Liputan sosialisasi tata cara revisi DIPA KPPN Tuban
Tuban, djpbn.kemenkeu.go.id. – Rabu, 30 Mei 2012, KPPN Tuban punya gawe lagi. Kali ini ada 2 kegiatan yang dilaksanakan secara maraton. Sesi pertama, dengan menggandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, KPPN Tuban menyelenggararakan acara Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2012 dan sesi kedua, acara Workshop Aplikasi SAKPA 2012 yang dipandu oleh Seksi Vera KPPN Tuban. Ada 70 peserta yang datang mewakili 25 satker lingkup KPPN Tuban. Peserta terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atau Bendahara Pengeluaran dengan didampingi 2 orang operator SAKPA. Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB. 

“Revisi DIPA merupakan salah satu bentuk kesungguhan Pengelola Perbendaharaan untuk mencapai sasaran dan output yang tercantum dalam DIPA. Jangan takut atau ragu untuk melakukan revisi DIPA, karena Pemerintah Pusat juga melakukan revisi APBN setiap tahunnya dengan istilah APBN-P. Revisi juga menggambarkan fleksibelitas dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran oleh satker,” demikian sambutan Kepala KPPN Tuban - Pudji Ardi - saat membuka acara.

Sosialisasi Revisi DIPA tahun anggaran 2012 ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja terhadap kewenangan revisi DIPA sedangkan workshop Aplikasi SAKPA 2012 dilaksanakan untuk mempersiapkan satker dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I tahun 2012 yang andal.

Materi Sosialisasi Revisi DIPA disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Hari Utomo dan dibantu oleh Isti Wahjuli yang memperagakan tata cara revisi DIPA melalui Aplikasi RKA-KL.

Materi workshop Aplikasi SAKPA disampaikan oleh Sudi Harnowo yang menekankan pentingnya tiga proses yang harus dilakukan oleh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Yang pertama adalah Pengambilan Saldo Awal, yaitu proses migrasi data tahun lalu untuk dimasukkan ke dalam data tahun berjalan, yang kedua adalah Konversi Kode Satker yang Berubah, yaitu mengubah data yang berisi kode tahun lalu menjadi kode tahun sekarang, dan yang ketiga adalah Menginput Revisi DIPA, yaitu berupa perekaman revisi DIPA.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan informasi terkait SPAN dan SAKTI. Satker diberi pemahaman tentang SPAN dan modul aplikasi satker ke depan yang terdiri dari modul penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Aplikasi keuangan satker nantinya bernama Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) yang merupakan integrasi dari berbagai macam aplikasi keuangan yang saat sekarang ini kurang lebih berjumlah 8 aplikasi.

Oleh : Kontributor KPPN Tuban
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Bimtek Permenkeu No. 192 Tahun 2009 dan Perdirjen No. 88 Tahun 2011
Medang, djpbn.kemenkeu.go.id – Segala sesuatu harus dapat direncanakan dengan baik. Perencanaan sangat penting sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan pasti hasilnya akan berbeda. Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan berbanding lurus dengan ketepatan dan kecepatan program pembangunan. Ketepatan dan kecepatan program pembangunan akan berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sangat pentingnya perencanaan, maka KPPN Medan I mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS) pada tanggal 29 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-88/PB/2011. Hadir sebagai peserta adalah KPA dan Operator AFS seluruh satker di wilayah pembayaran KPPN Medan I.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Medan I ‘Ria Hot Juanita Simbolon’ menyampaikan arti pentingnya perencanaan. Tujuan perencanaan antara lain untuk memastikan ketersediaan dana, mengambil tindakan yang efektif dan efisien, mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Beliau juga menyampaikan semua SSP yang akan dilampirkan saat pengajuan SPM harus sudah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh KPPN. Dulu dispensasi TUP diajukan bersamaan dengan pengajuan SPM TUP. Sekarang harus ada persetujuan dispensasi TUP kemudian bisa mengajukan SPM ke KPPN. Sehingga apabila izin TUP tidak diberikan tidak akan mempengaruhi perencanaan yang ada.

Bimtek dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama jam 08.30 sampai dengan jam 11.30 dan angkatan kedua jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam tupoksi masing-masing satker.

Materi pertama disampaikan oleh Teguh Budiarto yaitu Per-88/PB/2011 tentang Petunjuk Penerbitan SPM. Materi ini meliputi : petunjuk pengisian SPM, uraian cara bayar SPM, sampai dengan keperluan pembayaran sesuai jenis SPM. Pemateri kedua Sintong Sibuea mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satker maupun KPPN. AFS bukan kemauan KPPN tetapi merupakan tuntutan reformasi keuangan. Reformasi keuangan menghendaki adanya transparansi dalam segala kegiatan, lini, dan keadaan. Materi AFS menjadi stressing agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala lokal maupun nasional.

Materi terakhir adalah simulasi AFS yang dipandu oleh Heli Rudi, Ruben Fabian Posma, Muhammad Khabibi, Warnoto, Supardi, dan Sri Wahyuningsih. Materi ini berlangsung sangat dinamis mengingat AFS versi sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi satker. Peserta begitu proaktif mengikuti setiap langkah dalam simulasi tersebut.

Dalam kesempatan Bimtek kali ini dibagikan survey kepada seluruh satker. Dari hasil survey akan dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi. Mudah-mudahan dapat memacu pegawai KPPN Medan I dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders. KPPN Medan I menegaskan kembali komitmennya bahwa semua jenis layanan adalah zero cost atau tidak dipungut biaya. Kepada seluruh satker agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Kami berusaha semaksimal mungkin menjadi bagian dari solusi. Terus berbenah dan bergandeng tangan untuk melaksanakan SOP sesuai peraturan.

Melalui perencanaan diharapkan satker dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Program pembangunan dapat berjalan lancar sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat betul-betul dapat dirasakan.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id – Menindaklanjuti rakorda kanwil DJPBN Provinsi Sulsel di Makassar tanggal 22 – 24 Mei 2012, Kakanwil DJPBN Prov. Sulsel, Pardiharto, member motivasi kepada para pegawainya. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada stakeholders serta melaksanakan nilai sinergi yang adalah salah satu nilai Kementerian Keuangan, telah dilakukan kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dan kanwil DJKN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan rekonsiliasi bersama pada Semester I tahun 2012 pada Satuan Kerja di Daerah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) akan melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) Semester I bertemapat di KPPN setempat. Untuk melaksanakan hal tersebut kakanwil meminta bantuan KPPN agar menyediakan fasilitas tempat untuk petugas KPKNL, berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk menentukan langkah – langkah yang diperlukan dan pelaksanaan rekonsiliasi KPPN dengan satker selaku UAKPA, dan tetap mendorong satker melaksanakan rekon via email (e-rekonsiliasi).

”Berdasarkan hasil survey kepuasan stakeholders yang dilakukan ada beberapa saran diantaranya keterampilan petugas FO agar ditingkatkan dan waktu rekon agar tidak terlalu lama,” kata Pardiharto. “Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu dilakukan rekon via email dan pembekalan kepada seluruh pegawai tentang pelayanan prima kepada satker (service excellent),” lanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus kepada satker yang ada di wilayah sulselbar untuk mengikuti jejak Pemprov Sulsel yang telah mengukir prestasi, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di Indonesia, Sulsel meraih penilaian dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak dua kali berturut-turut, tidak hanya itu, WTP yang diraih sulsel tahun ini adalah WTP clean and clear, tanpa catatan apapun (Harian Fajar, halaman 10, edisi selasa 05 juni 2012 – red).

“Saya harapkan kepada semua satker vertikal, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk dapat meneladani semangat untuk mengukir prestasi layaknya pemprov sulsel, sehingga peningkatan IKU maupun peningkatan kinerja semester I Tahun Anggaran 2012 dapat tercapai secara maksimal, serta mencapai LKPP yang berkualitas,” tambahnya lagi.

Terkait dengan upaya mencapai opini WTP, Kakanwil lebih lanjut menjelaskan perlunya dukungan dari pimpinan dan semua pihak serta tindakan untuk menindaklanjuti temuan dari BPK,” Dukungan Pimpinan sangat diharapkan dan segera tindaklanjuti temuan BPK, Mari kita upayakan agar pencapaian WTP kita benar-benar berkualitas, jangan sampai seperti WTP “poco-poco yang mana sudah mencapai satu langkah tapi kemudian mundur dua langkah, jadi sudah mendapat WTP akan tetapi kemudian tahun berikutnya terjun bebas (turun peringkat-red) ke Tidak wajar” ungkap beliau

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPBN Provinsi Sulsel juga mengapresiasi Pemprov Sulsel karena kinerjanya, “Sudah terbukti bahwa kota Makassar inflasinya paling kecil dan pertumbuhannya paling besar. Angka 8 persen telah melebihi target nasional yang hanya 6 persen.,Mari kita tingkatkan kualitas pelayanan dan siergi yang optimal,” pesannya.

Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Acara Sosialisasi Revisi DIPA Kanwil DJPBN Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Rendahnya tingkat penyerapan anggaran oleh satuan kerja di awal tahun masih menjadi trend di kuartal pertama tahun anggaran 2012. Berbagai upaya mendorong peningkatan penyerapan anggaran dilakukan agar tingkat penyerapan anggaran triwulan kedua sampai akhir tahun anggaran 2012 semakin baik. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan pencairan dana. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi Peraturan Revisi DIPA tahun anggaran 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker di wilayah Provinsi Lampung.

Sosialisasi yang dilakukan di akhir bulan Mei 2012 di empat tempat itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan satuan kerja, khususnya KPA, dan menyamakan persepsi tentang peraturan revisi DIPA tahun anggaran 2012. Dengan meningkatnya pemahaman tentang peraturan revisi DIPA, diharapkan para KPA dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian rencana anggaran dengan kondisi lapangan, sehingga penyerapan anggaran semakin meningkat sesuai yang telah ditargetkan.

Untuk efektifitas dan mendekatkan lokasi satuan kerja dengan tempat sosialisasi, acara sosialisasi dilaksanakan dalam lima sesi di empat.Yaitu pada tanggal 24 s.d. 25 Mei 2012 di Bandar Lampung untuk Satker-satker di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pringsewu. Di Metro, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 untuk Satker-satker yang berada di wilayah Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi untuk Satker-satker di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2012 di Kotabumi. Sedangkan untuk Satker-satker di wilayah Kabupaten Lampung Barat acara sosialisasi dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 di Liwa.

Acara dimulai dengan pemaparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, dilanjutkan dengan pemaparan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang disambut dengan antusias oleh para peserta

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meminta para KPA untuk memahami peraturan tentang revisi dan segera melakukan menyesuaikan rencana anggaran dengan kondisi lapangan kegiatan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan, sehingga penyerapan anggaran ke depan semakin baik.

Senada dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, para Kepala KPPN mengingatkan satuan kerja untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang telah disediakan dananya dalam DIPA saat membuka sosialisasi untuk satker-satker di wilayahnya.

Oleh : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Lampung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Nilai-nilai Kementerian keuangan di KPPN Kuningan
Kuningan, djpbn.kemenkeu.go.id - Selama dua hari berturut-turut, KPPN Kuningan menyelenggarakan Sosialisasi yang secara khusus membahas mengenai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan secara mendetail. Dilaksanakan pada Senin sore dan selasa pagi, 4-5 Juni 2012, Sosialisasi ini memberikan energi tambahan bagi seluruh pegawai karena tidak saja semakin memahami arti penting Nilai-nilai Kementerian Keuangan, namun juga diberikan semangat oleh Kepala Kantor selaku trainer acara ini. Selain itu, Sosialisasi ini merupakan satu langkah awal untuk lebih meningkatkan kinerja KPPN Kuningan yang ditunjuk untuk mengikuti lomba kantor pelayanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

“Dengan adanya nilai-nilai kementerian keuangan ini, maka meleburlah semua nilai dan budaya yang terdapat di masing-masing Eselon I Kementerian Keuangan menjadi INPROSPEK, singkatan dari Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan” ujar Eriswan. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan bahwa nilai kementerian keuangan diawali dengan Integritas yang bermakna bahwa nilai ini merupakan pondasi penting karena berisi kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. Nilai yang kedua yakni Profesional, yang berarti mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas serta dapat bekerja dengan hati. Sinergi, berarti menghormati dan memiliki prasangka yang baik serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Pelayanan dapat diartikan bahwa kita harus berorientasi terhadap kepuasan stakeholders dan bersikap proaktif. Nilai terakhir yaitu Kesempurnaan, berarti melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus.

Sosialisasi kali ini terasa luar biasa karena dalam pemaparan materi oleh Kepala Kantor juga diselingi dengan contoh langsung yang berkaitan dengan pelayanan sehari-hari yang diungkapkan oleh beberapa pegawai dan pemutaran video yang bermakna motivasi penambah semangat. Selain itu juga diselingi dengan game kecil yang mengaplikasikan penjelasan nilai Sinergi. Gelak tawa dan senyum membahana di Aula KPPN Kuningan dalam pelaksanaan game tersebut, menandakan pegawai merasa enjoy dan intisari nilai tersebut lebih mudah terserap.

Oleh: Teguh Puspandoyo – Kontributor KPPN Kuningan

Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk mewujudkan satuan kerja yang mandiri dan pintar maka KPPN Kuala Tungkal menghelat Sosialisasi/Bimbingan teknis pelaksanaan Revisi DIPA, Perjalanan Dinas, dan Bantuan Sosial, Kamis (31/5), di aula KPPN Kuala Tungkal, Jambi. Para peserta Sosialisasi/Bimtek adalah para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mitra kerja KPPN Kuala Tungkal.

