Liputan Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) SPAN di KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Nabire kembali mengadakan GKM (Gugus Kendalai Mutu) SPAN untuk kesekian kalinya, Selasa, (11/9). Menyadari tuntutan untuk menjadi institusi yang profesional, maka KPPN Nabire secara rutin telah melaksanakan kegiatan GKM. Sejalan dengan itu, dalam rangka pemantapan persiapan implementasi KPPN Percontohan dan implementasi SPAN, maka GKM tersebut dilaksanakan secara lebih intens.

Materi yang menjadi pokok penyajian pada GKM tersebut adalah Infrastruktur SPAN. Sebagai Penyaji GKM Modul SPAN adalah Yuda Gustama, selaku Duta SPAN Unit KPPN Nabire. Para Pegawai KPPN Nabire mengakui, bahwa cukup sulit untuk memahami Modul SPAN, karena baik penyaji maupun peserta mencoba mendeskripsikan kondisi dan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Namun, dengan penyajian dari DSU dalam pertemuan GKM tersebut diharapkan dapat menjadi bekal awal para pegawai KPPN Nabire.

Suasana antusias dan semangat, itulah gambaran yang terlihat dalam setiap pelaksanaan GKM SPAN para pegawai KPPN Nabire. Hal yang paling mudah terlihat dari gambaran tersebut adalah banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada penyaji. Sikap antusias tersebut merefleksikan keinginan besar para pegawai agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Muncul beberapa pertanyaan di luar topik pembahasan GKM hari itu, namun masih terkait dengan SPAN. Salah satu pertanyaan terkait dengan adanya konsep “jatuh tempo” pada Modul Pembayaran, yakni tentang keterkaitan atau perbedaan dengan konsep “penyelesaian 1 jam” yang sekarang berlaku. Penyaji memberikan penjelasan bahwa hal tersebut terkait dengan jatuh tempo pencairan atas permintaan pembayaraan oleh Satker yang diajukan ke KPPN. Dalam system SPAN, nantinya akan muncul work list (daftar perkerjaan) yang harus diselesaikan setiap pemegang otoritas ketika sudah melakukan login pada aplikasi SPAN. Pada work list itulah akan tercantum batas waktu penyelesaian pekerjaan. Teknis pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundangan lebih lanjut.

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Nabire, Amra, menyampaikan arahan bahwa Modul SPAN sangat penting untuk dipahami seluruh pegawai. Melalui GKM Modul SPAN, beliau berharap seluruh jajaran pejabat/pegawai KPPN Nabire dapat menggali dan memahami betul tentang SPAN. GKM merupakan salah satu media bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan organisasi.

Selanjutnya, Amra juga menyampaikan hasil assestment Pelaksana KPPN Nabire. Tingkat kelulusan KPPN Nabire mencapai 75% dengan perincian 8 lulus murni, 4 lulus cadangan, dan 4 pegawai belum lulus. Kepada yang telah lulus, Kepala KPPN Nabire mengucapkan selamat sekaligus berharap agar capaian tersebut memotivasi pegawai untuk terus berbenah diri. Kepada yang belum lulus, Bapak Amra berpesan agar jangan berkecil hati, tetap bersemangat. Sebagaimana penegasan dari Kantor Pusat dalam surat nomor S-7302/PB/2012, kepada yang belum lulus akan diberikan kesempatan mengulang. Beliau yakin Pimpinan Ditjen Perbendahraan telah merumuskan kebijakan yang terbaik untuk organisasi sekaligus terbaik untuk pegawai.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan nyata untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi KPPN Nabire dalam menyongsong implementasi KPPN Percontohan di bulan Oktober 2012 dan implementasi SPAN tahun 2013. Sikap antusias yang tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sudah menyiratkan kesiapan awal KPPN Nabire dalam menyongsong agenda besar dimaksud.

Oleh: Endarto, Kontributor KPPN Nabire

Dalam rangka melengkapi keahlian pegawai dalam menyampaikan layanan unggulan, khususnya di front office, maka KPPN Kuala Tungkal melaksanakan Group Discussion of Excellent Service pada tanggal 11 dan 13 September 2012 di Aula KPPN Kuala Tungkal.

Materi yang disampaikan pada Bimtek tersebut adalah materi yang diperoleh dalam acara Bimtek Excellent Service yang didapat pada acara yang dilaksanakan oleh BRI Jambi dan kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Pada acara tersebut beberapa Pegawai KPPN Kuala Tungkal ditugaskan mengikuti Bimtek excellent Service di Jambi dan selanjutnya atas inisiatif Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad agar meneruskan ilmu yang diperoleh ke semua Pegawai KPPN Kuala Tungkal.

Jakson Sunario Panjaitan, pemateri pada acara tersebut menyampaikan beberapa poin penting dalam konsep layanan prima yang harus dilaksanakan dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Berkomunikasi dengan ramah kepada mitra kerja, baik komunikasi verbal maupun non verbal, Smile and Greet, Standar melakukan komunikasi melalui telepon, Listening Skill, eye contact, and Sorry for inconvenience merupakan sebagaian materi yang disampaikan kepada semua peserta Group discussion. Penyampaian materi dilaksanakan dengan praktik secara langsung, seperti praktik senyum seorang pelayan, cara menjawab telepon, menghadapi situasi sulit dan sebagainya.  Sebagai contoh, senyum 2-2-7 (senyum 2 cm ke  kiri, 2 cm ke kanan, selama 7 Detik) dipraktikkan oleh semua peserta secara bersama dan sekaligus memberikan kesan ramah di ruang Aula  KPPN Kuala Tungkal. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secara langsung menjadi contoh real dalam memberikan layanan maka dilaksanakan role play.

Pada sesi pertama, Standar pelayanan yang diberikan dalam menerima tamu dengan mengucapkan salam “Selamat Pagi/Siang/Sore”,  “ada yang bisa dibantu”,  hingga akhirnya menyampaikan ucapan “terima kasih” dan “senang bisa melayani Bapak/Ibu” kepada mitra kerja, diperankan oleh saudara Faris Anwar dan Bambang. Memang terkesan kaku pada mulanya, namun dengan belajar dan berlatih sungguh-sungguh maka ciri-ciri khas seorang pelayan excellent akan menjadi kebiasaan yang mudah untuk direalisasikan.

Masih pada kesempatan yang sama, role play yang kedua diperankan oleh saudara Darwis Kas dan Herwinsah. Pada Moment ini dipraktikkan secara langsung bagaimana menghadapi situasi sulit dari seorang mitra kerja yang marah, komplain dan terkesan kurang puas atas layanan yang diberikan. Pada Situasi sulit seperti ini maka direkomendasikan kata kunci Tuntas (Tenang, Upayakan Menyimak, Nyatakan Maaf, Telusuri Permasalahan, Ajukan Solusi, Selesaikan dengan Positif). Pada saat role play dilaksanakan, terlihat situasi yang sangat membingungkan karena tips dan triks tersebut jarang didapatkan sebelumnya. Namun dengan adanya pembekalan excellent service tersebut maka menambah khazanah pengetahuan pegawai sebagai seorang pelayan. Secara keseluruhan, acara Bimtek tersebut berlangsung sekitar 3 Jam. Para pegawai terlihat antusias dalam mengikuti acara tersebut karena sangat bermanfaat serta dilakukan dengan practical approach.

Acara Group Discussion of  Excellent Service ditutup oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal. Dalam acara penutupan, Toriq Bin Zihad berpesan kepada semua pegawai agar terus berlatih dan berupaya dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Bekerja adalah Ibadah, oleh karena itu lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, demikian kata penutup beliau dalam acara Group Discussion of Excellent service tersebut.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) SPAN di KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id -KPPN Nabire kembali mengadakan GKM (Gugus Kendalai Mutu) SPAN untuk kesekian kalinya, Selasa, (11/9). Menyadari tuntutan untuk menjadi institusi yang profesional, maka KPPN Nabire secara rutin telah melaksanakan kegiatan GKM. Sejalan dengan itu, dalam rangka pemantapan persiapan implementasi KPPN Percontohan dan implementasi SPAN, maka GKM tersebut dilaksanakan secara lebih intens.

Materi yang menjadi pokok penyajian pada GKM tersebut adalah Infrastruktur  SPAN. Sebagai Penyaji GKM Modul SPAN adalah Yuda Gustama, selaku Duta SPAN Unit KPPN Nabire. Para Pegawai KPPN Nabire mengakui, bahwa cukup sulit untuk memahami Modul SPAN, karena baik penyaji maupun peserta mencoba mendeskripsikan kondisi dan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Namun, dengan penyajian dari DSU dalam pertemuan GKM tersebut diharapkan dapat menjadi bekal awal para pegawai KPPN Nabire.

Suasana antusias dan semangat, itulah gambaran yang terlihat dalam setiap pelaksanaan GKM SPAN para pegawai KPPN Nabire. Hal yang paling mudah terlihat dari gambaran tersebut adalah banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada penyaji. Sikap antusias tersebut merefleksikan keinginan besar para pegawai agar mampu menyesuaikan dengan perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Muncul beberapa pertanyaan di luar topik pembahasan GKM hari itu, namun masih terkait dengan SPAN. Salah satu pertanyaan terkait dengan adanya konsep “jatuh tempo” pada Modul Pembayaran, yakni tentang keterkaitan atau perbedaan dengan konsep “penyelesaian 1 jam” yang sekarang berlaku. Penyaji memberikan penjelasan bahwa hal tersebut terkait dengan jatuh tempo pencairan atas permintaan pembayaraan oleh Satker yang diajukan ke KPPN. Dalam system SPAN, nantinya akan muncul work list (daftar perkerjaan) yang harus diselesaikan setiap pemegang otoritas ketika sudah melakukan login pada aplikasi SPAN. Pada work list itulah akan tercantum batas waktu penyelesaian pekerjaan. Teknis pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundangan lebih lanjut.

Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Nabire, Amra, menyampaikan arahan bahwa Modul SPAN sangat penting untuk dipahami seluruh pegawai. Melalui GKM Modul SPAN, beliau berharap seluruh jajaran pejabat/pegawai KPPN Nabire dapat menggali dan memahami betul tentang SPAN. GKM merupakan salah satu media bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan organisasi.

Selanjutnya, Amra juga menyampaikan hasil assestment Pelaksana KPPN Nabire. Tingkat kelulusan KPPN Nabire mencapai 75% dengan perincian 8 lulus murni, 4 lulus cadangan, dan 4 pegawai belum lulus. Kepada yang telah lulus, Kepala KPPN Nabire mengucapkan selamat sekaligus berharap agar capaian tersebut memotivasi pegawai untuk terus berbenah diri. Kepada yang belum lulus, Bapak Amra berpesan agar jangan berkecil hati, tetap bersemangat. Sebagaimana penegasan dari Kantor Pusat dalam surat nomor S-7302/PB/2012, kepada yang belum lulus akan diberikan kesempatan mengulang. Beliau yakin Pimpinan Ditjen Perbendahraan telah merumuskan kebijakan yang terbaik untuk organisasi sekaligus terbaik untuk pegawai.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan nyata untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi KPPN Nabire dalam menyongsong implementasi KPPN Percontohan di bulan Oktober 2012 dan implementasi SPAN tahun 2013. Sikap antusias yang tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul sudah menyiratkan kesiapan awal KPPN Nabire dalam menyongsong agenda besar dimaksud.

Oleh: Endarto, Kontributor KPPN Nabire

Liputan Pelatihan Service Excellence di KPPN Wonosari
Wonosari, djpbn.kemenkeu.go.id - Dengan motto “Ikhlas memberikan yang terbaik” KPPN Wonosari mengadakan acara Service Excellence yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Wonosari, Rabu (29/8). Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dan persiapan diri sebagai KPPN Percontohan. Acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan PT. Bank BRI Cabang Wonosari yang bertindak sebagai narasumber. Mengawali acara, Kepala KPPN Wonosari Jumarsih menyampaikan bahwa sebenarnya inti dari service excellence adalah nilai perilaku kita. Menurutnya, semua pegawai adalah pegawai yang beragama dan agama selalu mengajarkan kebaikan maka beliau sangat yakin bahwa perilaku kita semua adalah sangat baik. Namun tuntutan/harapan masyarakat akan pelayanan terus berkembang. Oleh karena itu KPPN sebagai kantor pelayanan juga harus memahaminya supaya bisa memberikan sercive yang excellence kepada stakeholder, sesuai dengan harapan mereka. Meskipun Service Excellence yang ada di Bank BRI tidak dapat kita terapkan seratus persen namun alangkah baiknya kalau kita dapat mengambil nilai-nilai positifnya.

Dengan diawali permainan sederhana yang dipandu narasumber namun dapat menyegarkan semua peserta kemudian dilanjutkan dengan berbagi pengalaman bagaimana Service Excellence yang sudah dijalankan oleh Bank BRI selama ini. Untuk mewujudkan Service Excellence kita harus tahu kebutuhan dari stakeholder dan harapan mereka begitu kata narasumber. Dengan S3 Senyum, Sapa dan Salam, tiga hal yang sangat mudah untuk dilakukan, kita dapat mewujudkan rasa simpati dan empati orang yang kita layani yang akhirnya mereka akan memberikan puas atas layanan yang kita berikan.

Pada sesi roleplay memang terasa kaku dan canggung sewaktu para pegawai dan satpam mempraktekkan seperti yang dicontohkan oleh narasumber. Awal memang kaku tapi setelah dilakukan berulang-ulang akan terbiasa itu yang dipesankan oleh narasumber.

Alah bisa karena biasa. Budayakan Senyum, Sapa dan Salam kepada siapapun juga...

oleh : Kontributor KPPN Wonosari

Liputan Kegiatan Pelatihan Service Excellence pada KPPN Raha
Raha,perbendaharaan.go.id – KPPN Raha bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia 46 Tbk Kantor Layanan Raha, mengadakan pelatihan Service Excellence, di Aula KPPN Raha, Senin (10/9). Pelatihan tersebut mengambil tema “Meningkatkan Kualitas dan Standar Layanan yang Efektif dan Efisien”.

Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Raha, dengan narasumber Muhamad Ayudin Saputra, Supervisor Costumer Service PT BNI 46 Cabang Bau-Bau dibantu oleh staf BNI Kantor Layanan Raha, Wa Ode Emiliana.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto menyampaikan bahwa kegiatan ini di samping amanah Pimpinan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan juga amanah dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka persiapan penetapan KPPN Raha sebagai KPPN Percontohan di awal Oktober 2012 nanti. Ia menambahkan juga dirasakan sebagai sebuah kebutuhan bagi KPPN dalam upaya peningkatan kinerja dan citra layanan kepada mitra kerja para satker di wilayah pembayaran KPPN Raha.

Trainer Service Excellence menyampaikan paparan menyangkut materi tentang kepuasan akan standar layanan yang dipengaruhi berbagai variable atau dapat dilihat dari dimensi, antara lain Sikap Pelaku Layanan, Kualitas Layanan, Ketepatan Waktu Layanan, Kemudahan, Kenyaman dan Keamanan dalam pemberian layanan. Materi pelatihan juga dilaksanakan dengan metode role play atau simulasi atas aktivitas layanan, di antaranya simulasi penampilan petugas Front Office untuk menampilkan citra layanan yang dapat memberikan kesan profesional meliputi tata rias wajah, tata rias rambut, tata busana yang dikenakan, dan pemakaian aksesoris yang tidak berlebihan. Dilanjutkan role play menganai sikap tubuh, bagaimana cara berjalan, berdiri, sikap duduk dan berbicara kepada stakeholder yang dilayani. Dan tidak kalah pentingnya, simulasi terhadap sikap mengakhiri layanan, berupa tetap menjaga kontak mata, menawarkan bantuan lainnya, mengucapkan salam dan menyebutkan nama mitra kerja yang dilayani.

Kegiatan pelatihan ini diselingi dengan sesi tanya jawab para pegawai KPPN Raha dengan trainers menyangkut berbagai tips and tricks dalam memberikan layanan prima kepada mitra kerja. Secara umum, kegiatan pelatihan Service Excellence ini sangat penting karena merupakan transfer knowledge dari perbankan yang dapat diadopsi guna meningkatkan layanan prima pada KPPN Raha yang terus menerus dan berkesinambungan.

Oleh: Kontributor KPPN Raha

Liputan Kunjungan Direktur SMI ke KPPN Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id – Semangat tanpa mengenal lelah , itulah yang ditunjukkan oleh Direktur SMI Ditjen Perbendaharaan, Dra. Anandy Wati, MPM beserta rombongan untuk melihat dari dekat Kesiapan KPPN Parepare menjadi KPPN Percontohan, Rabu (12/9). Sebelumnya ia menghadiri acara di Makassar untuk mensosialisasikan PMK 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam kunjungan ke KPPN Parepare, Anandy ingin mengetahui kesiapan Sarana dan Prasarana Pelayanan, serta Penataan Arsip yang ada di KPPN Parepare, “SOP sudah dilaksanakan dengan baik, Layout Ruang Pelayanan, Ruang Middle Office maupun back office sangat bagus sesuai dengan Standard Sarpras yang telah ditetapkan, Sumber Daya Manusia juga sudah memenuhi Kompetensi yang diinginkan oleh Organisasi, jadi KPPN Parepare siap menjadi KPPN Percontohan” ungkapnya.

Kepala KPPN Parepare, Drs. Mattaro Nurdin Arta juga menyampaikan kepada Direktur SMI beserta rombongan bahwa KPPN Parepare sudah banyak melakukan perubahan baik Perubahan tata layout maupun pembenahan kompetensi pegawai, “Kami telah banyak berbenah untuk menghadapi kesiapan KPPN Percontohan maupun Implementasi SPAN, Tata layout sudah kami tata sedemikian rupa sesuai dengan sarpras, ruang pelayanan kami percantik sehingga stakeholders merasa nyaman. Untuk Kompetensi Pegawai, hasil assessment pegawai pelaksana mencapai kelulusan sebesar 99% artinya seluruh pegawai KPPN Parepare siap menjadi KPPN Percontohan dan Menjalankan Implementasi SPAN secara penuh,” kata Kepala KPPN.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbar, Usdek Rahyono, dirinya mengatakan bahwa berdasarkan pengamatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbar, 24 Pegawai KPPN Parepare sudah cukup layak kompetensinya untuk dijadikan sebagai pegawai KPPN Percontohan, dan beliau berharap agar senantiasa melakukan perbaikan dan menggali informasi yang up to date, “Kemampuan SDM KPPN Parepare harus senantiasa ditingkatkan dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti Gugus Kendali Mutu dan pemantapan kesiapan penerapan SPAN,” imbuhnya.

Dra. Marni Misnur, Kabid PP Kanwil yang ikut dalam rombongan, mengapresiasi juga tata layout KPPN Parepare, “Ruang Pelayanan sudah sangat memadai, layak dan sesuai Sarpras harus bisa memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders terutama pembinaan kepada satker,” tegasnya.

Masih dalam kunjungannya Anandy mengamati langsung sarana pelengkap sebagai pra-syarat terpenuhinya standard pelayanan seperti tempat parkir tamu yang aman, “jangan sampai tamu sulit memarkir kendaraannya, tempat parkir itu ditata dengan rapi dan dihiasi dengan tanaman hidup yang teduh dan asri karena itu juga bagian dari kenyamanan pelayanan,” ujarnya.

Setelah berbincang di ruangan kepala kantor, M.Nurdin Arta mengajak Anandy melihat ruang arsip, “ruang arsip kami tata seperti ini bu, dengan fasilitas yang sederhana masih kelihatan rapi, namun sudah ditata dengan E-Filling System, kami ingin ruang arsip itu plus ruang bermain, oleh karena itu kami letakkan ditengahnya meja pingpong untuk bermain secara bergantian, kemudian dilengkapi juga dengan kulkas. Sehingga tidak terkesan seperti gudang arsip,” ujar kepala KPPN Parepare.

Anandy berpesan bahwa kalau dialokasikan dananya, ruang arsip agar segera direhabilitasi dan mengolah System arsip menggunakan teknologi informasi secara penuh. “Nantinya ada ruang untuk penyimpanan softcopy , hardcopy, arsip statis , serta arsip yang menanti dihapus karena sudah diusulkan untuk dihapus. Nanti SOP akan kita sempurnakan karena pak menteri itu selalu memperhatikan tata arsip, bahkan pak sesditjen pun selalu perhatian dengan arsip kantor” imbuh Anandy

Mengakhiri kunjungannya Anandy sekali lagi mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada stakeholders semua pejabat harus inovatif dan harusnya lebih bersemangat kalau udah menjadi KPPN Percontohan, selanjutnya beliau meninggalkan KPPN Parepare menuju ke Makassar.

Dilaporkan Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Sosialisasi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran di KPPN Wates
Wates, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Wates mengundang Para Kuasa Pengguna Anggaran dan staf pengelola keuangan satuan kerja dalam wilayah pembayarannya untuk mengikuti sosialisasi dan evaluasi penyerapan anggaran, Kamis (30/8). Kegiatan sosialisasi kali ini ditujukan untuk mengupas materi terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya untuk periode Triwulan III 2012 dengan meminta komitmen dari para KPA.

Acara yang mengusung tema “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012 dan Percepatan Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2012” ini juga ditujukan sebagai wadah evaluasi dan komunikasi antara Kepala KPPN Wates selaku Kuasa BUN di Daerah dan para Kuasa Pengguna Anggaran terkait proses penyerapan anggaran. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat hasil monitoring realisasi penyerapan DIPA pada lingkup KPPN Wates pada Triwulan II TA 2012 masih dibawah target yang ditetapkan dalam IKU Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, KPPN Wates juga merasa perlu untuk memberikan encouragement kepada para pengelola keuangan satker untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran diharapkan tidak akan terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-596/MK.05/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Langkah-langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2012 .

Sekapur sirih dari Kepala KPPN Wates, Lili Khamiliyah, memaparkan tentang pentingnya kegiatan sosialisasi dan mendorong para Kuasa pengguna Anggaran untuk lebih memperhatikan perkembangan penyerapan anggaran yang dikelolanya. Selepas menyampaikan sambutannya, Lili Khamiliyah melanjutkan acara dengan menyampaikan presentasi mengenai Percepatan Penyerapan Anggaran. Lili menampilkan data realisasi penyerapan anggaran non belanja pegawai sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 secara rinci pada masing-masing satker. Diinformasikan juga oleh Ibu Lili bahwa target pencapaian penyerapan anggaran untuk Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Non Belanja Pegawai) sampai dengan Triwulan III TA 2012 yang akan berakhir pada tanggal 28 September 2012 adalah 60 %. Dari data tersebut, Ibu Lili mengharapkan agar seluruh satker dapat mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran agar target yang ditentukan dapat tercapai pada waktunya.

Sesi kedua diisi oleh narasumber dari Seksi Bank/Giro Pos, Rr Widyawati Sulistya, dan dari Seksi Pencairan Dana, Amalia Pratiwi. Widyawati Sulistya menyampaikan materi mengenai Retur SP2D dan evaluasi penyebab terjadinya Retur SP2D yang dari bulan ke bulan selalu meningkat. Beliau mengharapkan para satuan kerja untuk lebih berhati-hati dalam pencantuman nomor rekening dan nama penerima pada SPM sehingga Retur SP2D dapat diminimalisir. Selanjutnya Amalia Pratiwi menyampaikan materi Perencanaan Kas yang menekankan pada pentingnya implementasi perencanaan kas serta mengingatkan kembali kepada para peserta untuk disiplin dalam mengirim dan meng-update perencanaan kas sesuai waktu yang telah ditentukan.

Materi yang merupakan topik pokok, yaitu sosialisasi PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap dipaparkan oleh Samija dari Seksi Pencairan Dana. Samija secara jelas mengupas poin-poin penting mengenai Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Harapan dari KPPN Wates, setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta memperoleh peningkatan pemahaman dalam hal Pengelolaan Keuangan Negara, khususnya terkait peraturan perjalanan dinas, perencanaan kas dan penyerapan anggaran Satuan Kerja menjadi lebih baik.

Oleh: Imam Tri Wibowo – Kontributor KPPN Wates

Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti pelaksanaan jadwal implementasi ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas serta pasal 17 PER-03/PB/2010 tentang perkiraan Dana Harian Satker, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Seksi Pencairan Dana dan Petugas Front Office yang menangani AFS dan AFK serta Desiminasi Monev Penyerapan Anggaran KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh pada tanggal 5 s/d 7 September 2012 di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Acara diikuti oleh 17 peserta yang merupakan Kepala Seksi Pencairan Dana dan para Petugas Front Office yang menangani AFS dan AFK lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman yang sama tentang pentingnya pelaksanaan AFS dan AFK serta Monev Penyerapan Anggaran. Disamping itu juga untuk mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran mengingat sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 (semester I) tingkat penyerapan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh baru mencapai 45,74%..

Acara dibuka oleh Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Isrin.
Dalam sambutannya ia memaparkan bahwa belum seluruhnya Satker menyampaikan perencanaan kas secara penuh, perencanaan kas yang sudah disampaikan masih belum optimal dan akurasinya masih kurang. Untuk itu beliau berharap dengan diselenggarakannya rakor tersebut KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan Kanwil dapat lebih proaktif dalam menerapkan PMK 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010.
Setelah rehat, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang Monitoring Pelaksanaan AFS dan AFK yang dipimpin oleh Kepala Bidang PP Bapak Suwajianto.

Dalam forum diskusi tersebut para peserta sangat aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Banyak permasalahan dari masing-masing KPPN dibicarakan dan dipecahkan dalam diskusi tersebut. Namun demikian terdapat juga permasalahan yang belum terpecahkan, dan menjadi masukan bagi kanwil untuk diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan terutama mengenai penyempurnaan Aplikasi AFS dan AFK.

Selanjutnya setelah istirahat acara dilanjutkan dengan materi Gambaran Umum Monev TA 2012 Semester I yang dipimpin oleh Muliasyah, Kepala Bidang PA. Dalam sesi ini dibahas mengenai penyebab-penyebab rendahnya penyerapan anggaran Satker dan menumpuknya SPM yang diajukan di akhir Tahun Anggaran, dimana penyerapan anggaran satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 masih 45,74% dan jumlah satker dengan realisasi penyerapan anggaran rendah adalah sebanyak 581 satker dari jumlah satker keseluruhan. Selain itu juga dibahas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran Satker.

Acara ditutup Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Suwajianto. Dalam sambutan penutupnya beliau berpesan sesampainya peserta di kantor masing-masing diharapkan segera mensosialisasikan ilmu yang diperoleh dalam acara Rakor Perencanaan Kas dan Diseminasi Penyerapan Anggaran kepada rekan-rekan di kantor dan Satker lingkup pembayaran KPPN masing-masing. Sehingga perencanaan kas yang akurat dan tepat waktu serta penyerapan anggaran yang baik yang menjadi tujuan bersama kanwil dan KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dapat tercapai.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)