareng Sulsel
Parepare.Perbendaharaan.go.id – Persiapan Implementasi SPAN ternyata tidak hanya dilakukan Oleh Kementerian Keuangan maupun Instansi Kementerian Negara / Lembaga lainnya, akan tetapi gaung dan persiapan Implementasi SPAN juga dilakukan oleh Perbankan. Hal itu tercermin dalam Kegiatan Business Gathering yang dilakukan oleh Mitra Perbankan yang ada di wilayah Ajjatapareng Sulawesi Selatan (Kota Parepare, Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, dan Kab. Sidrap-red ).

Kegiatan Business Gathering Mitra Perbankan Ajjatapareng bekerjasama dengan KPPN Parepare, serta mengundang KPA beserta bendahara mengusung Tema “Penyaluran Dana APBN Melalui Bank Umum Pada Implementasi SPAN 2013”.

Kegiatan yang berlangsung selama bulan Januari 2013 dimulai dari BRI Cab. Sidrap dan diakhiri pada BRI Cab. Parepare. Dalam sambutannya Kepala BRI Cab. Parepare, Slamet Kuncoro mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan guna persiapan dini menyambut Implementasi SPAN, “Business Gathering yang dilakukan Oleh BRI Cab. Parepare mempunyai beberapa tujuan antara lain pertama, mempererat jalinan silaturahmi antara Mitra Perbankan dengan Nasabah/bendahara satker, kedua sebagai Mitra Bank Operasional I pada tahun 2013, BRI berupaya menyamakan persepsi dengan para bendahara satker dalam menyongsong Implementasi SPAN yang akan dijalankan Oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk nyata perwujudan Reformasi Birokrasi di bidang Keuangan Negara,” ucap Kepala Pimpinan BRI Cab. Parepare yang disambut tepuk tangan oleh para peserta.

Selanjutnya disampaikan pemaparan materi oleh, Plt. Kepala KPPN Parepare, Tamiru. Beliau menyampaikan beberapa materi penting antara lain Materi APBN 2013, Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum Pada Implementasi SPAN tahun 2013, dan Pemaparan PMK No : 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Dengan Pemaparan yang telah disampaikan ini diharapkan para peserta business gathering yang terdiri dari KPA maupun bendahara satker memiliki pemahaman yang mantap mengenai SPAN, dan juga memahami mekanisme Penyaluran Dana SP2D pada KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN sehingga retur tidak akan terjadi lagi” Ungkap , Tamiru, Plt. Kepala KPPN Parepare yang ditemui kontributor setelah acara selesai.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Kunjungan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar ke Kantor Gubernur Kalbar Pontianak, djpbn.kemenkeu.go.id. .Itulah kata yang diucapkan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis ketika menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur. Kunjungan tersebut dilakukan dengan dua tujuan, yaitu pertama, untuk memperkenalkan diri selaku pejabat baru, dan kedua, sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mewajibkan kanwil agar menjalin koordinasi kepada pemda.

Dalam kesempatan itu Marni menjelaskan bahwa dengan terbitkan PMK 169, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Hal ini diwujudkan dengan adanya tugas-tugas dari eselon I lain di Kementerian Keuangan yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Eselon I tersebut antara lain Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Selain itu, kakanwil juga menyampaikan bahwa kantor wilayah mempunyai peran untuk menginformasikan kebijakan fiskal di daerah. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan forum komunikasi antara kanwil dan pemda.

Gubernur Kalimantan Barat menyambut baik kunjungan tersebut, serta menyampaikan keinginannya agar kanwil setiap triwulan dapat menyajikan data realisasi anggaran di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga mempunyai perhatian terhadap realisasi anggaran yang selalu relatif kecil di triwulan I s.d. III, kemudian melonjak tinggi di triwulan IV. Selain itu, ia menyampaikan bahwa apabila menemui kendala dalam pelaksanaan tugas agar tidak segan-segan untuk menghubungi dirinya.

Setelah beramah tamah dalam suasana yang akrab, akhirnya rombongan kakanwil berpamitan, dan tak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Kalbar. Pada kesempatan itu, sekali lagi, gubernur mengucapkan selamat datang di Provinsi Kalimantan Barat, dan berpesan agar bekerja secara baik dan berhati-hati. Acara ditutup dengan berfoto bersama.

Oleh Maryono (kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar)

Liputan Sosialisasi PMK 190 Tahun 2012
Bekasi, djpbn.kemenkeu.go.id – Banjir yang menggenangi hampir semua wilayah Kota Bekasi tidak menyurutkan semangat tim KPPN Bekasi untuk melakukan koordinasi dan bersosialisasi dengan stakeholdernya. Dengan tajuk “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK05/2012”, KPPN Bekasi mengumpulkan semua stakeholder-nya Rabu (30/1). Hadir dalam acara tersebut adalah para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM Satker lingkup wilayah KPPN Bekasi, serta penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Hadir pula dalam acara sosialisasi ini adalah pimpinan empat Bank BO I yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

Mengawali acara ini, Kepala KPPN Bekasi Haryatno mengungkapkan bahwa dana yang siap disalurkan melalui KPPN Bekasi pada DIPA tahun 2013 sebesar RP.1.030.879.373.000,- , melalui empat Bank Mitra Kerja yang menjadi Bank Operasional I. Haryatno juga menyampaikan bahwa PMK 190/PMK 05/2012 merupakan suatu integrasi dari beberapa peraturan yang selama ini dilaksanakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya PerPres 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN Pada Satuan Kerja , dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dengan penguatan aspek peran dan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM di Satuan Kerja serta adanya batas-batas dan norma waktu yang harus di jalankan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN, maka di harapkan pelaksanaan APBN dapat berjalan tertib sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku.

Selain pemaparan isi PMK 190 tersebut, acara tersebut diisi juga dengan pemaparan materi dari Bank Operasional I mitra kerja KPPN Bekasi yang menyuguhkan perkenalan dari tiap Bank berikut layanan – layanan unggulan yang ada pada Bank Operasioanal tersebut dengan kaitannya untuk penyaluran Dana APBN. Melalui acara yang transparan ini diharapkan para satuan kerja dapat memilih bank yang terbaik dalam rangka penampungan Dana APBN untuk operasionalnya.

Oleh : Lerifardiyan – Kontributor KPPN Bekasi
Editor: Bambang Kismanto

SATKER PINTAR PEKERJAAN LANCAR
Liputan Sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan PER-55/PB/2012
Manna, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Manna melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PM.05/2012, PER-55/PB/2012 dan bimbingan aplikasi KPPN di aula KPPN Manna, Rabu (30/1). Sosialisasi dan bimbingan ini bertujuan membekali dan meningkatkan pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, baik tugas-tugas internal mereka maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan KPPN.

Kegiatan dihadiri oleh para bendahara dan operator aplikasi satker. Dalam pembukaannya, Kepela KPPN Manna, Gustani menyampaikan kepada satker agar mereka tidak bosan-bosan untuk mempelajari dan meng-update pengetahuan mereka terhadap peraturan-peraturan terkini, dua diantaranya adalah PMK 190/PM.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN dan PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Berikutnya dilakukan paparan PMK 190 dan bimbingan aplikasi KPPN oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Abdul Latif dan tim. Selain itu, para peserta mendapat paparan PER-55 oleh Kepala Seksi Vera, Bilson Sirait dan tim. Kegiatan diakhiri dengan paparan tentang pengetahuan perpajakan yang disampaikan oleh petugas dari KP2KP Manna.

KPPN Manna mengharapakan satker menjadi lebih pintar. Jika satker lebih pintar, tugas dan pekerjaan pun menjadi lancar.

Oleh: Abdul Latif – Kontributor KPPN Manna

Liputan Sosialisasi Percepatan Penyaluran APBN melalui BO I di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka mempercepat penyaluran dana APBN Tahun Anggaran 2013, KPPN Batam mengadakan Sosialisasi Percepatan Penyaluran APBN melalui BO (Bank Operasional) I, Selasa (22/1) di Aula KPPN Batam. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh satuan kerja di lingkup pembayaran KPPN Batam.

Sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber pimpinan BO I Mitra Kerja KPPN Batam, yaitu Dondy Ernesto (Kepala Bank Mandiri Cabang Batam Lubuk Baja), Diana Djamal (BNI Regional Sales Manager Kanwil Padang), Eddy Iskandar (AMO Bank BRI Kantor Cabang Batam), dan Teki Danardono (Deputy Branch Manager Commercial BTN KC Batam).

Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri, menyampaikan bahwa telah ditunjuknya empat Bank BUMN menjadi Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN adalah langkah maju dan dirasa sangat penting. Menurutnya, hal ini akan membuat penyaluran dana APBN menjadi lebih cepat dan tentunya akan mempermudah pekerjaan para Bendahara Satker. Di akhir sambutannya, Kepala KPPN Batam menghimbau, baik perwakilan Satker maupun perwakilan BO I, agar tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber dengan moderator Bapak Deny Hariansyah, selaku Kepala Seksi Bank. Masing-masing perwakilan BO I menyampaikan kelebihan dan layanan unggulannya untuk melayani bendahara dalam rangka penyaluran APBN. Kegiatan berlangsung menarik karena mereka tidak mau kalah satu sama lain. Keempatnya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk para bendahara. Meski demikian sosialisasi tetap berjalan tertib dan hangat karena moderator tetap menjaga rasa kekeluargaan dari semua pihak. Sesekali juga diiringi canda dari narasumber.