Bimtek tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kuala Tungkal menegaskan bahwa sampai saat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan peraturan perbendaharaan termasuk pelaksanaan Revisi DIPA, Perjalanan Dinas, dan Bantuan Sosial. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas atas ketiga peraturan tersebut, Kepala KPPN Kuala Tungkal mengajak semua satuan kerja untuk sungguh-sungguh mengikuti Sosialisasi/Bimtek tersebut hingga akhir acara selesai sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor masing-masing.

Pada kesempatan pertama, materi yang disampaikan adalah Perdirjend Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA. 2012. Kepala Seksi Bidang PA Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Jambi, Haryando Anil memberikan penjelasan yang komprehensif tentang revisi DIPA TA. 2012. Batasan wewenang pelaksanaan revisi DIPA, kewenangan pelaksanaan revisi POK mendapat perhatian yang lebih dari para peserta. Pada sesi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung atas hal-hal yang kurang jelas atas maksud yang ada pada peraturan tersebut. Atas semua pertanyaan yang diajukan, pemateri memberikan penjelasan dan disertai dengan contoh-contoh yang lebih ril sehingga satuan kerja dapat memahaminya dengan lebih mudah. Pada Sesi selanjutnya, Kepala Bidang PA, Darsi, berkesempatan untuk menjelaskan Peraturan terkait dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Bantuan Sosial.

Dalam uraiannya, pemateri menguraikan secara lebih terperinci pelaksanaan perjalanan dinas yang dikaitkan dengan adanya perubahan standar biaya sesuai PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti materi pelaksanaan perjalanan dinas ini karena sampai saat ini masih sering terjadi kesalahan penafsiran pelaksanaan perjalanan dinas baik dari segi kebenaran pembebanan akun maupun besaran uang yang dibayarkan kepada seorang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Pemateri secara jelas dan lugas memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh satuan kerja.

Pada akhir acara, Kepala KPPN Kuala Tungkal menutup acara Sosialisasi/Bimtek ini dan menyampaikan pesan agar selalu berkoordinasi dengan KPPN Kuala Tungkal apabila masih ada hal-hal yang ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Semoga Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, tutup beliau.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada tanggal 8 Juni 2012 yang lalu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Bjardianto Pudjiono telah melantik limabelas pejabat eselon IV yang akan menduduki jabatan kepala seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, KPPN Semarang II, KPPN Surakarta, KPPN Sragen, KPPN Klaten, KPPN Kudus, KPPN Pekalongan, KPPN Purworejo, dan KPPN Magelang. Setelah upacara pelantikan selesai dilaksanakan, para Pejabat Eselon IV yang baru berkumpul di ruang rapat kepala kantor wilayah. Dalam kesempatan tersebut kakanwil mengamanatkan bahwa dalam rangka menghadapi perubahan hendaknya senantiasa menerapkan prinsip 4C, yaitu Citra Positif (membangun budaya service yang berorientasi pada customer focus); Cekatan, dengan terampil mengelola service yang ber-impact; Cermat, yaitu akurat dalam pelayanan dengan kualitas zero error dan zero cost; dan Cepat, yaitu sigap dan melayani dengan sepenuh hati untuk menunjukkan bahwa kita berempati dengan stakeholder.

Sementara itu, di ruangan IKMN berlangsung rapat konsolidasi para pejabat eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Djadid Radjim tersebut antara lain membahas: persiapan penyusunan LKKL Semester I tahun 2012 terkait dengan tindak lanjut atas temuan BPK; pengajuan dispensasi atas besaran Uang Persediaan (oleh Kepala Bidang PP II Eddy Djuliwanto); pengajuan TUP yang pelaksanaan pencairannya melebihi waktu satu bulan (oleh Kepala Bidang PP I Zainal Abidin); keselarasan pengajuan revisi halaman III DIPA oleh satker pada setiap triwulan sebagai sarana updating data DIPA di KPPN dan Kanwil (oleh Kepala Bidang PA Ida Palembina Tobing); serta penyampaian Kertas Kerja Penilaian LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bulanan yang dilakukan oleh Kanwil (oleh Kepala Bidang Aklap Lydia Kurniawati Christyana). Rapat konsolidasi sesi pertama itu berakhir menjelang waktu Sholat Jumat tiba.

Rapat konsolidasi sesi kedua dilanjutkan setelah waktu istirahat selesai dan dipimpin langsung oleh kakanwil. Dalam kesempatan tersebut para Kepala KPPN menyampaikan laporan kesiapan menyambut launching KPPN Percontohan Tahap VI. Kakanwil menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan, serta menekankan untuk terus bersungguh-sungguh dalam persiapannya. Memaksimalkan dana yang telah dimiliki untuk memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan bagi terwujudnya KPPN Percontohan perlu dilakukan. Adapun kendala atas kompetensi para pegawai yang tidak merata, agar diupayakan langkah-langkah manajerial dengan memberikan peran kepada seluruh pegawai karena memberikan kesempatan untuk berkontribusi dapat menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berkarya. “Memang kesempurnaan tidak akan pernah dapat kita capai, namun kesempurnaan harus selalu kita upayakan”, pesan kakanwil menutup arahannya.

Kontributor: Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Liputan Peluncuran Layanan Unggulan KPPN Jayapura dan Syukuran Pindah Kantor
Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah sekian lama direncanakan, KPPN Jayapura akhirnya meluncurkan layanan unggulannya, Jumat (1/6). Dalam kesempatan tersebut, KPPN Jayapura mengundang para mitra kerja yang memiliki kinerja baik dalam bidang perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaporan.

Peluncuran layanan unggulan, dilaksanakan dalam rangka syukuran atas selesainya perpindahan kantor pelayanan KPPN Jayapura ke Gedung Indoprima yang beralamat di Ruko Pasifik Permai Jayapura. Acara syukuran dan Peluncuran layanan unggulan KPPN Jayapura dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Papua beserta pejabat eselon III dibawahnya, para undangan yang berasal dari mitra kerja KPPN Jayapura yang memperoleh layanan unggulan.

Dalam laporannya, kepala KPPN Jayapura, M. Agus Lukman Hakim menyampaikan rasa syukur atas perpindahan kantor dari Gedung Keuangan Negara Jayapura menuju Gedung Indoprima telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Meski kantor pelayanan KPPN Jayapura berpindah, Lukman tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. Sebagai wujud komitmen tersebut, KPPN Jayapura merilis layangan unggulan yang sudah pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu Patas (Pelayanan Cepat dan Tuntas) dan R-Express. Pada tahun ini layanan unggulan KPPN Jayapura bertambah satu lagi yaitu G-2 (baca: jitu, red).

Layanan Patas, R-Express dan G-2 diberikan kepada tiga belas mitra kerja terbaik, dengan rincian lima mitra kerja terbaik dalam perencanaan kas mendapat layanan Patas, tiga mitra kerja terbaik dalam pelaporan atau rekonsiliasi mendapat layanan R-Express dan lima mitra kerja terbaik dalam penyerapan dana mendapat layanan G-2. Satuan kerja yang memperoleh layanan Patas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Papua, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Pegunungan Bintang, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis dan Polresta Jayapura. Satuan kerja yang memperoleh layanan R-Express adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua, dan Balai POM Jayapura. Sedangkan, satuan kerja yang memperoleh layanan G-2 dalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Dinas Pekejaan Umum Provinsi Papua, SPRIPIM Polda Papua, Rosarpras Polda Papua dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Papua. Secara simbolis Kepala Kanwil Ditjen Perbendahraan Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada para mitra kerja yang memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura dan melakukan pemotongan nasi tumpeng.

Pada sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Papua memberi apresiasi terhadap mitra kerja yang memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura. Layanan unggulan tersebut merupakan upaya KPPN Jayapura untuk memberikan pelayanan terbaik atas kerja sama yang telah dilakukan antara KPPN Jayapura dan mitra kerja. Melalui acara ini, Bjardianto Pudjiono berpesan agar para mitra kerja ‘menularkan’ kepada orang lain dan berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memperoleh layanan unggulan KPPN Jayapura lagi. Dengan adanya model layanan yang diterapkan KPPN Jayapura beliau berharap hal ini menjadi salah satu pendorong untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Menurut Bjardianto, atas perencanaan kas yang telah disampaikan oleh para mitra kerja membuat ‘kami’ mengetahui kebutuhan dana yang dibutuhkan pada satu waktu, sehingga bila dicompare dengan penerimaan dana pada waktu tersebut Ditjen Perbendaharaan dapat mencari dana apabila terjadi kekurangan sebaliknya apabila mitra kerja tidak menyampaikan perencanaan kasnya akan membuat ‘kami’ rumit lanjut Kepala Kanwil.

Kontributor: Parno (KPPN Jayapura)