Liputan Workshop Penyusunan LPJ Bendahara dan Penyajian Laporan Belanja Secara Akrual serta pemberian penghargaan Satker terbaik Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sragen
Sragen, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Sragen menggelar acara workshop penyusunan LPJ Bendahara dan penyajian laporan belanja secara akrual serta pemberian penghargaan Satker terbaik di bidang Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pelaporan LPJ Bendahara. Acara dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2012 di Gedung Kartini Sragen. Workshop diikuti oleh 80 Bendahara Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sragen dan 6 Kuasa Pengguna Anggaran penerima penghargaan Satker terbaik.

Acara dibuka oleh KPPN Sragen, Setyarta. Dalam sambutannya beliau menekankan tiga poin utama yaitu optimalisasi rekonsiliasi data dengan Seksi Verifikasi dan Akuntansi, penyempurnaan dalam penyusunan LPJ Bendahara, serta keakuratan dalam penyampaian laporan belanja secara akrual semester I Tahun Anggaran 2012.

Acara dibagi dalam tiga sesi dimana sesi I disampaikan pemaparan mengenai laporan belanja secara akrual yang disampaikan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Raini Rahmania dilanjutkan dengan sesi II yaitu workshop penyusunan LPJ Bendahara yang dipandu oleh Irfan Ashadi Hamid.

Acara terakhir adalah pemberian penghargaan Satker terbaik pelaksana rekonsiliasi data laporan keuangan dan pelaporan LPJ Bendahara Semester II Tahun Anggaran 2011. Kriteria penilaian Satker terbaik meliputi, ketepatan waktu rekonsiliasi, kecepatan penyampaian data, keakuratan data, kelengkapan dokumen, dan penyerapan realisasi anggaran. Adapun penerima penghargaan Satker terbaik yang langsung diberikan oleh Bapak Setyarta selaku Kepala KPPN Sragen yaitu :
1. Peringkat pertama : Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen
2. Peringkat kedua : Pengadilan Negeri Karanganyar
3. Peringkat ketiga : Kepolisian Resor Karanganyar
4. Peringkat Harapan I : Kejaksaan Negeri Karanganyar
5. Peringkat Harapan II : Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen
6. Peringkat Harapan III : Pengadilan Agama Sragen

Pemberian penghargaan yang dilaksanakan tiap semester ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan motivasi tingkat Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Sragen. Dengan adanya pemberian penghargaan kepada Satker terbaik dibidang rekonsiliasi data laporan keuangan dan pelaporan LPJ Bendahara, tingkat prosentase rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Sragen selalu mencapai seratus persen.

Oleh : Irfan Ashadi Hamid Kontributor KPPN Sragen

Liputan Rapat Koordinasi Semester I TA. 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
Sanur – Denpasar, perbedaharaan.go.id. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada Satker Kementerian Lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mengadakan Rakor yang mengambil tema Satukan Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Mitra Kerja pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2012 di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar. Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil beserta seluruh pejabat dan beberapa perwakilan pegawai dari KPPN lingkup Provinsi Bali.

Rapat Koordinasi kali ini begitu special, karena Bapak Dirjen Perbendaharaan dapat hadir untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta yang hadir. Beliau memberikan arahan mengenai tugas besar yang sedang dilaksanakan jajaran Ditjen Perbendaharaan diantaranya yaitu implementasi KPPN Percontohan pada bulan Oktober 2012 serta SPAN yang akan memulai pilot dan rollout pada tahun 2013. Seluruh pegawai diharapkan mempersiapkan diri untuk menyambut perubahan ini dengan turut belajar dan bekerja keras dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di Ditjen Perbendaharaan.

Di samping itu, Kakanwil Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati dalam sambutannya juga berpesan kepada peserta rakor mengenai empat hal sbb. Pertama, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai supporting agency. Artinya, Kanwil dan KPPN harus mampu memberikan dukungan pelayanan terbaik bagi tercapainya kepuasan pelanggan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta mampu menunjang tercapainya visi dan misi Ditjen Perbendaharaan sebagai the real treasurer. Kedua, Kantor Kanwil Ditjen PBN dan KPPN sebagai strategic partner. Artinya, kanwil dan KPPN mempunyai hubungan yang terikat dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kantor pusat dalam menyusun dan mengimplementasikan peran dan tujuan strategis Ditjen Perbendaharaan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja organisasi dan transformasi organisasi. Ketiga, implementasi transformasi kelembagaan yang akan dilakukan Ditjen Perbendaharan adalah sebuah agenda besar untuk mewujudkan Ditjen Perbendaharaan yang unggul, terintegrasi dan berkelas internasional. Kanwil dan KPPN harus mampu bertransformasi dan meninggalkan sekat-sekat sektoral, serta harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan sumber daya manusia yang unggul sehingga kita mampu melakukan penajaman fungsi treasury dalam pengelolaan keuangan negara dan sumber daya manusianya. Keempat, Kanwil Ditjen PBN dan KPPN sebagai change agent. Kita semua diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menjadi sumber daya manusia yang capable dan amanah di Kanwil dan KPPN, sehingga transformasi kelembagaan tersebut di atas akan terus berkelanjutan terutama dalam menyambut implementasi SPAN pada tahun 2013.

Pada rakor ini, kepala bagian/bidang kanwil dan kepala KPPN lingkup Provinsi Bali memberikan pemaparan mengenai kinerja semester I TA. 2012 beserta evaluasinya dan juga kesiapannya dalam menyongsong KPPN Percontohan. Berbagai macam permasalahan yang ditemui dalam keseharian kedinasan di bahas pada Rakor ini untuk dicarikan solusi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Mitra Kerja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura telah siap untuk dijadikan sebagai KPPN Percontohan di tahun 2012. Tak lupa, untuk menambah kebersamaan seluruh pegawai diadakan olahraga pagi berupa jalan kaki, volley di pantai dan senam bersama pada hari Sabtu dan Minggu paginya.

Rakor kali ini juga begitu berkesan karena pada acara penutupan, Dirjen Perbendaharaan beserta seluruh pegawai Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Bali mengikuti acara ramah tamah dalam rangka perpisahan Kakanwil Provinsi Bali, Ibu Ni Luh Putu Kumalawati yang akan memasuki purnabakti pada tanggal 1 Agustus 2012. Acara begitu semarak dengan banyaknya tampilan acara seperti tarian Joged, Janger, Joged Pong (perpaduan tari klasik dan tari modern), paduan suara kanwil, sumbangan lagu dari Dirjen Perbendaharaan dan para pegawai kanwil lingkup Provinsi Bali serta Opera Van Payah turut membuat acara begitu meriah.

Oleh : Setia Parasian – kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Focus Group Discussion (FGD) Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Satker Badan Layanan Umum (BLU) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Selasa (3/7). Acara tersebut diikuti oleh 4 satker BLU yaitu RS. DR. Sardjito, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Poltekkes Yogyakarta serta dihadiri oleh Perwakilan dari KPPN Yogyakarta dan tuan rumah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam pengarahannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, Hendro Baskoro menjelaskan tentang pembagian peran pembinaan kepada satker BLU antara Direktorat PK BLU dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Perdirjen PBN No. PER-83/PB/2011. Dalam peraturan tersebut, fungsi Direktorat PK BLU sebagai regulator dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam implementasi pembinaannya. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat terjalin harmonisasi antara pihak terkait yaitu Dit PK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Satker BLU berupa koordinasi yang intensif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan Satker BLU. Hendro berharap dari koordiasi terasebut pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien dan pada gilirannya akan menunjang tujuan utama pembentukan satker Badan Layanan Umum. Lebih lanjut Hendro Baskoro mengharapkan agar dari kegiatan ini dapat dicapai output yaitu adanya pemahaman dan komitmen bersama Direktorat PK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Satker BLU atas ketentuan dalam PER-83/PB/2011, sebagai bahan laporan bagi Kanwil DJPBN dan mendapatkan masukan terkait dengan pengelolaan keuangan satker BLU.

Selanjutnya pada FGD kali ini diisi pemaparan materi yang disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Heran Subagio dari Direktorat PK BLU dan M.I. Sri Nuryati dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta. Pada pemaparannya, Heran Subagio menjelaskan kembali berbagai isu seputar pengelolaan keuangan satker BLU, mulai dari tujuan pembentukan, bagaimana mengelola pendapatan, kas, tarif dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU. Disamping itu dijelaskan pula berbagai permasalahan seputar PK BLU, antara lain, penyempurnaan regulasi PK BLU masih berlangsung; Komitmen kementerian/lembaga untuk mengembangkan satkernya masih kurang; Pemahaman pembina teknis masih kurang; Pemahaman satker BLU mengenai prosedur teknis PK BLU masih kurang; Serta perubahan mindset pengelola BLU dari birokrat ke wirausaha belum sepenuhnya berjalan.

Materi kedua diisi dengan materi penajaman fungsi pembinaan BLU khususnya yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan pasca diterbitkannya Perdirjen PBN Nomor : PER83/PB/2011 tersebut.

Sesi ketiga diisi dengan diskusi dan tanya jawab seputar pengelolaan keuangan BLU. Seluruh satker BLU yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, usulan, masukan dan saran kepada kedua narasumber. Dari 19 pertanyaan yang masuk umumnya terkait dengan pengelolaan pendapatan dan aset BLU. Acara tersebut ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi semua pihak, dilaksanakan secara periodik serta diharapkan menjadi model pembinaan BLU yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Kredit Program
Palu, perbendaharaaan.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kredit Program, Kamis (5/7). Rakor tersebut sebagai implementasi dari pendelegasian tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Direktorat SMI) kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Rakor dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran kredit program, diantaranya pihak perbankan baik Bank Pelaksana maupun bank yang belum menjadi Bank Pelaksana di Sulteng dan SKPD terkait antara lain Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dan Dinas Pertanian Kota Palu. Rapat koordinasi ini jelas merupakan sebuah ajang bagi pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam pelaksanaan penyaluran kredit program secara tepat sasaran.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu R. M. Wiwieng H., memaparkan materi mengenai Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat SMI kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta ulasan mengenai Kredit Program itu sendiri. Dari sesi diskusi, terungkap beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyaluran kredit program antara lain mindset dari para petani dan kelompok tani yang beranggapan bahwa kredit program tersebut merupakan program bantuan/hibah dari pemerintah. Selain itu juga disebutkan bahwa masih kurangnya informasi mengenai skema kredit program tersebut.

Pada akhir pelaksanaan acara, dapat diidentifikasi beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya kegiatan sosialisasi dan koordinasi akan dilaksanakan secara berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman mengenai skema kredit program dan upaya menyelesaikan kendala yang terjadi di lapangan. Dalam Rajor tersebut terdapat usulan pembentukan kelompok kerja pelaksanaan kredit program di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulteng akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kredit program kepada 4 debitur KKP-E di Parigi, Biromaru, Dolo, dan Palolo. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan kajian-kajian terhadap input yang diperoleh termasuk dari pelaksanaan rapat koordinasi ini untuk memastikan penyaluran kredit program di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik.

Tim Reportase Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Liputan Workshop Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Laporan Kas Posisi
Klaten, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Klaten mengadakan kegiatan Workshop Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Laporan Kas Posisi, pada tanggal 23-24 Juni 2012, di Poeri Devata Resort Hotel Prambanan. Workshop diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Klaten dan Bank Persepsi Wilayah Kerja KPPN Klaten.

Penerimaan negara yang setiap tahun meningkat terdapat kecenderungan adanya data transaksi yang belum dapat diyakini kebenarannya. Dan beberapa penyebab penting yang dinyatakan BPK bahwa data transaksi tersebut belum diyakini kebenarannya adalah ditemukannya data unmatch terutama MPN-unmatch, ditemukannya banyak data dalam kategori partial match dan ditemukannya data reversal yang belum memenuhi SOP. Selain itu bisa pula kontribusi human error.

Pada kesempatan tersebut , Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng, Bjardianto Pudjiono memberikan pengarahan dalam pembukaan kegiatan dengan meyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan mitra kerja KPPN khususnya dengan Bank Persepsi untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam penatausahaan penerimaan Negara. Ia juga mengingatkan kembali bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama, Bank Persepsi merupakan kepanjangan tangan dari Ditjen Perbendaharaan dalam menatausahakan penerimaan negara. Selain itu, menurut Bjardianto perlu pula dibangun koordinasi dengan instansi terkait lain dalam lingkup jajaran Kementerian Keuangan sehubungan dengan target penerimaan negara dalam pengelolaan jajaran Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan.

Materi Workshop berikutnya disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Taukhid, SE, MSc yang menyampaikan sistem penerimaan negara kontemporer dan upaya pengembangan, serta penyempurnaannya. Menghimpun setoran penerimaan negara secara cepat dan aman untuk menjamin ketersediaan kas (providing cash, timely and sufficiently) dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran tagihan kepada Negara sebagai Misi pengelolaan penerimaan negara ditegaskan dalam workshop tersebut. Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara menjadi materi yang cukup penting disampaikan karena data reversal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan data yang kurang diyakini kebenarannya sehingga dapat mengakibatkan LKPP mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian, demikian Deni Rusdijaman, Kepala Seksi Bank/Giro Pos KPPN Klaten memberikan penegasan pada materi yang disampaikan. Seluruh peserta workshop ternyata cukup antusias untuk berdiskusi tentang materi –materi yang disampaikan, hal tersebut dibuktikan banyaknya pertanyaan yang harus mendapat pencerahan dari para Pemateri/Narasumber. Antara lain tentang reversal, interface Bank dan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan.

Workshop yang dilakukan dalam dua hari dituntaskan dengan kegiatan Character dan Team Building. Kepala KPPN Klaten, I Wayan Supatra menyatakan bahwa kegiatan Character dan Team Building bertujuan membangun kualitas pribadi yang mampu berkontribusi secara luar biasa untuk kepentingan organisasi dan stakeholder. Secara spesifik, membangun sebuah tim artinya harus mengembangkan semangat, saling percaya, kedekatan, komunikasi, dan produktivitas. Semoga langkah ini mendorong spirit Teamwork yang mampu mewujudkan kualitas dan akurasi laporan.

Kontributor : Tim Reportase KPPN Klaten

Liputan Pembinaan, Bimtek dan Penyuluhan di bidang Perbendaharaan kepada Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id-Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Bidang Pembinaan Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan di bidang Perbendaharaan kepada Satker, pada tanggal 18 s.d. 28 Juni 2012. Kegiatan yang dikemas melalui kunjungan lapangan (site visit) tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang Perbendaharaan pada Satker di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan fokus pada 3 hal yaitu : pengelolaan keuangan satker, administrasi belanja pegawai dan perencanaan kas serta menginventarisir permasalahan dan masukan dari satker terkait ketiga hal tersebut.

Pembinaan dilakukan terhadap 38 satker dengan rincian 18 satker dalam wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta dan masing-masing 10 satker di wilayah pembayaran KPPN Wonosari dan Wates. Satker yang diberikan pembinaan adalah satker dengan kriteria pagu DIPA relatif besar namun penyerapan anggaran khusunya belanja non pegawai sampai dengan bulan Mei 2012 masih rendah, deviasi perencanaan kas tinggi, serta satker yang mengelola administrasi belanja pegawai.

Pada pembinaan satker ini Tim Pembina Kanwil yang terdiri dari Kabid PP, Kasi PP dan Penyuluh Perbendaharaan terbagi dalam 20 Tim bertemu dengan para pengelola keuangan satker antara lain : PPK, PPSPM, Penanggungjawab Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, BPP, Operator SPM, AFS, PPABP dan staf keuangan lainnya. Sebelum pembinaan kepada satker terkait, telah diberikan panduan pembinaan berupa ceklist isian untuk mengetahui kondisi riil pengelolaan keuangan satker, sehingga diharapkan materi yang akan diberikan tepat pada sasaran.

Pembinaan diisi dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab seputar peraturan perbendaharaan, mekanisme pengelolaan keuangan maupun aplikasi penunjang yang dikemas secara sederhana sesuai selera masing-masing satker. Beberapa satker tingkat wilayah sangat antusias sehingga secara khusus mereka mengundang para pengelola keuangan unit di bawahnya untuk ikut dalam acara pembinaan tersebut. Khusus pembinaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kegiatan dilaksanakan di KPPN dengan materi yang sama dan melibatkan pihak KPPN.

Dari hasil pembinaan dapat dipetakan kondisi pengelolaan keuangan satker, antara lain :
1. Dalam pengelolaan administrasi belanja pada sebagian besar satker tidak dilanjutkan penatausahaan dosir (KP2) beserta kelengkapan dokumennya, sebagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh Seksi Pencairan Dana KPPN, sebelum pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing satker Kementerian/Lembaga.
2. Deviasi yang tinggi dalam perencanaan kas disebabkan oleh kurangnya komitmen dan kepedulian penanggungjawab kegiatan terhadap rencana yang telah dibuat untuk segera dilaksanakan dan dibuatkan pertanggungjawabannya serta keterlambatan operator AFS dalam menyampaikan updatenya.
3. Dari aspek pengelolaan keuangan satker, masih dijumpai beberapa satker yang tidak menerbitkan SPP, namun langsung menerbitkan SPM.
Rendahnya daya serap anggaran khususnya pada belanja non pegawai disebabkan oleh belum dipatuhinya ketentuan PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN pada Satuan Kerja. Hal ini diindikasikan dari perbedaan realisasi fisik dengan realisasi keuangan yang relatif cukup besar.

Terhadap beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Tim Pembina Kanwil telah memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan satker dengan target jangka pendek adalah tercapainya target IKU Ditjen Perbendaharaan tahun 2012 terkait perencanaan kas dan daya serap anggaran K/L serta tujuan jangka panjang bagaimana para pengelola keuangan satker mampu memahami, mau melaksanakan dan menghasilkan pengelolaan keuangan yang sehat sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Sosialisasi Sistem Akuntansi (SAI) Tingkat UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
Pekanbaru, djpbn.kemenkeu.go.id. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap akhir triwulan, dan guna mengingatkan kembali pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LK-K/L) semesteran dan tahunan tingkat wilayah oleh UAPPA-W, serta dengan pertimbangan banyaknya petugas satker yang baru ditunjuk sebagai pengelola UAPPA-W, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau. Tema yang diketengahkan pada acara tersebut yakni “Melalui Pelaksanaan Kaidah SAI, Kita Tingkatkan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAPPA-W yang Berkualitas dan Akuntabel”.

Diwarnai oleh turunnya kabut asap tipis di Kota Pekanbaru, bertempat di Aston Pekanbaru City Hotel, kegiatan sosialiasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012, diikuti oleh satker yang berperan sebagai UAPPA-W KD/KP lingkup Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, serta pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, diikuti oleh satker SKPD yang berperan sebagai UAPPA-W DK/TP/UB lingkup Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara dimulai dengan laporan oleh Kepala Bidang Akuntasi dan Pelaporan selaku ketua panitia sosialiasi, Dirgohaju Widodo, dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Harry Basar Hutapea. Dalam kata sambutannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau meminta agar seluruh peserta sosialisasi dapat memanfaatkan momentum ini dengan sebaik baiknya dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber sehingga diharapkan UAPPA-W dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Materi presentasi pertama tentang Kebijakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan moderator kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi Arif Santoso. Pada presentasi ini ditekankan agar UAPPA-W lebih meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kendala jarak serta keterbatasan dana perjalanan dinas satker UAPPA-W tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk tidak tertib dalam melaksanakan rekonsiliasi karena fasilitas rekonsiliasi melalui email (e-rekon) sudah lama diterapkan dan dapat dimafaatkan semaksimal mungkin oleh UAPPA-W. Khusus untuk hari kedua ada penambahan materi tentang ketentuan dan pentingnya pembentukan UAPPA-W di SKPD provinsi/ kabupaten/ kota yang menerima dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama. Pada penyampaian materi kedua, para peserta sosialisasi diajak untuk menggali lebih dalam mengenai penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W semesteran dan tahunan, dengan pemateri Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Rommel Hutapea. Materi berikutnya adalah Perdirjen Perbendaharaan no.Per-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga yang dibawakan oleh Kasi Bimtek dan PSAP Made Ambara Sugama. Materi tersebut relatif baru dan wajib diterapkan oleh UAPPA-W yang memiliki piutang PNBP dalam LK semesteran dan tahunan.

Dalam cara sosialisasi ini, baik untuk hari pertama maupun hari kedua, dilakukan pre-test dan post-test untuk semua peserta, guna mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan tingkat pemahaman para peserta sosialisasi atas materi yang telah disampaikan .

Selama penyelenggaraan, para peserta terlihat antusias, hal ini tergambar dari penuhnya ruangan sosialisasi, ketekunan para peserta mengikuti paparan setiap narasumber, serta penyampaian pertanyaan, usulan, dan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Semoga semangat tersebut akan terus terjaga sehingga berdampak positif pada peningkatan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekonsiliasi yang berkualitas dan akuntabel bagi seluruh UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.

Kontributor: I Made Ambara Sugama dan Marjanto

Liputan Sosialisasi Tata Cara Pengembalian (Retur) Sp2d Dan Penggunaan Aplikasi Retur Sp2d
Sintang, djpbn.kemenkeu.go.id. Bertempat di Ruang Aula KPPN Sintang, hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 telah dilaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengembalian (Retur) SP2D dan Penggunaan Aplikasi Retur SP2D. Sosialisasi tersebut diikuti oleh peserta dari satker kementerian/ lembaga mitra kerja KPPN Sintang. Acara tersebut merupakan tindak-lanjut dari terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan no.SE-19/PB/2012 yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no.PER-74/PB/2011 tentang tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (Retur) SP2D.

Kepala KPPN Sintang Sudirman mengawali acara dengan sambutan pembukaan. Dalam sambutannya tersebut Sudirman menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan menjelaskan ketentuan menyangkut ruang lingkup tata cara pengembalian (Retur) SP2D dengan aplikasi Retur SP2D guna membantu mempermudah para Satker K/L dan Bank Operasional menyelesaikan Retur SP2D. Diharapkan pengembalian SP2D dapat dilakukan secara cepat dan akurat serta tidak menimbulkan kegandaan permintaan pengembalian/ retur. Sudirman mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan sebaik mungkin sosialisasi ini sehingga tercipta proses tata cara pengembalian (Retur) SP2D yang cepat dan tepat..

Oleh: Didik Andianto (Kontributor KPPN Sintang)