Memasuki sesi diskusi, banyak sekali yang ingin ditanyakan perwakilan satker, baik terkait permasalahan yang selama ini terjadi dalam hal penyaluran dana APBN maupun kemudahan apa saja yang akan mereka terima selama bermitra dengan pihak perbankan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa dana SP2D sampai kepada penerima tiga hari setelah SP2D diterbitkan. Selain pertanyaan juga muncul permintaan dari bendahara agar pihak perbankan menyediakan loket khusus untuk melayani bendahara. Permintaan pun sedikit meluas terkait penerimaan negara, terutama terkait penyetoran PNBP Satker agar lebih dipermudah. Mendapat banyak pertanyaan dan permintaan seperti itu, para narasumber menanggapi dengan positif. Ada beberapa hal yang langsung disanggupi, namun ada beberapa hal lain yang masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Sosialisasi ini ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan materi dalam sosialisasi ini. KPPN Batam mengharapkan dengan sosialisasi ini akan dapat mempercepat penyaluran dana APBN dan dapat mewujudkan sinergi antara KPPN, Satker serta Bank Operasional I.

Oleh: Indra Yusak Ardianto - Kontributor KPPN Batam

Liputan In-House Training, Public Speaking and Presentation Skills di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebuah terobosan baru dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di awal tahun 2013 ini, dengan menyelenggarakan In-House Training tentang Public Speaking and Presentation Skills. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2013 di aula kanwil dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam hal public speaking, khususnya presentasi.

Hal ini didasari pada kenyataan bahwa tuntutan kegiatan pekerjaan sehari-hari sangat memerlukan keahlian public speaking dan presentasi, terutama dalam memberikan pemahaman kepada para stakeholder terkait kebijakan maupun ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, banyak pegawai yang selama ini belum memiliki pemahaman tentang sikap dan teknik yang baik ketika berbicara di depan publik maupun ketika membawakan presentasi. Hal tersebut pada dasarnya merupakan fenomena yang wajar, mengingat masih banyak di antara mereka yang selama ini belum pernah mengikuti pelatihan seperti ini.

Satu hal yang menarik, panitia tidak mendatangkan trainer dari luar tetapi justru mendaulat “orang dalam”, yaitu Jamaluddin Ambo Dai, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dalam kapasitasnya sebagai public speake. Jamal, panggilan akrabnya, juga sering menjadi Master of Ceremony (MC) untuk berbagai acara ketika masih bertugas di Kupang, Merauke, Jakarta, maupun di Gorontalo saat ini. Ketika di Kupang dan Merauke selain sebagai MC, pria kelahiran Niki Niki ini juga aktif sebagai penyiar radio.

Kemampuan public speaking, khususnya presentasinya semakin terasah ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana I di KPPN Jakarta IV periode tahun 2008-2011, karena sering diberi kesempatan menjadi narasumber bagi satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV. Selain itu, selama periode tersebut, Jamaluddin juga beberapa kali berkesempatan menjadi MC pada acara Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, misalnya Grand Final Cepat-Tepat dalam rangkaian kegiatan Pekan Kompetensi dan Kreativitas DJPBN tahun 2009 dan Treasury Idol tahun 2011, serta MC di berbagai acara di luar kedinasan.

Atas dasar pengalaman serta pendalaman terhadap teori-teori public speaking dan presentasi dari berbagai literatur, dilandasi semangat berbagi, ia akhirnya mantap melangkah menjadi trainer.

Tiga materi pokok yang diberikan dalam In-House Training ini adalah Teknik Menghadapi dan Mengatasi Ketakutan Berbicara di Depan Umum, Teknik Merancang Presentasi (termasuk Merancang Slide Presentasi yang Menarik), dan Teknik Membawakan Presentasi dengan Memukau. Kegiatan yang berlangsung selama 2 jam tersebut diikuti secara antusias oleh seluruh audiens karena materi yang disampaikan cukup mudah dipahami dan dipraktikkan, selain diselingi dengan tips-tips praktis. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa waktu pelatihan yang hanya dua jam serasa berlalu begitu cepat karena presentasi yang dibawakan dengan metode yang sangat menarik dan didukung oleh teknik audio visual yang sangat menghibur.

Dalam reviu pada akhir acara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Rina Robiati menyampaikan apresiasinya terhadap acara tersebut, dan mengakui banyaknya ilmu dan pelajaran berharga yang dapat diperoleh. Rina yang duduk di barisan belakang bersama Kepala Bagian Umum serta para Kepala Bidang juga menyampaikan bahwa selama pelatihan, hadirin tampak terpukau dengan presentasi yang disampaikan, sebagaimana pengamatan beliau. Ia menegaskan pula bahwa kegiatan ini tidak akan berhenti di sini, tetapi akan secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Selain sebagai media pembelajaran terhadap berbagai aturan dan kebijakan, juga sekaligus sebagai sarana latihan public speaking dan presentasi bagi para pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

“Apalah artinya ilmu presentasi yang sudah didapatkan, kalau ilmu itu tidak dipraktikkan,” pungkasnya.

Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo