Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada Kamis (16/07) dalam Paripurna DPR, Menkeu SMI menyampaikan Pokok2 Ket.Pem mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019. RUU ini telah diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan substansinya adalah Lap Keu Pem Pusat (LKPP) Th.2019 yg telah diaudit dan diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (14/07) .

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk semakin mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nyata, pemerintah mempermudah prosedur dan skema mendapatkan subsidi bunga dan subsidi margin dengan menerbitkan PMK 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merevisi PMK 65/PMK.05/2020.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- dalam rangka merespon dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat extraordinary, khususnya difokuskan pada tiga sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan dunia usaha. Dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19, sebanyak Rp203,9 triliun diperuntukkan bagi perlindungan sosial yang di antaranya mencakup program bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT atau kartu sembako), paket sembako Jabodetabek, dan bansos tunai non-Jabodetabek. Demikian diungkapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Sudarso dalam Leaders’ Talk Kementerian Keuangan yang mengangkat tema Perlindungan Sosial Pulihkan Ekonomi Indonesia, Jumat (10/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi tingginya, kepada Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan opini terbaik dari BPK disampaikan dalam sambutan Andin Hadiyanto Direktur Jenderal Perbendaharaan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring (8/7).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmen dukungan terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui berbagai fasilitas pembiayaan yang ringan supaya dunia usaha di Indonesia dapat kembali produktif dan meningkatkan perekonomian saat ini. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran penjaminan kredit modal kerja UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Selasa(07/06).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan mengucapkan terimakasih atas eksekusi yang tepat terhadap uang Rp97 milyar ini yang segera dipindahkan dari rekening penitipan ke rekening kas negara.  Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto pada kesempatannya menjadi saksi sekaligus sebagai perwakilan kementerian keuangan pada konferensi pers eksekusi barang bukti perkara terpidana tindak pidana korupsi Honggo Wendratno berupa Uang Rp97 Milyar dan Kilang PT. Tuban LPG Indonesia yang digelar oleh Kejaksaan Agung di Jakarta (07/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sense of Crisis, adalah hal penting yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan demi menjaga integritas dalam melayani masyarakat khususnya di masa pandemi ini. “Kita harus sadar bahwa di Indonesia terdapat banyak pemutusan hubungan kerja, kegiatan ekonomi yang menurun, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui bantuan sosial, bantuan pada UMKM, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam melayani masyarakat harus menempatkan hati pada masyarakat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas lebih tulus lagi” ungkap Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kata sambutan pembukaan Webinar Pembangunan Zona Integritas dengan tema utama “ Menjaga Integritas di Masa Pandemi Covid-19” pada selasa, 7 Juli 2020.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengaruh pandemi Covid-19 sudah menjalar di semua sektor sehingga perekonomian dan keuangan negara pun terpukul cukup keras. Dalam rangka meredam dampak tersebut, pemerintah melakukan berbagai kebijakan fiskal yang salah satunya terkait dengan belanja negara. Pengeluaran pemerintah diprioritaskan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan dukungan untuk dunia usaha sehingga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat. Karenanya, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan.