Liputan Sosialisasi PMK 49 tahun 2012 dan Aplikasi PIN PPSPM
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Merauke melaksanakan sosialisasi PMK 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 dan sosialisasi serta bimbingan teknis Aplikasi PIN PPSPM sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar, Rabu (4/7), di Aula KPPN Merauke. Sosialisai dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, serta upaya pengamanan transaksi keuangan.

Acara yang dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.30 WIT diikuti oleh 44 satuan kerja. Sesi kedua dilaksanakan pada pukul 13.30 WIT yang diikuti oleh 42 satuan kerja. KPPN Merauke selaku Kuasa BUN di daerah menjadi mitra kerja bagi 86 satuan kerja yang mengelola 107 DIPA.

Acara sosialisasi ini dibuka dengan sambutan Kepala KPPN Merauke, Mohamad Yusuf Salim. Dalam sambutannya, Mohamad Yusuf Salim menjelaskan gambaran umum mengenai tata cara revisi anggaran dan betapa pentingnya menjaga keamanan pengelolaan keuangan negara. Sosialisasi PMK 49/PMK.02/2012 langsung disampaikan oleh Kepala KPPN Merauke. Dalam paparannya, ia menjelaskan ruang lingkup, batasan revisi, kewenangan penyelesaian revisi, batas akhir, dan hal-hal khusus mengenai revisi anggaran tahun 2012. Pada tahun anggaran 2012 ini, kewenangan revisi anggaran terbagi menjadi 4, yaitu kewenangan penyelesaian revisi oleh Direktorat Jenderal Anggaran, kewenangan penyelesaian revisi anggaran oleh DJPB, kewenangan revisi anggaran oleh KPA, dan revisi anggaran yg memerlukan persetujuan DPR.

Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN PPSPM disampaikan oleh Aris Januardi dan Didik Prasetiyo. Aplikasi yang rencananya akan mulai digunakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Juli 2012 ini merupakan salah satu upaya melindungi transaksi keuangan negara. PIN PPSPM adalah sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh Pejabat Penandatangan SPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang akan dikenali oleh sistem KPPN. Setelah sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN PPSPM selesai, langsung dibuka registrasi PIN PPSPM bagi Pejabat Penandatangan SPM yang hadir dan telah membawa kelengkapan berkas untuk mendaftar.

Panitia penyelenggara berharap dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Merauke dapat mengerti tata cara revisi anggaran untuk tahun anggaran 2012 sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran serta bagi Pejabat Penandatangan SPM dapat menggunakan dan merahasiakan PIN PPSPM yang dimilikinya untuk melindungi transaksi keuangan negara, melindungi dirinya sendiri dan petugas KPPN dari kecurangan dan penyusupan yang mungkin dilakukan baik dari internal satuan kerja maupun eksternal.

Liputan Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Evaluasi Persiapan Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Lhokseumawe, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh kembali menggelar Rapat Koordinasi untuk kedua kalinya di tahun 2012, yaitu Rapat Koordinasi Terbatas dalam rangka Evaluasi Persiapan Launching KPPN Percontohan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Rakor yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 Juni 2012 di Hotel Lido Lhokseumawe. Rakor diikuti 26 peserta terdiri dari 14 peserta Kepala KPPN dan Kasubbag Umum dan 12 peserta para Kepala Bidang dan perwakilan Kepala Seksi dari masing-masing Bidang/Bagian Umum.

Rapat Koordinasi Terbatas dibuka oleh Achmad Saefudin, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam sambutannya beliau menekankan tiga poin utama, yaitu mendorong realisasi capaian IKU, peningkatan penyerapan anggaran kementerian/ lembaga dan internal Ditjen Perbendaharaan, serta kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Lounching KPPN Percontohan dan SPAN.

Pada rapat inti, setiap Kepala KPPN memberikan pemaparan mengenai Kesiapan pembentukan KPPN Percontohan, Kesiapan pelaksanaan SPAN, Percepatan penyerapan anggaran dan permasalahannya, serta Penghematan anggaran tahun 2012. Dalam pemaparannya tersebut setiap Kepala KPPN diberikan waktu 15 menit.  Saat itu,  Kepala Kanwil dan para Kepala Bidang dapat langsung memberikan tanggapannya.

Setelah shalat Jumat acara kembali dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai penyerapan anggaran dan persiapan rencana pelimpahan sebagian fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah itu acara rakor dilanjutkan kembali dengan pembacaan dan penyerahan summary meeting oleh Ketua Panitia Rakor,  Suwajianto. Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dan malam harinya diisi dengan kegiatan ramah tamah serta hiburan.

Keesokan harinya para peserta rakor bersama-sama menuju lapangan olah raga KPPN Lhokseumawe untuk bermain volly bersama. Para peserta membaur bersama karyawan-karyawati KPPN Lhokseumawe sehingga suasana kekeluargaan menjadi semakin erat.
Salah satu pesan yang disampaian oleh peserta Rapat Koordinasi Terbatas adalah agar pada kesempatan rakor kedepan dapat diselenggarakan sekaligus pertandingan olahraga untuk para pejabat dan staf terutama bola volly, tenis lapangan, tenis meja atau bulu tangkis sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan menjalin kebersamaan antara sesama pejabat/pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh     : Sachrul Damhudi dan Suwajianto (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan Launching buku “Panduan Lengkap Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”   dan “Panduan Ringkas Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”
Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan dambaan seluruh entitas pelaporan. 

Untuk dapat meraih opini WTP atas laporan keuangan perlu didukung dengan ketepatan penyajian, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun Laporan Keuangan.  Oleh karena itu para petugas akuntansi penyusun laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa/telaah laporan keuangan.

Berbekal pengalaman melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga, dapat dipahami kesulitan   operator maupun petugas akuntansi dalam melaksanakan tugasnya mengingat sulitnya memahami SAP, dinamika perkembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang penuh inovasi dan juga penyesuaian peraturan Perbendaharaan yang berlanjut dari waktu ke waktu menuju kesempurnaan.  Upaya untuk dapat membantu mengatasi kesulitan petugas dalam membuat Laporan Keuangan membawa pada suatu keinginan untuk menyusun suatu panduan analisa Laporan Keuangan. 

Dengan berbekal arahan dan bimbingan serta masukan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Bjardianto Pudjiono serta Lydia Kurniawati Christyana Kepala Bidang Aklap, Tri Haryati beserta seluruh anggota tim Bimbingan Teknis dan Penyuluhan SAP dibawah koordinasi Kepala Seksi Bimtek Dan PSAP Agus Indradjaja bersinergi menyusun buku panduan analisa dan panduan ringkas.

Selesainya penyusunan buku panduan analisa ditandai dengan acara Launching buku “Panduan Lengkap Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja”   dan “Panduan Ringkas Analisa Laporan Keuangan Satuan Kerja” pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) I Jalan Pemuda No. 2 Semarang.  Dalam kesempatan ini dilaksanakan pula kegiatan review penyusunan laporan keuangan sebagai langkah persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan harapannya agar laporan keuangan untuk periode selanjutnya dapat lebih berkualitas dan  disajikan tepat waktu.  Media  pembinaan melalui  terbitnya buku panduan analisa yang dapat dibaca, dicermati dan diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh para petugas akuntansi akan menjadi satu langkah pasti untuk meraih  opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP tahun 2012.

Kontributor : Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Liputan Sosialisasi & Diskusi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Sampai dengan menjelang berakhirnya Triwulan II TA 2012 ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat realisasi anggaran satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Jogja, KPPN Wates dan KPPN Wonosari sebesar Rp 2.231.541.562.505 atau 27,6% dari pagu Rp 8.095.056.944.050 yang tersebar di 44 Kementerian/Lembaga. Jumlah realisasi anggaran ini masih jauh dari target penyerapan tingkat nasional yang ditentukan yaitu 40 %.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bayu Andy Prasetya pada acara pembukaan Sosialisasi dan Diskusi Percepatan Penyerapan Anggaran TA 2012, Kamis (14/06) di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Lebih lanjut Bayu Andy Prasetya menjelaskan bahwa realisasi anggaran setiap tahun menjadi issue yang menarik perhatian berbagai pihak. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena realisasi anggaran berkaitan dengan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang semakin merata, dan stabilitas ekonomi.

Lambatnya penyerapan anggaran sudah tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor), dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (pro environment), serta mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya penyerapan anggaran kepada satker, memberikan solusi terhadap permasalahan penyerapan anggaran, serta melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mempercepat proses penyerapan ini dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang realisasi anggarannya sampai dengan pertengahan bulan Juni masih rendah (dibawah 17%). Dari 60 satker yang diundang hadir sebanyak 53 peserta (88%), hal ini menunjukan tingkat keseriusan satker untuk bisa merealisasikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Acara sosialisasi dan diskusi berjalan dengan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi interaksi yang baik antara nara sumber dengan para peserta. Diawali dengan paparan materi Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) oleh Plt. Kepala Bidang PA dan dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi dalam 3 sesi yaitu sesi permasalahan SDM, sesi permasalahan perencanaan, sesi permasalahan peraturan dan aplikasi. Berdasarkan hasil diskusi dicapai kesepakatan solusi pemecahan masalah yang segera ditindaklanjuti baik itu oleh satker, KPPN, maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk proses percepatan penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan dan edukasi kepada semua satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir triwulan kedua nanti semua satker minimal bisa mencapai realisasi mendekati 40%, semoga !!

Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Rapat Koordinasi dalam Forum Komunikasi Pemda Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi membahas masalah terkait Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Aset Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (11/6), di Hotel d’Maleo Mamuju.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi mengundang pejabat pengelola keuangan di kabupaten/kota wilayah Sulawesi Barat serta Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil DJKN di Makassar. Rapat ini secara triwulan rutin dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2004 itu.

Rapat bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama. Rapat dipimpin Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran pejabat dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju serta wakil dari Kanwil DJPBN Sulsel, Kanwil DJKN Sulsel. KPPN Mamuju dan KPPN Majene,.

Disamping membahas masalah pengelolaan asset pemerintah, rapat juga membicarakan hubungan kerja antara kementerian keuangan dan daerah sehingga kepentingan keduanya dapat dijembatani dan dapat disinergikan. Berkaitan dengan pengelolaan Aset, menurut kakanwil DJKN Provinsi Sulsel, terdapat nilai asset sebesar 10 trilyun yang bermasalah terkait dengan pengelolaan dana dekon dan TP sehingga masalah ini perlu diselesaikan dalam tahun ini juga. Sedangkan terkait dengan penyerapan anggaran, kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Djunaedi mengingatkan bahwa posisi akhir Mei penyerapan anggaran Sulawesi Barat baru mencapai 23,2%, sementara target penyerapan anggaran semester I adalah 40%. “Kami mengajak pemda terkait untuk membantu mendorong satker-satker yang rendah penyerapannya agar segera mencairkan dananya di bulan Juni yang tinggal beberapa hari ini,” katanya. Disamping itu juga, Djunaedi menguraikan kepentingan kementerian keuangan di daerah, antara lain meliputi adanya dukungan untuk percepatan penyerapan dana APBN, tersedianya data monitoring penggunaan data transfer, adanya monitoring atas hutang Pemda dan pemantauan penyetoran PFK serta terciptanya tertib pengelolaan laporan akuntabilitas keuangan dan asset.

Sedangkan wakil dari pemda dalam hal ini dari kabupatan Poliwali Mandar dan bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan di propinsi menyampaikan bahwa mereka berkeinginan untuk mendapatkan informasi realisasi penyerapan anggaran, yaitu Dana sektoral, Dana DK, Dana TP dan Dana UB di wilayahnya karena pada umumnya SKPD penerima dana tersebut tidak melaporkan kepada gubernur/bupati/walikota sehingga mereka tidak bisa memantau penyerapan anggaran. Juga diungkapkan masih ditemukan pada rekening kas daerah adanya transfer dana yang dilakukan oleh pusat tidak mencantumkan jenis transfer. Dia mengambil contoh pada rekening kas daerah terdapat transfer dana yang uraiannya “Transfer dari KPPN Jakarta II” sehingga mereka kesulitan merincinya. Menurut mereka rincian jenis transfer tersebut sebenarnya bisa dilihat di Web DJPK, namun kesulitan mengaksesnya. Selain itu Pemda juga mengharapkan bimbingan dalam rangka memperoleh kejelasan dan mekanisme penyelesaian Laporan Keuangan, baik itu terkait dengan uang (SAI) maupun barang (SIMAK BMN), selain itu juga disampaikan kesulitan membentuk UAPPA-W dan UAPPB-W.

Oleh : Kontributor KPPN Mamuju , Kanwil DJPBN Prop Sulsel, dan KPPN Parepare

(Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara)
Kendari – Upaya meningkatkan target penyerapan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan pemahaman satker terhadap akuntansi berbasis akrual, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan dua kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kegiatan sosialisasi pertama diadakan dengan tema “Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Standar Akuntansi Pemerintahan”, Jumat (1/6), di Atthaya Hotel Hotel Kendari. Hadir sebagai peserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama lingkup Kota Kendari, Kab. Bombana, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Konawe Utara.

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur, Saleh Lasata didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip.  Dalam keynote Speech-nya, Saleh Lasatamenyampaikan terdapat beberapa SKPD yang sampai dengan Triwulan I 2012 realisasi penyerapannya baik pada belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial masih rendah dibawah rata-rata target nasional. Terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD, Saleh mengingatkan bahwa SKPD harus meningkatkan kualitas atas Laporan Keuangan yang dibuat. “Target penyerapan anggaran tercapai, Laporan Keuangan WTP” pesan beliau. Saleh Lasata juga mengingatkan bahwa SKPD jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara jika terdapat kendala atau masalah terkait dengan penyerapan maupun pelaporan

Sesi pertama kegiatan sosialisasi, terkait dengan monev penyerapan anggaran disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip dengan moderator Plh. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggaara. Dalam paparannya, Bilmar Parhusip memberikan data kondisi penyerapan SKPD penerima dana DK/TP/UB baik untuk Triwulan I 2012 maupun kondisi sampai dengan per 30 April 2012.  Selain itu, terkait dengan kendala, rencana tindak dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) Tahun Anggaran 2012 juga beliau jelaskan secara detil dan komprehensif.

Untuk sesi kedua, masalah SAP khususnya berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010, materi disampaikan secara bergantian yaitu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan, dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan SAP Bidang Akuntansi Pelaporan, Suhardin dan Bambang Hariyadi. Sesi ini, materi terkait dengan PSAP 1 sampai dengan 12 dibahas secara tuntas dan mendetail.

Sosialisasi Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Aula KPPN Kendari, dengan tema ”Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan”. Peserta berasal dari satuan kerja Kantor Pusat/Kantor Daerah lingkup Kota Kendari, Kab. Bombana, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, dan Kab. Konawe Utara.

Kegiatan sosialisasi ini, dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditejn Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Patata, Kepala Bidang Aklap, Djemi Yohanes Rogi, dan Kepala KPPN Kendari, Judika Sirait. Dalam sambuatannya Bilmar Parhusip, meenyampaikan bahwa penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 akan diberlakukan selambat-lambatnya tahun 2015, namun dalam rangka implementasi SPAN pada tahun 2013 akan diterapkan SAP basis akrual secara bertahap. “Mari kita bersinergi bersama dalam rangka implementasi SPAN dan SAP akrual untuk mendapatkan opini WTP dari BPK” pesan beliau di hadapan peserta sosialisasi.

Materi sesi pertama terkait dengan Gambaran Umum dan Kerangka Konseptual SAP berbasisi akrual disampaikan langsung oleh Bilmar Parhusip. Selanjutnya materi berikut disampaikan oleh La Hane, Kepala Seksi PDA. Setelah Ishoma, sesi kedua kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pelaporan Keuangan, dan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan SAP Bidang Akuntansi Pelaporan, Suhardin dan Bambang Hariyadi.

Dua kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung dengan lancar dan peserta kegiatan sosialisasi mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan penuh antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan peserta terkait dengan realisasi anggaran, masalah akun, aset, pelaporan, sampai dengan SAP berbasis akrual. Sesi sosialisasi ini di isi juga dengan kegiatan pra-test dan post-test kepada peserta sosialisasi guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi tentang SAP berbasis akrual. Tepat pada pukul 17.45 WITA, kegiatan sosialisasi ini ditutup langsung oleh Bilmar Parhusip, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Oleh: Affandi Pattangai – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Workshop RPA dan AFS
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id -Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3552/PB.3/2012 mengenai Penyusunan AFS Satker dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana TA. 2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan menyelenggarakan Workshop RPA dan AFS.

Workshop dilaksanakan secara maraton bagi para pengelola keuangan/operator seluruh Satker yang menjadi mitra kerja 5 (lima) KPPN di Prov. Kalsel, mulai tanggal 10 s.d. 25 Mei 2012. Untuk mempercepat pelaksanaannya, kegiatan tersebut dilakukan secara paralel diawali gelombang I pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2012 untuk mitra kerja di wilayah KPPN Pelaihari (43 satker) dan KPPN Kotabaru (69 satker). Selanjutnya Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 13 s.d.16 Mei 2012 untuk mitra kerja di KPPN Barabai (112 Satker) dan KPPN Tanjung (134 satker). Workshop diakhiri gelombang III yang dilaksanakan untuk mitra kerja KPPN Banjarmasin sejumlah 396 satker yang dibagi selama 5 hari, mulai tanggal 21 s.d. 25 Mei 2012. Untuk mengoptimalkan penyerapan materi oleh peserta, workshop dibagi dalam beberapa sesi pelatihan dengan jumlah peserta per sesi maksimal 40 orang/satker sehingga dapat mempermudah pendampingan oleh tenaga pendamping dari Kanwil DJPB Kalimantan Selatan dan KPPN.

Tenaga pendamping selama kegiatan workshop ini merupakan gabungan pegawai Bidang Pembinaan Perbendaharaan, Bidang Pelaksanaan Anggaran di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan pegawai KPPN. Hal ini merupakan salah satu implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan berupa sinergisitas hubungan kerja antara Bidang PA sebagai pengelola Aplikasi RKA-KL DIPA, Bidang PP yang berperan untuk memonitor Pelaksanaan Perencanaan Kas serta KPPN sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaan di daerah yang menghimpun data Aplikasi Forecasting Satker (AFS) di lingkupnya.

Sebelum Pelaksanaan Workshop seluruh pegawai yang akan berperan sebagai tenaga pendamping dibekali pemahaman materi Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) / AFS oleh para petugas dan pejabat yang telah menerima pembekalan dari kantor pusat. Selain itu juga diberikan post test mengenai pengoperasian RKAKL DIPA dalam rangka menyusun RPA sampai dengan proses pengiriman AFS satker ke KPPN. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar setelah selesai mengikuti workshop/pendampingan, seluruh satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel dapat menyusun RPA dan AFS.

Pelaksanaan workshop di setiap KPPN dibuka oleh Kepala KPPN untuk memaparkan materi terkait maksud dan tujuan pelaksanaan Workshop RPA/AFS. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh petugas Kanwil sekaligus praktek pengoperasian Aplikasi RKAKL DIPA untuk penyusunan RPA/AFS, yang dimulai dari proses install aplikasi sampai dengan pengiriman data AFS ke KPPN.

Secara khusus pelaksanaan workshop di KPPN Banjarmasin, ditambahkan pula materi oleh petugas KPPN Banjarmasin tentang materi Aplikasi SPM dan mekanisme pencairan dana. Hal ini dilakukan, mengingat adanya masalah yang ditemukan KPPN Banjarmasin dalam proses pengajuan SPM yang dilakukan oleh satker (diantaranya kesalahan nama dan nomor rekening), sehingga sering kali menyebabkan retur SP2D.

Di sela-sela workshop, Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel juga membagikan kuisioner monev penyerapan anggaran triwulan II TA. 2012 kepada satker-satker yang penyerapannya sampai posisi per 30 April 2012 masih berlabel merah (di bawah rata-rata nasional, red). Kuisioner ini diperlukan sebagai bahan kajian untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Prov. Kalsel, sehingga di sisa TA. 2012 dapat segera diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target IKU penyerapan anggaran.

Oleh: Bramiana Kontibutor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel

Liputan Kegiatan Penyegaran dan Motivasi Pegawai KPPN Gorontalo
Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjaga konsistensi atas prestasi yang telah diraih, KPPN Gorontalo menggelar Kegiatan dengan tajuk Penyegaran dan Pembangkitan Motivasi kepada para pegawainya, Minggu (27/5), di Pantai Leato, Kota Gorontalo. Sebagaimana telah diketahui bersama pada tahun 2010 KPPN Gorontalo berhasil meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia.

Siang hari, terik panas mentari tidak menyurutkan langkah para pegawai KPPN Gorontalo untuk mengikuti kegiatan yang berbeda dari biasanya. Acara dilaksanakan di ruang utama Restoran Blue Marlin, di tepi Pantai Leato. Kepala KPPN Gorontalo, Adnan Wimbyarto mengawali acara dengan memberikan sambutan singkat. Dirinya mengatakan bahwa salah satu hal yang berat adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih. Pegawai KPPN Gorontalo telah melalui tahapan puncak dengan meraih Piala CPP 2010. Walaupun telah berganti beberapa pegawai karena mutasi, jangan sampai membuat KPPN Gorontalo menjadi menurun prestasinya. Untuk menyegarkan dan membangkitkan kembali motivasi para pegawai maka kegiatan ini dilaksanakan. Adnan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para Pegawai KPPN Gorontalo atas segala upaya yang telah membuat KPPN Gorontalo memiliki prestasi gemilang.

Selanjutnya acara dipandu oleh seorang motivator, Ronal Hutagalung dari Briliant. Ronal memberikan pencerahan terkait perubahan cara berpikir (mindset) yang sangat penting dalam kehidupan. Beliau menerangkan bahwa ada dua jenis hambatan mental (mental block) yang harus disingkirkan. Kedua hambatan tersebut umumnya disebabkan karena pengalaman masa lalu sehingga menjadi trauma dan akhirnya membatasi pola pikir. Beberapa permainan juga dilaksanakan dan Senam Otak merupakan permainan yang menarik.

Dalam bagian terakhir Ronal mencoba keberanian dua orang Pegawai KPPN Gorontalo, yaitu Saudara Dian Fakhruddin Kharisma dan Ersya Roy K. Usman untuk berjalan di atas pecahan botol kaca. Awalnya, Dian dan Roy menjawab secara spontan kata-kata yang diberikan, yaitu kata “BELING”, dengan jawaban kata “TAJAM”. Ronal memberikan arahan dan motivasi sehingga akhirnya Dian dan Roy berani berdiri, berjalan, dan bahkan lompat-lompat di atas pecahan botol kaca. Setelah atraksi tersebut, mindset Saudara Dian tentang beling berubah. Di luar dugaan, akhirnya para Pegawai KPPN Gorontalo secara bergantian dengan antusias yang tinggi melakukan atraksi berdiri, berjalan, melompat di atas pecahan botol kaca. Hal tersebut menjadi sebuah simbol semangat dan keberanian baru.

Oleh: Kontributor KPPN Gorontalo